Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla Sumsel, 11.567 Personel dan 20 Ekskavator Dikerahkan

Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla Sumsel, 11.567 Personel dan 20 Ekskavator Dikerahkan

Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan tambahan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya. Langkah tersebut dilakukan dengan mengerahkan personel, armada udara, alat berat, serta berbagai upaya pencegahan di lapangan.

Berdasarkan data hingga 23 Agustus 2026, tercatat sebanyak 12.956 titik panas atau hotspot di Sumatera Selatan dengan luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 1.926 hektare. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan penanganan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur agar titik-titik kebakaran dapat segera dikendalikan.

Untuk mendukung operasi pemadaman, sebanyak 11.567 personel dari berbagai unsur dikerahkan. Mereka berasal dari sejumlah instansi dan kelompok yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, serta masyarakat. Pengerahan dalam jumlah besar tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan di wilayah yang mengalami kebakaran.

Selain kekuatan personel di darat, pemerintah juga menambah dukungan melalui operasi udara. Dua helikopter patroli dan enam helikopter water bombing diperintahkan untuk memperkuat upaya pemadaman di wilayah Sumatera Selatan. Penggunaan armada udara menjadi salah satu strategi penting, khususnya untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.

Pemerintah juga menyiapkan 20 unit ekskavator untuk dikirim ke Sumatera Selatan. Alat berat tersebut akan digunakan untuk membantu kebutuhan penanganan di lapangan, termasuk pembuatan kanal serta penyediaan akses dan sumber air yang dapat mendukung operasi pemadaman. Penambahan alat berat ini dilakukan setelah adanya kebutuhan yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan.

Penanganan karhutla tidak hanya dilakukan dengan memadamkan api yang sudah muncul. Pemerintah juga mendorong penguatan sistem deteksi dini agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. Pemantauan titik panas, patroli darat dan udara, serta koordinasi lintas instansi menjadi bagian dari strategi untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar.

Selain itu, pemerintah tengah mengembangkan inovasi bahan pemadam berbahan dasar ubi atau singkong yang disebut sebagai salah satu alternatif dalam mendukung penanganan karhutla. Inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan metode dalam menghadapi kebakaran, terutama ketika kondisi di lapangan membutuhkan berbagai pilihan penanganan.

Presiden Prabowo juga meminta agar upaya pencegahan diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat. Sebanyak 1.000 perwira TNI dan Polri disiapkan untuk membantu memberikan sosialisasi mengenai pencegahan karhutla. Edukasi dinilai penting karena keberhasilan pengendalian kebakaran tidak hanya bergantung pada kemampuan pemadaman, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam mencegah munculnya titik api.

Di kawasan gambut, pemerintah turut mendorong penambahan infrastruktur pendukung seperti sumur bor, embung, dan kanal. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air sekaligus mempermudah petugas ketika harus melakukan penanganan kebakaran di kawasan yang rawan terbakar.

Teddy menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan, memperkuat sarana dan personel, serta mengambil langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Dengan pengerahan ribuan personel, dukungan helikopter, penambahan ekskavator, serta penguatan sistem pencegahan, pemerintah berharap penanganan karhutla di Sumatera Selatan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas lapangan, dan masyarakat menjadi kunci agar ancaman kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan secara berkelanjutan.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya

Mengungkap Fakta Terkini

Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !