WHO Minta Negara Perketat Aturan Makanan Tinggi Gula dan Berpewarna, Pemerintah Diminta Perhatikan Kandungan Produk Olahan

WHO Minta Negara Perketat Aturan Makanan Tinggi Gula dan Berpewarna, Pemerintah Diminta Perhatikan Kandungan Produk Olahan

JAKARTA – Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mendorong negara-negara di dunia untuk memperketat pengawasan dan regulasi terhadap produk makanan dan minuman olahan yang mengandung tambahan pewarna, perasa, pemanis, serta kadar gula tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya global untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan pola konsumsi makanan tidak sehat.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam rancangan panduan baru WHO mengenai model penilaian profil pangan atau food profiling model. Melalui pendekatan ini, pemerintah di berbagai negara didorong untuk tidak hanya memperhatikan kandungan nutrisi seperti gula, garam, lemak jenuh, dan lemak trans, tetapi juga mempertimbangkan bahan tambahan yang digunakan industri untuk meningkatkan daya tarik produk.

Selama ini, penilaian terhadap kualitas makanan umumnya lebih banyak berfokus pada kandungan zat gizi. Namun, WHO menilai komposisi dan proses formulasi produk juga perlu diperhitungkan. Makanan yang memiliki tambahan pewarna, perasa, maupun pemanis tertentu dapat menjadi sasaran penilaian lebih lanjut apabila bahan-bahan tersebut digunakan untuk meningkatkan daya tarik dan mendorong konsumsi berlebihan.

Katrin Engelhardt, pejabat teknis di Departemen Nutrisi dan Keamanan Pangan WHO, menjelaskan bahwa rancangan panduan tersebut memperluas pendekatan penilaian makanan. Menurutnya, kualitas suatu produk tidak cukup dilihat hanya berdasarkan kandungan nutrisinya, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek lain dari formulasi makanan yang diproduksi secara industri.

WHO berharap model penilaian tersebut dapat membantu pemerintah menentukan jenis produk yang sebaiknya dikonsumsi secara terbatas. Hasil penilaian nantinya dapat menjadi dasar bagi masing-masing negara untuk mempertimbangkan kebijakan, seperti pemberian label peringatan pada kemasan, pembatasan pemasaran, hingga penerapan pajak terhadap kategori produk tertentu sesuai prioritas kesehatan nasional.

Baca Juga:

iPhone Duo Kini Mendukung Apple Pencil, Pengalaman Smartphone Lipat Apple Semakin Mirip iPad

Perhatian WHO terhadap persoalan ini tidak terlepas dari besarnya dampak pola makan tidak sehat terhadap kesehatan masyarakat dunia. Berdasarkan data yang disampaikan organisasi tersebut, sekitar 11 juta kematian setiap tahun berkaitan dengan pola konsumsi makanan yang tidak sehat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan melalui kebijakan pangan yang lebih terarah.

Rancangan panduan tersebut juga hadir di tengah perdebatan mengenai makanan ultra-proses atau ultra-processed foods (UPF). Produk dalam kategori ini umumnya dibuat melalui proses industri dengan menggunakan berbagai bahan tambahan dan formulasi khusus. Contohnya mencakup minuman bersoda, mi instan, serta sejumlah makanan kemasan yang diproduksi secara massal.

WHO berupaya menghadirkan pendekatan yang dapat membantu pemerintah menilai produk pangan secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, penilaian tidak hanya didasarkan pada apakah suatu makanan memiliki kandungan gula atau lemak tinggi, tetapi juga memperhatikan karakteristik bahan tambahan dan formulasi yang digunakan dalam proses produksinya.

Meski demikian, usulan tersebut mendapatkan tanggapan beragam dari kalangan industri makanan dan minuman. International Food and Beverage Alliance (IFBA), organisasi yang mewakili sejumlah perusahaan makanan dan minuman multinasional, menyampaikan kekhawatiran bahwa pendekatan baru tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari upaya peningkatan kualitas nutrisi produk.

Sekretaris Jenderal IFBA, Rocco Renaldi, menilai kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada penggunaan bahan tambahan tertentu dapat memengaruhi upaya reformulasi produk yang selama ini dilakukan industri. Menurut pihak industri, pengurangan gula, garam, dan lemak dalam makanan seharusnya tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan pangan.

Baca Juga:

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono: AI Bantu Deteksi Penyakit, Keamanan dan Keselamatan Pasien Tetap Prioritas

Industri juga menyoroti kemungkinan meningkatnya biaya produksi apabila perusahaan harus melakukan perubahan formulasi secara besar-besaran. Selain itu, penerapan kewajiban pelabelan yang lebih ketat serta kemungkinan pengenaan pajak terhadap produk tertentu dinilai dapat menambah beban perusahaan makanan dan minuman.

Di sisi lain, sejumlah peneliti kesehatan menilai penilaian berdasarkan kandungan nutrisi dan tingkat pemrosesan makanan sebenarnya dapat digunakan secara bersamaan. Lindsey Smith Taillie, salah satu pimpinan Global Food Research Program di University of North Carolina, Chapel Hill, menyampaikan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak harus dipertentangkan karena kualitas makanan dapat dinilai melalui berbagai kriteria.

WHO sendiri menegaskan bahwa model penilaian tersebut bukanlah aturan yang secara otomatis berlaku di seluruh negara. Panduan itu dirancang sebagai alat bantu bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pangan sesuai kondisi dan prioritas masing-masing. Keputusan mengenai penerapan label peringatan, pembatasan pemasaran, maupun pajak tetap berada di tangan pemerintah setiap negara.

Rancangan panduan tersebut telah dibuka untuk konsultasi publik hingga 27 November 2026. WHO memberikan kesempatan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, peneliti, organisasi kesehatan, dan industri pangan untuk menyampaikan masukan sebelum rancangan tersebut disempurnakan lebih lanjut.

Isu pengawasan makanan tinggi gula dan bahan tambahan juga relevan bagi Indonesia. WHO sebelumnya menyatakan bahwa konsumsi makanan olahan dengan kandungan gula, garam, lemak jenuh, dan lemak trans berlebihan menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Tanah Air.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Tambahan Kuota Pertalite untuk Desember 2026, Besaran Alokasi Masih Dihitung

Melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), WHO Indonesia telah mendukung pengembangan kebijakan untuk mengurangi konsumsi pangan yang tidak sehat. Upaya tersebut mencakup penyusunan standar kandungan natrium pada makanan olahan, rekomendasi pembatasan pemasaran produk tidak sehat, serta pengembangan sistem pelabelan informasi gizi pada bagian depan kemasan.

Langkah tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memuat ketentuan mengenai pengendalian konsumsi produk pangan berisiko terhadap kesehatan. Regulasi tersebut mencakup pelabelan pangan, pengurangan kandungan gula, garam, dan lemak, pembatasan pemasaran produk tertentu, serta sejumlah kebijakan untuk menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat.

Dengan adanya rancangan panduan terbaru, WHO berharap pemerintah di berbagai negara memiliki acuan yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi produk pangan yang perlu mendapatkan pengawasan. Namun, penerapan kebijakan tetap memerlukan pertimbangan ilmiah, konsultasi dengan berbagai pihak, serta penyesuaian terhadap kondisi masing-masing negara.

Hingga saat ini, usulan tersebut masih berada dalam tahap konsultasi publik dan belum menjadi ketentuan wajib yang berlaku secara global. WHO selanjutnya akan mempertimbangkan masukan yang diterima hingga batas waktu 27 November 2026 sebelum menentukan langkah penyempurnaan panduan tersebut.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha

Baca Juga:

Denny Indrayana Kritik Langkah Gibran Tempuh PTUN, Sebut Pengunduran Diri Lebih Tepat di Tengah Polemik Ijazah