Reaktivasi Jalur Kereta Api Sumatera Barat Dimulai 27 Oktober 2026, Andre Rosiade Sebut Komitmen Prabowo Bangun Daerah

Reaktivasi Jalur Kereta Api Sumatera Barat Dimulai 27 Oktober 2026, Andre Rosiade Sebut Komitmen Prabowo Bangun Daerah

PADANG – Pemerintah dijadwalkan memulai proyek reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat pada 27 Oktober 2026. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut program tersebut sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antardaerah di Ranah Minang.

Proses awal proyek ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang direncanakan berlangsung di Stasiun Kereta Api Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sejumlah pejabat dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut, antara lain Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono, serta Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro.

Andre mengatakan pengaktifan kembali jalur kereta api yang selama ini tidak beroperasi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses transportasi masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Sumatera Barat diharapkan tidak hanya memperbaiki konektivitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat.

Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat perlu diwujudkan melalui pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Pengembangan transportasi berbasis rel dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperkuat hubungan antarkabupaten dan kota, sekaligus menyediakan alternatif perjalanan yang lebih efisien bagi masyarakat.

Berdasarkan kajian strategis perkeretaapian PT KAI untuk wilayah Sumatera Barat, tahap awal program reaktivasi mencakup jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang sekitar 15,3 kilometer. Jalur tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam rencana menghidupkan kembali jaringan kereta api lama yang sebelumnya berperan dalam menghubungkan sejumlah kawasan di Sumatera Barat.

Selain jalur Kayu Tanam–Padang Panjang, kajian tersebut juga memetakan rencana pengembangan jalur Padang Panjang–Singkarak serta Solok–Sawahlunto. Kedua ruas itu memiliki panjang gabungan sekitar 66,4 kilometer. Dengan demikian, total rencana reaktivasi yang disebut dalam kajian tersebut mencapai sekitar 81,7 kilometer, di luar segmen Singkarak–Solok sepanjang 13,76 kilometer yang tercatat telah direaktivasi dalam dokumen perencanaan.

Andre menjelaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api perlu dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur, kebutuhan operasional, dan keputusan resmi dari pemerintah serta pihak terkait. Karena itu, jadwal dimulainya tahap awal proyek tidak serta-merta berarti seluruh jalur yang masuk dalam rencana akan langsung beroperasi secara bersamaan.

Menurutnya, reaktivasi jalur kereta api memiliki potensi untuk memperluas pilihan transportasi bagi masyarakat. Jalur yang kembali aktif diharapkan dapat membantu mobilitas warga, menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta mendukung perjalanan menuju kawasan yang memiliki potensi wisata. Manfaat tersebut akan bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana, pola layanan, serta kebutuhan perjalanan masyarakat di setiap wilayah.

Pengembangan transportasi kereta api juga berpotensi mendukung sektor logistik. Dengan konektivitas yang lebih baik, distribusi barang antardaerah diharapkan dapat berlangsung lebih efisien. Namun, besarnya manfaat terhadap biaya logistik dan kegiatan ekonomi tetap akan dipengaruhi oleh integrasi kereta api dengan moda transportasi lain, ketersediaan fasilitas bongkar muat, serta volume penumpang dan barang yang dilayani.

Selain reaktivasi jalur kereta api, Andre menyebut sejumlah proyek infrastruktur lain yang menjadi perhatian pemerintah di Sumatera Barat. Proyek tersebut antara lain pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, pengembangan jalan tol, serta rencana pembangunan jalan lingkar Bukittinggi. Berbagai proyek itu diharapkan dapat saling melengkapi dalam memperbaiki akses transportasi dan mengurangi hambatan perjalanan antarkawasan.

Pemerintah pusat juga mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera Barat yang terdampak bencana. Andre berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan pemulihan pascabencana agar kegiatan masyarakat kembali normal. Pemulihan akses jalan, sarana transportasi, dan fasilitas umum menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi serta memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat.

Ia menilai koordinasi antara kementerian, BUMN, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana. Setiap tahapan pembangunan membutuhkan perencanaan teknis, kesiapan anggaran, serta pengawasan yang memadai. Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai kebutuhan wilayah yang dilayani.

Reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat turut memiliki nilai historis karena sejumlah lintasan lama pernah menjadi bagian penting dari sistem transportasi dan distribusi hasil bumi di wilayah tersebut. Pengaktifan kembali jaringan itu berpotensi membuka peluang pemanfaatan infrastruktur lama untuk kebutuhan masa kini, selama kondisi teknis jalur dan fasilitas pendukung memenuhi standar keselamatan operasional.

Meski demikian, pelaksanaan proyek tetap membutuhkan evaluasi terhadap kondisi rel, jembatan, stasiun, sistem persinyalan, dan fasilitas keselamatan lainnya. Kesiapan armada serta pengaturan perjalanan juga menjadi faktor penting sebelum layanan dapat dibuka untuk masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari dimulainya pembangunan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan layanan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Andre berharap peletakan batu pertama pada 27 Oktober 2026 menjadi langkah awal bagi pengembangan jaringan perkeretaapian yang lebih luas di Sumatera Barat. Ia menilai dukungan pemerintah pusat dapat menjadi pendorong bagi pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, terutama melalui peningkatan konektivitas dan penguatan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi daerah.

Dengan dimulainya tahap awal reaktivasi tersebut, perhatian selanjutnya tertuju pada pelaksanaan pekerjaan, kesiapan jalur, serta kepastian tahapan pengoperasian. Pemerintah dan PT KAI masih perlu memastikan setiap segmen memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sebelum dimanfaatkan. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, jaringan kereta api yang kembali aktif diharapkan dapat memperluas akses transportasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera Barat.

Jurnalis : Wulandari

author avatar
Wulandari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya

Mengungkap Fakta Terkini

Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !