Selain Meta, Ini Deretan Perusahaan yang Pernah Menanggung Denda dan Penyelesaian Kasus Terbesar

Selain Meta, Ini Deretan Perusahaan yang Pernah Menanggung Denda dan Penyelesaian Kasus Terbesar

Meta kembali menjadi sorotan setelah menyepakati pembayaran sebesar US$17 miliar atau sekitar Rp302 triliun untuk mengakhiri perkara besar terkait perlindungan pengguna media sosial usia muda. Nilai tersebut menjadikan penyelesaian kasus Meta sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah dunia bisnis Amerika Serikat.

Besarnya nilai penyelesaian perkara tersebut kembali mengingatkan publik bahwa perusahaan-perusahaan raksasa dunia juga tidak terlepas dari persoalan hukum. Dalam sejumlah kasus, perusahaan harus mengeluarkan dana dalam jumlah sangat besar untuk menyelesaikan sengketa, membayar denda, memberikan kompensasi, maupun memenuhi kewajiban yang muncul akibat suatu perkara.

Namun, Meta bukan satu-satunya perusahaan yang pernah menghadapi kewajiban pembayaran dalam jumlah fantastis. Sejumlah korporasi besar sebelumnya juga pernah mencapai kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan lingkungan, laporan keuangan, sektor perbankan, hingga produk konsumen.

BP dan Bencana Deepwater Horizon

BP menjadi salah satu perusahaan yang pernah menghadapi kewajiban pembayaran terbesar setelah bencana tumpahan minyak Deepwater Horizon. Perusahaan tersebut menyepakati pembayaran sekitar US$20 miliar atau setara Rp355,4 triliun untuk menyelesaikan berbagai kewajiban yang muncul akibat bencana lingkungan tersebut.

Kesepakatan yang pertama kali diumumkan pada 2016 itu mencakup denda perdata sekitar US$5,5 miliar berdasarkan Clean Water Act serta dana untuk pemulihan dan kompensasi lingkungan. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu panjang.

Baca Juga:

Korupsi Dana Bawaslu Tulangbawang, 2 Pejabat Jadi Tersangka, Kerugian Rp 1,4 Miliar

Enron dan Skandal Akuntansi

Enron pernah dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat sebelum akhirnya runtuh akibat skandal akuntansi. Perusahaan tersebut mengajukan kebangkrutan pada 2001 setelah praktik akuntansi yang dilakukan tidak lagi mampu menutupi persoalan utang dalam jumlah besar.

Kejatuhan Enron memberikan dampak luas terhadap karyawan dan investor. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, sementara dana pensiun karyawan juga ikut terdampak. Setelah perkara bergulir, proses hukum dan gugatan terhadap pihak-pihak terkait berhasil mengembalikan dana dalam jumlah miliaran dolar.

WorldCom dan Manipulasi Laporan Keuangan

Kasus besar lainnya datang dari WorldCom. Perusahaan telekomunikasi tersebut bangkrut pada 2002 setelah terungkap adanya manipulasi angka keuangan dengan nilai sekitar US$11 miliar atau lebih dari Rp195 triliun.

Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu skandal akuntansi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada 2005, perusahaan menyepakati pembayaran sekitar US$750 juta kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan saham. Sejumlah bank serta perusahaan akuntansi yang berkaitan dengan perkara tersebut juga mencapai kesepakatan pembayaran dalam jumlah besar.

JPMorgan dan Krisis Keuangan 2008

Sektor perbankan juga pernah menghadapi kewajiban pembayaran dalam jumlah sangat besar. JPMorgan Chase pada 2013 menyepakati pembayaran sekitar US$13 miliar atau Rp230,6 triliun dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tuduhan menyesatkan investor mengenai kualitas sekuritas berbasis hipotek.

Baca Juga:

Sampah Bantargebang Bakal Diolah Menjadi Listrik, PSEL Ditargetkan Beroperasi 2028

Kasus tersebut berkaitan dengan produk keuangan yang menjadi salah satu bagian dari persoalan yang berkembang menjelang krisis keuangan global 2008. Penyelesaian perkara tersebut menjadi salah satu pembayaran terbesar yang pernah dilakukan sebuah perusahaan Amerika Serikat pada saat itu.

Bank of America

Tidak lama setelah penyelesaian kasus JPMorgan, Bank of America juga mencapai kesepakatan dengan nilai yang sangat besar. Perusahaan tersebut menyetujui settlement sekitar US$16,65 miliar atau sekitar Rp295,37 triliun.

Kesepakatan tersebut terdiri atas sejumlah komponen, termasuk pembayaran denda tunai, kompensasi, serta bantuan bagi pemilik rumah yang terdampak persoalan di sektor perumahan. Nilai tersebut membuat penyelesaian kasus Bank of America menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah industri keuangan Amerika Serikat.

Johnson & Johnson dan Sengketa Bedak Talek

Johnson & Johnson juga masuk dalam daftar perusahaan yang menghadapi penyelesaian perkara bernilai miliaran dolar. Perusahaan tersebut menyepakati pembayaran sekitar US$5,5 miliar atau Rp97,57 triliun untuk mengakhiri rangkaian gugatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terkait produk bedak talek.

Perkara tersebut berkaitan dengan tudingan dari para penggugat mengenai hubungan penggunaan produk bedak talek dengan penyakit kanker ovarium. Penyelesaian terbaru tersebut masih bergantung pada terpenuhinya persyaratan partisipasi dari sebagian besar penggugat yang tersisa.

Baca Juga:

2 Truk Hancur di Kemanggisan Jakbar Diderek, Lalin Kembali Lancar

Deretan kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dapat memberikan konsekuensi finansial yang sangat besar bagi perusahaan, bahkan bagi korporasi dengan pendapatan dan aset yang mencapai ratusan miliar dolar. Besarnya nilai settlement juga memperlihatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, transparansi perusahaan, serta pengelolaan risiko yang baik.

Bagi dunia usaha, berbagai kasus tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan hukum tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan investor, konsumen, serta keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Sementara bagi publik dan investor, kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan tata kelola perusahaan serta bagaimana sebuah korporasi menangani persoalan hukum yang dihadapinya. Setiap penyelesaian perkara dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap perusahaan, tergantung pada jenis kasus, nilai kewajiban, dan kesepakatan yang dicapai dengan pihak terkait.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar