Akademisi dan Penggiat Tembakau Nilai Aturan Penyeragaman Kemasan Berpotensi Memicu Maraknya Peredaran Rokok Ilegal

Akademisi dan Penggiat Tembakau Nilai Aturan Penyeragaman Kemasan Berpotensi Memicu Maraknya Peredaran Rokok Ilegal

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan produk rokok kembali memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sejumlah akademisi, pengamat ekonomi, serta penggiat industri tembakau menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, salah satunya meningkatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kemasan yang dibuat seragam akan menyulitkan masyarakat maupun aparat dalam membedakan produk legal dan produk ilegal di pasaran.

Menurut mereka, identitas merek yang selama ini tercantum pada kemasan memiliki fungsi penting sebagai pembeda antarproduk sekaligus menjadi bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Apabila seluruh kemasan dibuat dengan tampilan yang seragam, dikhawatirkan pemalsuan produk akan semakin mudah dilakukan karena ciri khas setiap merek menjadi semakin sulit dikenali oleh konsumen.

Selain persoalan pemalsuan, kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi memperbesar ruang gerak produsen rokok ilegal. Produk tanpa izin yang beredar di pasaran diperkirakan akan lebih mudah disamarkan sehingga pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau apabila peredaran rokok ilegal terus meningkat.

Kalangan akademisi juga menilai bahwa setiap kebijakan publik perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Selain tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah dinilai perlu memperhitungkan dampaknya terhadap sektor ekonomi, ketenagakerjaan, investasi, hingga keberlangsungan industri hasil tembakau yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

Industri hasil tembakau selama ini tidak hanya melibatkan perusahaan rokok, tetapi juga petani tembakau, petani cengkeh, pekerja pabrik, sektor distribusi, percetakan kemasan, pedagang eceran, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan mata pencahariannya pada rantai industri tersebut. Oleh karena itu, perubahan regulasi dinilai perlu disusun secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan merupakan bagian dari strategi pengendalian konsumsi produk tembakau, khususnya untuk mengurangi daya tarik rokok bagi anak-anak dan remaja. Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat serta menekan prevalensi perokok pemula.

Baca Juga:

Tol Cirebon–Kuningan–Ciamis Masuk Proyek Strategis, Diharapkan Percepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur Jawa Barat

Meski demikian, sejumlah pihak berharap penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku industri, organisasi pekerja, serta masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu menyeimbangkan kepentingan kesehatan masyarakat dengan keberlangsungan dunia usaha, perlindungan tenaga kerja, serta penerimaan negara.

Perdebatan mengenai penyeragaman kemasan rokok diperkirakan masih akan terus berlangsung seiring pembahasan regulasi yang tengah disiapkan pemerintah. Berbagai masukan dari kalangan akademisi maupun pelaku industri diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar kebijakan yang diterapkan nantinya memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap sektor ekonomi maupun pengawasan peredaran rokok ilegal.

Jurnalis : Sinta