MBG 2.0 Dimulai, Pembenahan Tata Kelola dan Pengawasan Jadi Pekerjaan Rumah BGN

MBG 2.0 Dimulai, Pembenahan Tata Kelola dan Pengawasan Jadi Pekerjaan Rumah BGN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pembenahan melalui konsep MBG 2.0 yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN). Transformasi ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, meningkatkan keamanan pangan, serta memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan arah pembenahan tersebut dalam agenda 100 hari kerja kepemimpinannya pada 29 Oktober 2026. Menurutnya, evaluasi diperlukan karena pelaksanaan program berskala besar tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari tata kelola dapur, pengadaan, validitas data, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dalam konsep MBG 2.0, BGN menetapkan tiga prioritas utama, yakni pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program yang melibatkan puluhan ribu dapur dan jutaan penerima manfaat.

Sudaryono menyebut BGN akan memperbarui perjanjian kerja sama dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data penerima manfaat dan pelaksana program juga akan diverifikasi agar tidak terdapat data yang tidak valid atau fiktif dalam penyelenggaraan MBG.

Pengawasan terhadap alur kerja juga mulai diarahkan menggunakan sistem digital. Langkah tersebut ditujukan agar kegiatan di lapangan dapat dipantau dengan lebih mudah dan penyimpangan dapat diketahui lebih cepat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengadaan. BGN menyatakan akan menghentikan pengadaan yang bermasalah dan menindak praktik percaloan atau pihak yang mencoba mendapatkan proyek melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga:

Jaksa Siapkan 103 Saksi untuk Buktikan Dakwaan Kasus Febrie Adriansyah

Di sisi anggaran, BGN mengklaim telah melakukan efisiensi dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp44 triliun. Angka tersebut disebut berasal dari efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan Rp2,5 triliun, efisiensi dana operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account yang dinilai fiktif sekitar Rp500 miliar.

BGN juga melakukan perubahan terhadap mekanisme insentif yayasan menjadi Rp2.000 per porsi. Selain itu, pencairan dana bagi dapur yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian dapat dihentikan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat pelaksana.

Pengawasan keuangan menjadi penting karena skala program MBG sangat besar. BGN melaporkan realisasi anggaran 2026 mencapai Rp165 triliun. Dalam laporan 100 hari kerja, lebih dari 58 juta penerima manfaat disebut telah terverifikasi.

Dari sisi pelaksana, BGN mencatat terdapat 27.485 dapur yang terdata dan 26.723 di antaranya telah melalui proses verifikasi. Program tersebut juga melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja serta 80.315 pemasok lokal. Sebanyak 82,83 persen pemasok lokal tersebut merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Besarnya jumlah dapur, tenaga kerja, pemasok, serta penerima manfaat membuat sistem pengawasan menjadi salah satu pekerjaan rumah utama. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, proses pengolahan, distribusi, dan keamanan makanan yang diterima masyarakat.

Baca Juga:

Pencarian Muhayar, Pemancing yang Diduga Tenggelam di Kuari Rumpin Terkendala Sampah

Keamanan pangan menjadi perhatian khusus dalam MBG 2.0. BGN menyatakan akan memperkuat standar keamanan pangan sejak pengadaan bahan baku hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Dapur juga diarahkan memenuhi standar laik higiene sanitasi, menggunakan juru masak berpengalaman, serta menjalani pemeriksaan secara berkala.

Pengawasan di lapangan juga diperkuat melalui inspeksi mendadak dan pemasangan kamera pengawas yang terhubung dengan pusat. BGN bahkan menyiapkan sistem pemantauan berbasis teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mendeteksi persoalan dalam proses penyelenggaraan MBG.

Selain pengawasan internal, BGN mulai mengembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program. Salah satunya melalui Radar MBG yang menyediakan informasi mengenai menu harian. Sistem tersebut diharapkan membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi layanan yang diterima.

BGN juga mengembangkan LokaMBG sebagai platform pengadaan bahan baku. Sistem ini diarahkan untuk mencegah penggelembungan harga atau markup, mengurangi potensi monopoli, mencatat transaksi, dan memperjelas asal bahan pangan yang digunakan dalam program.

Persoalan koordinasi lintas lembaga juga menjadi bagian dari evaluasi. Menurut Sudaryono, pelaksanaan MBG membutuhkan keterlibatan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut diperlukan agar penentuan lokasi dapur, sekolah penerima, penanganan persoalan keamanan pangan, hingga pengawasan di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga:

Dwi Bagus Buang 7 Karung Abu dan Tulang Dini serta Anaknya ke Dua Sungai

Transformasi MBG 2.0 dengan demikian bukan hanya perubahan pada sistem distribusi makanan, tetapi juga upaya membangun mekanisme penyelenggaraan yang lebih terukur. Validasi data, transparansi anggaran, pengawasan dapur, keamanan pangan, serta keterlibatan pemerintah daerah menjadi unsur yang saling berkaitan dalam pelaksanaan program.

Meski berbagai pembenahan telah disiapkan, efektivitas MBG 2.0 tetap akan bergantung pada penerapan aturan di lapangan. Sistem digital, verifikasi data, pengawasan anggaran, dan standar keamanan pangan perlu dijalankan secara konsisten agar tidak berhenti sebagai kebijakan administratif.

Dengan cakupan program yang terus berkembang, pekerjaan rumah BGN ke depan adalah memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap rantai proses MBG dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari keamanan, kualitas, ketepatan penerima manfaat, transparansi, dan dampaknya terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah