Prabowo Tukar Jabatan Dua Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak Jadi Wakil Panglima dan Tandyo Budi Revita Jabat KSAD

Prabowo Tukar Jabatan Dua Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak Jadi Wakil Panglima dan Tandyo Budi Revita Jabat KSAD

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jabatan terhadap dua jenderal TNI, yakni Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Keduanya bertukar posisi dalam jajaran pimpinan TNI, dengan Maruli dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, sedangkan Tandyo dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pelantikan kedua perwira tinggi tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres), kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam sumpahnya, para pejabat yang dilantik menyatakan komitmen untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya, serta menjunjung tinggi etika jabatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas negara.

Perubahan posisi tersebut menjadi perhatian karena Maruli sebelumnya menjabat sebagai KSAD, sedangkan Tandyo merupakan Wakil Panglima TNI. Melalui keputusan terbaru ini, keduanya mendapatkan tanggung jawab baru di lingkungan pertahanan nasional sesuai dengan penugasan yang ditetapkan Presiden.

Selain menjabat Wakil Panglima TNI, Maruli juga mendapatkan tugas untuk memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Penugasan tersebut diarahkan untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Maruli menjelaskan bahwa lembaga pengelola perbatasan sebelumnya telah ada dan untuk sementara dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam pengembangan berikutnya, cakupan tugas lembaga tersebut diperluas agar tidak hanya berfokus pada pengelolaan wilayah perbatasan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di daerah terpencil.

Baca Juga:

Balita 1 Tahun di Samarinda Meninggal karena Sesak Napas, Keluarga Duga Terpapar Asap Karhutla

Menurut Maruli, Presiden Prabowo ingin agar pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil memperoleh perhatian lebih besar. Kawasan-kawasan tersebut dinilai membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan serta program pembangunan.

Maruli menegaskan bahwa pengelolaan BNPPDT bukan semata-mata menjadi tugas TNI. Lembaga tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi dengan berbagai kementerian dan instansi terkait, termasuk untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Program yang diperlukan dapat mencakup penguatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan dasar, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal.

Ia juga membuka peluang untuk memanfaatkan keberadaan prajurit TNI yang bertugas di berbagai wilayah sebagai bagian dari koordinasi di lapangan. Menurutnya, personel dari berbagai matra dapat membantu pelaksanaan program sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing, terutama di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan kawasan pesisir.

Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyatakan akan memprioritaskan pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam kapasitasnya sebagai KSAD. Ia menyoroti sejumlah agenda yang membutuhkan dukungan TNI Angkatan Darat, di antaranya pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan Sekolah Rakyat, dan penguatan ketahanan pangan.

Tandyo menyebut percepatan pelaksanaan program-program tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang harus ditindaklanjuti oleh jajaran Angkatan Darat. Ia menekankan pentingnya kesiapan operasional agar program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan arahan Presiden dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

Masdar Hilmy Kembali Jadi Rektor UINSA Surabaya Periode 2026-2030, Gantikan Akhmad Muzakki

Selain program pembangunan, Tandyo juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan keberadaan prajurit TNI AD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, ia menyatakan kesiapannya mengerahkan kemampuan yang tersedia untuk membantu upaya pemadaman, termasuk di kawasan lahan gambut yang rentan mengalami kebakaran.

Persoalan Papua juga menjadi salah satu perhatian Tandyo dalam menjalankan tugas barunya. Ia menyampaikan bahwa pendekatan terhadap Papua perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekaligus penanganan gangguan keamanan. Kedua aspek tersebut dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan menjaga stabilitas wilayah.

Tandyo turut menyinggung situasi keamanan di Maybrat, Papua Barat Daya. Ia menyebut adanya perkembangan penanganan kelompok kriminal bersenjata dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, upaya penegakan keamanan akan tetap dilakukan, sembari mendorong masyarakat yang masih terlibat dalam kelompok bersenjata untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan jabatan kedua jenderal tersebut juga mendapat tanggapan dari kalangan DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai pergantian posisi itu sebagai bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran kepemimpinan di lingkungan TNI. Ia menyebut Maruli dan Tandyo merupakan perwira senior yang telah memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga memandang pergantian tersebut sebagai bagian dari penataan kepemimpinan. Ia berharap perubahan jabatan dapat memperkuat pelaksanaan tugas TNI, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta menjaga kesiapan pertahanan negara dalam menghadapi tantangan strategis.

Baca Juga:

Tawuran Dua Kelompok di Makassar Libatkan Emak-emak, Batu hingga Petasan Digunakan Saat Bentrokan

Menurut Dave, kesinambungan kepemimpinan dan koordinasi yang solid menjadi faktor penting agar program penguatan pertahanan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia juga berharap kedua pejabat tersebut dapat menjalankan amanah dengan mengedepankan disiplin, profesionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pergantian jabatan Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita berlangsung di tengah pelaksanaan berbagai agenda pemerintah, mulai dari penguatan pertahanan, pembangunan wilayah perbatasan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan penugasan baru tersebut, keduanya diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing sesuai kewenangan jabatan yang diberikan.

Ke depan, pelaksanaan program di lingkungan TNI AD dan koordinasi pengelolaan wilayah perbatasan serta daerah terpencil akan menjadi bagian dari tindak lanjut penugasan tersebut. Pemerintah dan jajaran TNI diharapkan terus menyelaraskan pelaksanaan kebijakan agar agenda pertahanan, keamanan, dan pembangunan masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan.

Jurnalis : Wulandari