Kasus Amplop Menhut Raja Juli Belum Tuntas, KPK Fokus Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Kuansing

Kasus Amplop Menhut Raja Juli Belum Tuntas, KPK Fokus Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Kuansing

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan perkembangan penanganan perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan amplop pemberian Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hingga Selasa, 27 Oktober 2026, penyidik masih memprioritaskan pengusutan perkara pokok yang berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik saat ini berfokus mendalami konstruksi perkara utama tersebut. Dengan demikian, persoalan amplop yang sempat menjadi perhatian publik belum menunjukkan perkembangan penanganan tersendiri sebagaimana yang diharapkan masyarakat. KPK masih menelusuri rangkaian peristiwa dan fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Kasus ini bermula dari pertemuan audiensi antara Raja Juli Antoni dan Suhardiman Amby pada 2 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Suhardiman disebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map di ruangan Menteri Kehutanan. Raja Juli kemudian menjelaskan bahwa dirinya baru menyadari keberadaan amplop tersebut setelah Suhardiman meninggalkan ruangan.

Menurut penjelasan Raja Juli, ia langsung meminta ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Ia juga menyatakan tidak mengetahui isi amplop ketika pertama kali menemukannya dan tidak merasa memiliki hak atas barang yang ditinggalkan itu. Pengembalian disebut dilakukan pada 12 Juni 2026 melalui ajudannya kepada Suhardiman di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Raja Juli kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada KPK pada 3 Juli 2026 sebagai laporan penolakan gratifikasi. Namun, laporan itu tidak diproses sebagai laporan gratifikasi biasa karena KPK telah melakukan penindakan dan mendalami dugaan pemberian tersebut dalam rangkaian penyidikan perkara yang berkaitan dengan Suhardiman. KPK menjelaskan bahwa penanganan oleh aparat penegak hukum menjadi dasar penolakan laporan gratifikasi tersebut.

Baca Juga:

Kurang Konsentrasi, Pemuda 19 Tahun Tewas Tabrak Truk di Jalan Raya KITB Batang

Perhatian publik terhadap kasus ini semakin besar setelah KPK mengungkap adanya uang dalam mata uang dolar Singapura yang diamankan penyidik. Pada 9 Juli 2026, pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyebut uang yang diamankan berjumlah 12.000 dolar Singapura atau setara sekitar Rp168 juta berdasarkan perkiraan nilai tukar saat itu. Uang tersebut disita ketika KPK memeriksa Ketua DPRD Kuansing, Juprizal, sebagai saksi.

Penyidik juga menyatakan masih perlu mendalami asal-usul uang tersebut, pihak yang menyerahkannya, serta hubungan uang itu dengan dugaan pengumpulan dana untuk pengurusan kawasan hutan. Karena itu, keberadaan uang yang diamankan tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai rangkaian pemberian amplop, termasuk jumlah awal uang, proses pengembalian, dan pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.

Dalam perkembangan berikutnya, KPK pada Agustus 2026 menyampaikan dugaan bahwa pengembalian uang yang berkaitan dengan amplop tersebut belum utuh. KPK menyebut jumlah yang diduga telah dikembalikan mencapai 12.000 dolar Singapura, sedangkan jumlah awal yang diperkirakan berada dalam amplop sekitar 14.000 dolar Singapura. Selisih tersebut menjadi salah satu hal yang menurut KPK masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik.

Di sisi lain, perkara utama yang menyeret Suhardiman berkaitan dengan dugaan suap dalam praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap tersebut. KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuansing.

Dugaan pengurusan kawasan hutan itu menjadi bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan dengan kemungkinan adanya aliran dana dari sejumlah pihak. Penyidik perlu menguji keterangan saksi, dokumen, serta barang bukti untuk memastikan hubungan antara uang yang dikumpulkan, tujuan pemberian, dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:

Kebakaran Hanguskan 60 Rumah di Mappi Papua Selatan, Warga Kesulitan Padamkan Api Saat Kemarau

Dengan fokus penyidikan yang masih diarahkan pada perkara pokok, publik menantikan penjelasan lebih lanjut dari KPK mengenai hasil pendalaman terhadap uang yang diamankan serta keterkaitannya dengan dugaan pemberian kepada Menteri Kehutanan. KPK belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai seluruh aspek perkara amplop tersebut. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti oleh tim penyidik
Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha