Climate Summit PBB, Menteri LH Paparkan Strategi Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

Climate Summit PBB, Menteri LH Paparkan Strategi Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat memaparkan langkah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim pada Climate Summit 2026 di New York, Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim perlu berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan.

Pemaparan tersebut disampaikan Jumhur dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition yang menjadi bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Pertemuan tersebut berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada Rabu, 23 September 2026.

Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia terus menerjemahkan komitmen iklim ke dalam berbagai kebijakan dan aksi nyata lintas sektor. Menurutnya, komitmen terhadap pengendalian perubahan iklim tidak cukup hanya dituangkan dalam target, tetapi perlu diwujudkan melalui program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Indonesia juga menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai salah satu arah kebijakan menuju target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya menekan emisi dengan kebutuhan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah langkah lintas sektor turut dipaparkan dalam forum tersebut. Di antaranya adalah pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, serta penerapan teknologi carbon capture, utilisation and storage atau CCUS secara bertanggung jawab.

Indonesia juga mendorong pengembangan energi surya dalam skala besar serta penerapan B50 sebagai bagian dari strategi ketahanan energi. Selain itu, pengembangan kendaraan listrik disebut menjadi bagian dari transformasi menuju industri rendah karbon sekaligus upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Baca Juga:

Beri Dukungan Moral, Komdigi dan DPRD Depok Sambangi Kediaman Arie Basuki

Dalam agenda transisi energi dan ekonomi rendah karbon, pemerintah menekankan bahwa proses perubahan tersebut perlu memperhatikan masyarakat. Aspek seperti keterjangkauan energi, ketersediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan menjadi bagian yang perlu diperhitungkan.

Selain membahas pengurangan emisi, Indonesia turut menyampaikan sejumlah agenda terkait pembiayaan iklim. Dalam tiga solution dialogues, pemerintah membahas pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi pada era overshoot, serta pengurangan emisi metana. Pembahasan tersebut diarahkan untuk menghubungkan target perubahan iklim dengan kebutuhan pendanaan dan pelaksanaan program di lapangan.

Dalam hal pembiayaan, Indonesia menilai dukungan keuangan perlu disesuaikan dengan kebutuhan implementasi NDC dan National Adaptation Plan (NAP). Kebutuhan tersebut mencakup penyiapan program, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan kegiatan, transparansi, hingga proses evaluasi dan pembelajaran.

Indonesia juga menyoroti pentingnya hibah dan pembiayaan dengan tingkat konsesi tinggi untuk mendukung penyediaan data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta berbagai aksi yang dilakukan masyarakat. Pemerintah turut mendorong dukungan terhadap penanganan loss and damage bagi negara dan masyarakat yang terdampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim jangka panjang.

Pengurangan emisi metana menjadi salah satu perhatian dalam agenda pengendalian perubahan iklim. Indonesia menilai perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, penerapan ekonomi sirkular, penguatan sistem data, pelaporan dan verifikasi, serta peningkatan teknologi dapat membantu menekan emisi sekaligus memberikan manfaat bagi kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan pelayanan publik.

Baca Juga:

Anak di Bogor Jadi Tersangka dalam Kasus Kematian Ayah Kandung dan Ditahan Polisi

Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, metana menyumbang sekitar 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022. Karena itu, pengelolaan limbah dan air limbah menjadi salah satu sektor yang dapat memperoleh perhatian dalam upaya menekan emisi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menempatkan agenda adaptasi sebagai bagian penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Pemerintah menyampaikan rencana pengembangan giant sea wall di pantai utara Jawa untuk mengantisipasi risiko kenaikan muka air laut. Upaya tersebut juga dibarengi dengan perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir.

Langkah adaptasi tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan di wilayah pesisir. Pemerintah memandang adaptasi sebagai bagian dari upaya menjaga hasil pembangunan agar tidak mengalami kerusakan akibat meningkatnya risiko perubahan iklim.

Climate Summit 2026 sendiri dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri kepala negara serta kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan perwakilan pemuda. Pertemuan tersebut digelar menjelang COP31 dengan fokus pada percepatan pengurangan emisi, transisi yang berkeadilan, perluasan pembiayaan bagi negara berkembang, serta penguatan adaptasi dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari penyampaian kebijakan nasional mengenai perubahan iklim kepada komunitas internasional. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan di bidang energi, industri, investasi, pengelolaan sampah, pembiayaan, dan perlindungan wilayah pesisir akan memiliki kaitan langsung dengan ketahanan pangan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta kemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim yang semakin meningkat.

Baca Juga:

Kalapas Cibinong Bantah Tak Kooperatif Saat Sidak Ombudsman: Petugas Sedang Menjalankan Tugas

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar