BGN Tutup Permanen Lebih dari 2.000 Dapur SPPG, Ditemukan Berdekatan dengan Kandang Hewan

BGN Tutup Permanen Lebih dari 2.000 Dapur SPPG, Ditemukan Berdekatan dengan Kandang Hewan

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup secara permanen lebih dari 2.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi persyaratan kebersihan, higiene, dan sanitasi. Penertiban tersebut dilakukan setelah ditemukan sejumlah dapur yang kondisi lingkungan serta fasilitas pengolahan makanannya tidak memenuhi standar kelayakan.

Temuan yang menjadi perhatian di antaranya lokasi dapur yang berdiri berdekatan dengan kandang hewan, termasuk kandang babi. Selain itu, terdapat pula fasilitas pengolahan makanan yang berada di bawah sarang burung walet. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kebersihan lingkungan dan keamanan makanan yang disiapkan untuk para penerima manfaat program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa penutupan ribuan dapur tersebut merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Transformasi MBG 2.0 yang berlangsung di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).

Sudaryono mengatakan, setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya, pihaknya menemukan sejumlah penyimpangan yang harus segera diperbaiki. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan dapur yang tidak memenuhi persyaratan dasar kebersihan dan sanitasi, tetapi tetap menjalankan kegiatan operasional.

Ia menegaskan bahwa dapur penyedia makanan untuk program pemerintah harus memenuhi standar kelayakan. Menurutnya, kondisi lingkungan tempat pengolahan makanan tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat.

Baca Juga:

Paus Leo XIV Cetak Sejarah, Pertama Kali Pemimpin Gereja Katolik Gunakan Hak Pilih dalam Pemilu AS

“Sehingga ada dapur-dapur yang berdiri sebelahnya kandang babi, yang saya sampaikan tadi di bawah masak, di atas sarang burung walet. Ini insane, ini gila. Ini nggak bisa diteruskan,” ujar Sudaryono saat menjelaskan temuan tersebut.

Ia kemudian menyampaikan bahwa BGN telah melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur SPPG dan mengambil tindakan terhadap fasilitas yang tidak memiliki persyaratan kelayakan higiene serta sanitasi. Dapur yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan operasional.

“Maka di era kita, kita sisir semua sehingga kami dengan SLHS tadi kami telah menutup dapur kira-kira lebih dari 2.000 dapur yang tidak memiliki syarat kelayakan higienis dan sanitasi. Nggak punya, tutup,” tegasnya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian BGN adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut merupakan dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada fasilitas pengolahan makanan. Namun, Sudaryono mengingatkan bahwa keberadaan sertifikat saja tidak otomatis menjamin sebuah dapur benar-benar memenuhi standar kelayakan apabila kondisi di lapangan tidak sesuai ketentuan.

BGN juga menemukan dugaan praktik pemalsuan dokumen SLHS pada sejumlah fasilitas. Menurut Sudaryono, kasus yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan tersebut telah ditangani oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

Gubernur Bali Klarifikasi Video Viral, KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang

“Ada juga praktik-praktik misalnya SLHS-nya ternyata palsu, ada. Ada. Tapi ya itu semua sekarang diperiksa polisi semua yang palsu yang dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dapur SPPG tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi. Kondisi bangunan, lokasi, fasilitas memasak, penyimpanan bahan pangan, kebersihan peralatan, serta pengelolaan limbah juga perlu diperiksa secara langsung untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi.

Dalam kebijakan pengawasan yang disampaikan BGN, hasil inspeksi terhadap SPPG dikelompokkan ke dalam empat kategori kelayakan. Dapur yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan operasional, sedangkan fasilitas dengan kekurangan ringan masih dapat beroperasi sambil melakukan perbaikan yang diperlukan.

Untuk dapur yang membutuhkan perbaikan besar, seperti pembenahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tata letak ruangan, alur pengolahan makanan, maupun fasilitas penyimpanan bahan pangan, operasional dapat dihentikan sementara sampai rekomendasi perbaikan dipenuhi. Sementara itu, fasilitas yang dinyatakan tidak layak secara mendasar dapat dikenai penutupan permanen.

Penilaian tersebut melibatkan pemeriksaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dengan koordinasi antara BGN, pemerintah daerah, dan Satgas MBG. Langkah ini dimaksudkan agar pengawasan tidak hanya berpusat pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi nyata fasilitas pengolahan makanan sesuai standar keamanan pangan.

Baca Juga:

Legislator PAN Dorong RUU Perampasan Aset, Hak Korban Penipuan Harus Dipulihkan

Sudaryono juga menegaskan bahwa penertiban tidak akan membedakan yayasan atau pihak yang menjadi pengelola dapur SPPG. Setiap mitra yang terbukti melakukan pelanggaran tetap akan dikenai tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pembenahan juga mencakup tata kelola pengadaan barang dan kebutuhan operasional program. Ia menyoroti sejumlah pengadaan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan utama program, termasuk pengadaan barang seperti kaus kaki dan seprai,

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat. Karena berkaitan langsung dengan konsumsi pangan, kualitas pengolahan makanan, kebersihan dapur, serta pengawasan bahan baku menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

BGN menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah risiko makanan tidak layak konsumsi dan mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan akibat buruknya standar pengolahan maupun penyimpanan makanan.

Penutupan lebih dari 2.000 dapur SPPG tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. BGN menyatakan akan terus melakukan pemeriksaan dan penertiban agar seluruh fasilitas yang beroperasi benar-benar memenuhi persyaratan higiene, sanitasi, dan keamanan pangan demi melindungi kesehatan masyarakat penerima manfaat.

Baca Juga:

RUU Perampasan Aset Dinilai Bisa Jadi Jalan Pengembalian Dana Korban Investasi Bodong

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha.