Polisi Data Warga Kampung Boncos Jakarta Barat, Petakan Pengangguran dan Kebutuhan Infrastruktur untuk Pembenahan Kawasan

Polisi Data Warga Kampung Boncos Jakarta Barat, Petakan Pengangguran dan Kebutuhan Infrastruktur untuk Pembenahan Kawasan

JAKARTA – Kepolisian mulai mendorong pendekatan sosial dalam upaya membenahi kawasan Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan kondisi masyarakat, termasuk persoalan pengangguran dan kebutuhan infrastruktur lingkungan. Pendataan ini menjadi bagian dari upaya mengetahui persoalan yang dihadapi warga sekaligus mendukung penanganan kawasan yang selama ini menjadi perhatian aparat terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Upaya pembenahan Kampung Boncos tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap aktivitas narkotika, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Data mengenai kondisi warga dinilai penting untuk mengetahui kebutuhan yang harus diprioritaskan, mulai dari kesempatan kerja, kondisi tempat tinggal, hingga fasilitas umum yang memerlukan perbaikan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengangguran. Kondisi tersebut perlu dipetakan agar masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat memperoleh akses terhadap peluang kerja maupun program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan program Polisi Peduli Pengangguran yang sebelumnya disampaikan jajaran kepolisian sebagai salah satu upaya membuka kesempatan kerja bagi warga di kawasan yang menjadi perhatian aparat.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso sebelumnya menyampaikan bahwa kepolisian telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong keterlibatan Dinas Tenaga Kerja dalam program tersebut. Upaya yang dibahas mencakup pembukaan lapangan pekerjaan serta mempermudah akses masyarakat Kampung Boncos dan kawasan lainnya untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain persoalan pekerjaan, kebutuhan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam pembenahan lingkungan. Kondisi permukiman yang belum memadai membutuhkan perhatian melalui perbaikan fasilitas dasar dan peningkatan kualitas rumah warga. Pendataan diperlukan agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan serta menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perhatian terhadap kondisi hunian warga Kampung Boncos sebelumnya juga ditunjukkan melalui kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau sejumlah rumah yang dinilai tidak layak huni di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Beberapa persoalan yang ditemukan meliputi pondasi rumah yang lapuk, atap berisiko roboh, serta kondisi lantai yang mengalami kerusakan.

Baca Juga:

Apa Itu LIMS? Teknologi Penyadapan yang Disorot dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Begini Cara Kerjanya

Salah satu rumah yang menjadi perhatian adalah milik warga bernama Broto. Rumah dengan luas sekitar 35 meter persegi tersebut dihuni oleh 13 orang anggota keluarga. Kondisi bangunan yang mengalami kerusakan serta keterbatasan fasilitas sanitasi dan sirkulasi udara memperlihatkan tantangan yang dihadapi sebagian masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembenahan kawasan permukiman tidak cukup hanya dilakukan melalui program perbaikan rumah. Menurutnya, peningkatan kualitas hunian perlu disertai pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi rumah setelah diperbaiki. Pemerintah juga mendorong akses permodalan dan pendampingan usaha melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam program tersebut, dukungan ekonomi diarahkan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif. Pemerintah juga mendorong keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan, termasuk pekerjaan perbaikan rumah. Dengan demikian, program peningkatan kualitas permukiman diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi fisik bangunan, tetapi juga membuka peluang penghasilan bagi masyarakat setempat.

Di sisi lain, kepolisian sebelumnya telah melakukan sejumlah operasi penindakan narkotika di Kampung Boncos. Pada 30 Oktober 2026, Polres Metro Jakarta Barat menggelar penggerebekan dengan mengerahkan ratusan personel gabungan. Dalam operasi tersebut, tiga orang diamankan karena diduga terlibat penyalahgunaan narkotika. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain sabu, ganja, dan alat isap narkotika.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menyampaikan bahwa pengawasan terhadap kawasan tersebut akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya kembali aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kepolisian juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Baca Juga:

Kasus Dugaan Korupsi Insentif Imam Rp4,2 Miliar di Polman, Sekda Sebut Anggaran Berasal dari Era Pemerintahan Sebelumnya

Sebelumnya, pada 9 Oktober 2026, Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya juga melakukan penggerebekan di Kampung Boncos dan Kampung Ambon. Dalam operasi gabungan yang melibatkan sekitar 700 personel tersebut, sebanyak 24 orang diamankan dari kedua lokasi, dengan rincian delapan orang dari Kampung Boncos dan 16 orang dari Kampung Ambon. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika.

Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa penanganan persoalan narkotika di Kampung Boncos membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Namun, pendekatan penegakan hukum juga perlu berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Penyediaan kesempatan kerja, peningkatan kualitas hunian, serta pembenahan fasilitas lingkungan menjadi bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih aman dan mendukung kehidupan warga.

Melalui pendataan masyarakat dan koordinasi lintas instansi, kebutuhan warga Kampung Boncos diharapkan dapat dipetakan secara lebih terarah. Penanganan persoalan pengangguran, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pemberantasan narkotika menjadi sejumlah aspek yang saling berkaitan dalam proses pembenahan kawasan tersebut. Keberlanjutan program serta ketepatan sasaran bantuan akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perubahan lingkungan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah