Mensos Ungkap Warga Masih Kesulitan Daftar Bansos Digital, dari Tak Punya Ponsel hingga Takut Bantuan Hilang

Mensos Ungkap Warga Masih Kesulitan Daftar Bansos Digital, dari Tak Punya Ponsel hingga Takut Bantuan Hilang

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap sejumlah kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam penerapan sistem pendaftaran bantuan sosial secara digital. Persoalan tersebut antara lain warga yang tidak memiliki telepon seluler hingga kekhawatiran bahwa perubahan atau pembaruan data justru membuat bantuan sosial yang selama ini diterima menjadi hilang.

Digitalisasi perlindungan sosial dikembangkan pemerintah untuk memperbaiki proses pendataan dan penyaluran bantuan. Melalui sistem digital, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat melakukan proses pendaftaran atau pemutakhiran data dengan mekanisme yang lebih terintegrasi.

Namun, penerapan sistem tersebut tidak serta-merta mudah bagi seluruh masyarakat. Masih terdapat warga yang belum memiliki perangkat telepon seluler sehingga tidak dapat mengakses layanan digital secara mandiri.

Selain keterbatasan perangkat, persoalan kemampuan menggunakan layanan digital juga menjadi tantangan. Tidak semua penerima manfaat terbiasa mengakses aplikasi maupun layanan berbasis internet sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain ketika harus melakukan proses pendaftaran atau memperbarui data.

Gus Ipul juga mengungkap adanya kekhawatiran dari sebagian warga terkait status bantuan yang mereka terima. Sebagian masyarakat takut apabila melakukan pembaruan atau perubahan data, bantuan sosial yang selama ini diterima justru akan berhenti.

Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat dalam proses transformasi digital perlindungan sosial. Pembaruan data diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi terbaru keluarga penerima manfaat dan menyesuaikan pemberian bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonomi mereka.

Baca Juga:

Kurang Konsentrasi, Pemuda 19 Tahun Tewas Tabrak Truk di Jalan Raya KITB Batang

Untuk mengatasi kesenjangan akses tersebut, digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya mengandalkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan bagi warga yang mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan digital.

Pendampingan menjadi penting terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak mempunyai telepon seluler, tidak terbiasa menggunakan teknologi, maupun membutuhkan bantuan ketika mengakses layanan. Dengan demikian, digitalisasi diharapkan tidak justru membuat kelompok yang paling membutuhkan bantuan semakin sulit mengakses layanan pemerintah.

Transformasi digital juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki kualitas data penerima bantuan sosial. Data yang lebih mutakhir diperlukan untuk mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima manfaat dan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria.

Sebelumnya, pemerintah telah mengembangkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Sistem tersebut digunakan untuk membantu pemerintah memperbaiki ketepatan data dan mengurangi kesalahan dalam penyaluran program bantuan.

Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data perlu terus diperbarui. Perubahan kondisi keluarga, perpindahan penduduk, maupun perubahan tingkat kesejahteraan menjadi faktor yang membuat pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Kebakaran Hanguskan 60 Rumah di Mappi Papua Selatan, Warga Kesulitan Padamkan Api Saat Kemarau

Karena itu, keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada sistem teknologi yang digunakan. Akses perangkat, kemampuan masyarakat memahami layanan digital, pendampingan, serta kepercayaan warga terhadap mekanisme pembaruan data juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

Pemerintah selanjutnya perlu memastikan mekanisme pendampingan tetap tersedia bagi warga yang menghadapi keterbatasan akses digital. Penjelasan mengenai hak penerima manfaat dan dampak pemutakhiran data juga diperlukan agar masyarakat tidak menunda pembaruan informasi hanya karena khawatir kehilangan bantuan.

Dengan proses pendataan yang terus diperbaiki dan dukungan bagi warga yang mengalami kendala, digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat berjalan tanpa mengesampingkan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah