Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran Menguat di DPR, Puluhan Anggota Dewan Telah Teken Usulan

Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran Menguat di DPR, Puluhan Anggota Dewan Telah Teken Usulan

JAKARTA – Dinamika politik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI semakin menjadi perhatian publik menyusul bergulirnya usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran saat proses pencalonan sebagai wakil presiden.

Hingga Selasa (10/11/2026), puluhan anggota DPR telah memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyebut jumlah anggota dewan yang telah menandatangani usulan itu mencapai sekitar 50 orang dari berbagai fraksi.

Mardani menjelaskan bahwa dokumen usulan hak menyatakan pendapat tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Keterlibatan anggota dari sejumlah fraksi menunjukkan bahwa persoalan terkait status administrasi pendidikan Gibran telah menjadi pembahasan lintas kelompok politik di parlemen. Meski demikian, usulan tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme kelembagaan sebelum dapat diproses lebih lanjut.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut. Puan menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan setelah pembukaan masa sidang dengan terlebih dahulu mendengarkan berbagai masukan dari fraksi, komisi, serta anggota DPR.

Puan menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil DPR harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Menurutnya, pimpinan DPR perlu mempelajari mekanisme yang berlaku sebelum menentukan tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan oleh sejumlah anggota dewan.

“Kami memang sudah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat tersebut. Namun, akan kami tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang, termasuk bagaimana mekanismenya,” demikian pernyataan Puan sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga:

iPhone Duo Kini Mendukung Apple Pencil, Pengalaman Smartphone Lipat Apple Semakin Mirip iPad

Suasana pembahasan isu tersebut juga mendapat perhatian setelah anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif, membentangkan tulisan bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” seusai rapat paripurna. Yanuar menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan cara menyampaikan aspirasi karena dalam rapat paripurna tidak tersedia sesi interupsi bagi anggota dewan.

Yanuar juga mengakui telah menandatangani dokumen pengusulan hak menyatakan pendapat terkait polemik Gibran. Ia menyebut terdapat 12 anggota Fraksi PKS yang turut menandatangani usulan tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi itu merupakan bagian dari hak konstitusional anggota DPR dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

Persoalan ini berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam pertimbangan perkara yang diajukan ke MK, lembaga tersebut menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran ketika mengurus surat penyetaraan pendidikan pada 2019. MK juga menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan diterbitkan berdasarkan certificate of attendance atau sertifikat kehadiran.

Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan membatalkan putusan sebelumnya. Putusan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar pembahasan di DPR mengenai kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menghormati proses politik dan hak konstitusional yang dimiliki DPR maupun setiap anggotanya. Ia menegaskan bahwa proses yang berlangsung di parlemen merupakan kewenangan lembaga legislatif sehingga perlu dihormati sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga:

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono: AI Bantu Deteksi Penyakit, Keamanan dan Keselamatan Pasien Tetap Prioritas

Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memberikan tanggapan mengenai polemik yang berkembang. Gibran menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat. Ia juga berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan. Gibran menyebut salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memperjuangkan persoalan administrasi pendidikannya melalui jalur hukum.

Ia menyampaikan rencana untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan usulan hak menyatakan pendapat tersebut kini menjadi perhatian berbagai pihak, terutama karena prosesnya menyangkut hubungan antara putusan lembaga peradilan dan kewenangan konstitusional DPR. Penggunaan hak menyatakan pendapat sendiri merupakan salah satu hak kelembagaan DPR yang memiliki prosedur serta persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan diterimanya laporan usulan oleh pimpinan DPR, tahapan berikutnya bergantung pada pembahasan internal parlemen, pengumpulan masukan dari fraksi-fraksi, serta penentuan mekanisme yang sesuai aturan. Hingga perkembangan yang diberitakan pada 11 November 2026, belum terdapat keputusan DPR mengenai hasil akhir usulan tersebut maupun keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Tambahan Kuota Pertalite untuk Desember 2026, Besaran Alokasi Masih Dihitung

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha