Muba Terima Banpres Rp20 Miliar untuk Perkuat Penanganan Karhutbunlah

Muba Terima Banpres Rp20 Miliar untuk Perkuat Penanganan Karhutbunlah

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutbunlah). Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mempercepat respons petugas ketika terjadi kebakaran di wilayah rawan.

Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penanganan kebakaran. Penggunaan dana diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan di lapangan, mulai dari kegiatan pemadaman hingga upaya mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemanfaatan bantuan pemerintah pusat maupun dukungan keuangan dari pemerintah daerah lainnya harus mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan nyata dalam operasi penanganan Karhutbunlah.

Salah satu pemanfaatannya adalah mendukung operasi pemadaman di darat, termasuk metode penyuntikan gambut pada area yang masih terbakar dan menghasilkan asap. Dukungan operasional juga dapat digunakan untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan, logistik, makanan dan minuman bagi petugas, hingga mobilisasi tim yang berada di lapangan.

Penanganan Karhutbunlah tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap. Bantuan dapat digunakan untuk mendukung operasional posko pengungsian, distribusi kebutuhan logistik, evakuasi warga, kesiapsiagaan kesehatan, serta pelayanan medis bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Selain pelayanan kesehatan, dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk masker, vitamin, obat-obatan, hingga oksigen portabel. Langkah tersebut diperlukan untuk membantu masyarakat yang berada di wilayah terdampak, khususnya ketika kualitas udara menurun akibat asap kebakaran.

Baca Juga:

Suami Kena PHK Saat Pandemi, Kisah Rika Bangkit dari Usaha Sarapan hingga Punya 4 Karyawan

Anggaran Banpres juga dapat diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan kebakaran. Beberapa kebutuhan yang dapat didukung antara lain alat pelindung diri, pompa air, pompa gendong, tangki air, selang, pembangunan sumur bor, kendaraan pemadam, sepeda motor untuk mobilitas petugas, hingga penyewaan alat berat seperti ekskavator.

Pemerintah juga membuka ruang pemberian dukungan kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam penanganan kebakaran, termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan para relawan. Selain itu, dukungan dapat diberikan kepada petugas pemadaman dengan memperhatikan prinsip kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap daerah dalam menghadapi ancaman Karhutbunlah. Menurutnya, Banpres menjadi tambahan kekuatan di samping anggaran penanganan kebakaran yang telah tersedia melalui BNPB, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, serta pemerintah daerah melalui APBD.

Raja Juli juga meminta agar bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan kebakaran di lapangan. Selain digunakan untuk kebutuhan pemadaman, anggaran tersebut juga dapat diarahkan untuk pengadaan peralatan serta berbagai langkah untuk mencegah dampak kebakaran terhadap masyarakat.

Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet menyambut dukungan pemerintah pusat tersebut. Ia menyebut Banpres Rp20 miliar menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman Karhutbunlah.

Baca Juga:

Kebakaran Apartemen Teluk Intan Jakut Diduga Dipicu Korsleting Listrik, 53 Penghuni Berhasil Dievakuasi

Menurut Toha, penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan membutuhkan kerja bersama dari berbagai unsur. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintah, TNI-Polri, BPBD, dunia usaha, relawan, serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran.

Pemkab Muba juga terus melakukan berbagai langkah pencegahan, di antaranya meningkatkan kesiapsiagaan personel, melakukan patroli dan pemantauan di kawasan rawan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Toha menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi diharapkan mampu mempercepat pergerakan seluruh unsur ketika titik api ditemukan. Dengan dukungan sarana, personel, dan logistik yang memadai, respons terhadap kebakaran diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sehingga api tidak meluas.

Selain penanganan saat kebakaran berlangsung, dukungan pemerintah juga dapat digunakan untuk proses pemulihan lingkungan setelah api berhasil dipadamkan. Pemulihan ekosistem lahan gambut menjadi salah satu bagian yang dapat diperhatikan dalam rangka mengurangi dampak jangka panjang akibat kebakaran.

Pengelolaan Banpres tersebut juga ditekankan agar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar mendukung kebutuhan penanganan Karhutbunlah serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.

Baca Juga:

Zulhas Tegaskan Pendidikan Berkualitas Tidak Boleh Menjadi Hak Segelintir Kalangan

Dengan adanya tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, penanganan Karhutbunlah di Muba diharapkan tidak hanya semakin kuat dalam aspek pemadaman, tetapi juga dalam hal pencegahan, kesiapsiagaan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan lingkungan. Kolaborasi berbagai pihak tetap menjadi faktor penting untuk menghadapi ancaman kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut dan lahan rawan terbakar.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar