Dikuasai Izin Tambang Rakyat, Gunung Botak Dinilai Masih Rentan Terhadap Risiko Keselamatan dan Lingkungan

Dikuasai Izin Tambang Rakyat, Gunung Botak Dinilai Masih Rentan Terhadap Risiko Keselamatan dan Lingkungan

Kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, kembali menjadi perhatian publik setelah berbagai kalangan menyoroti potensi risiko keselamatan kerja meski wilayah tersebut telah dikelola melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejumlah pengamat menilai bahwa legalitas semata belum cukup menjamin keamanan aktivitas pertambangan apabila tidak dibarengi dengan penerapan standar keselamatan, pengawasan yang ketat, serta kepatuhan terhadap kaidah pertambangan yang baik.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan IPR kepada sejumlah koperasi untuk mengelola wilayah pertambangan rakyat di Gunung Botak. Kebijakan tersebut bertujuan mengakhiri praktik pertambangan ilegal yang selama bertahun-tahun menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya potensi penerimaan negara. Dengan adanya legalisasi tersebut, pemerintah berharap aktivitas penambangan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Namun demikian, sejumlah pihak mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan emas tetap memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kondisi geografis kawasan Gunung Botak yang didominasi lereng curam, tanah yang labil, serta tingginya intensitas aktivitas penambangan berpotensi meningkatkan ancaman kecelakaan kerja apabila tidak dilakukan pengawasan secara maksimal. Risiko longsor, runtuhan material tambang, hingga kecelakaan akibat penggunaan peralatan menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini.

Selain aspek keselamatan pekerja, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian utama. Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola sesuai kaidah berpotensi mencemari sungai, merusak tutupan lahan, serta mengganggu ekosistem di sekitar kawasan tambang. Oleh karena itu, setiap pemegang izin diwajibkan menjalankan kegiatan operasional sesuai dokumen lingkungan, menerapkan teknik penambangan yang benar, serta melakukan reklamasi terhadap lahan yang telah selesai ditambang.

Pengawasan terhadap koperasi pemegang IPR dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk memastikan tidak adanya praktik pertambangan di luar wilayah izin maupun penggunaan metode yang bertentangan dengan regulasi.

Di sisi lain, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan tambang rakyat. Para penambang perlu memperoleh pelatihan mengenai prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri (APD), hingga penanganan keadaan darurat. Edukasi tersebut dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan kerja sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam kegiatan pertambangan rakyat.

Baca Juga:

Menkes: Perundungan Masih Menjadi Keluhan Utama Dokter, Reformasi Pendidikan Kedokteran Terus Dipercepat

Pemerintah juga didorong untuk memperkuat sistem pengawasan terpadu dengan melibatkan aparat penegak hukum, instansi teknis, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas pertambangan benar-benar berjalan sesuai aturan, sekaligus mencegah munculnya kembali praktik tambang ilegal yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di kawasan Gunung Botak.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap tata kelola pertambangan, berbagai pihak berharap pengelolaan Gunung Botak dapat menjadi contoh penerapan pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang konsisten, penerapan standar keselamatan yang ketat, serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan, aktivitas pertambangan di kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan maupun keberlanjutan lingkungan.

Jurnalis : Hanadia