Denny Indrayana Kritik Langkah Gibran Tempuh PTUN, Sebut Pengunduran Diri Lebih Tepat di Tengah Polemik Ijazah

Denny Indrayana Kritik Langkah Gibran Tempuh PTUN, Sebut Pengunduran Diri Lebih Tepat di Tengah Polemik Ijazah

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, menyampaikan kritik terhadap rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyikapi polemik dokumen pendidikannya. Denny menilai langkah tersebut tidak tepat dan berpandangan bahwa Gibran seharusnya mengambil sikap dengan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan tersebut disampaikan Denny dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui kanal YouTube miliknya pada Selasa (10/11/2026). Ia menilai putusan kedua lembaga peradilan tersebut harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk pejabat negara. Menurut Denny, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip konstitusi dan etika penyelenggaraan pemerintahan.

Denny berpendapat bahwa setelah adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap, Gibran semestinya menunjukkan sikap menghormati keputusan tersebut. Ia bahkan menyebut pengunduran diri sebagai langkah yang seharusnya dipertimbangkan daripada kembali membawa persoalan tersebut ke proses hukum lainnya.

Dalam penjelasannya, Denny juga merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ia menyatakan bahwa niat untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di tengah berkembangnya polemik.

Denny turut menanggapi pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurutnya, apabila Presiden memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menempuh langkah hukum melalui PTUN, hal tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap niat pengunduran diri. Denny meminta agar komunikasi mengenai persoalan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait sikap Presiden.

Selain mengkritik rencana menempuh PTUN, Denny juga mempersoalkan wacana pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA. Ia berpendapat bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK dalam perkara tersebut karena bukan merupakan pihak yang berperkara.

Baca Juga:

iPhone Duo Kini Mendukung Apple Pencil, Pengalaman Smartphone Lipat Apple Semakin Mirip iPad

Denny menjelaskan bahwa perkara yang dimaksud melibatkan Subhan Pala sebagai pihak penggugat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat. Dalam pandangannya, posisi tersebut menjadi alasan Gibran tidak dapat mengajukan PK atas perkara yang bukan diikutinya sebagai pihak. Ia juga menyinggung putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara tidak sah dan batal serta memerintahkan kementerian untuk mencabutnya.

Lebih lanjut, Denny menilai seorang pejabat publik, terlebih Wakil Presiden, perlu memahami mekanisme hukum dan konstitusi secara menyeluruh sebelum menentukan langkah dalam menghadapi persoalan hukum. Kritik tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Gibran yang menyebut akan tetap berjuang melalui PTUN serta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas kemungkinan pengajuan PK.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa dirinya menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait polemik dokumen pendidikan yang tengah berkembang. Ia mengaku tidak menginginkan persoalan tersebut berubah menjadi polemik politik berkepanjangan yang dapat mengganggu perhatian terhadap kepentingan masyarakat.

Gibran juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, ia memperoleh sejumlah masukan. Salah satu hal yang disampaikan adalah agar dirinya tetap menempuh proses hukum melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak tingkat sekolah dasar hingga sarjana. Selain itu, Gibran menyebut adanya rencana koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait upaya hukum terhadap putusan MA.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika putusan MK dan MA. Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah masukan, termasuk kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.

Baca Juga:

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono: AI Bantu Deteksi Penyakit, Keamanan dan Keselamatan Pasien Tetap Prioritas

Perkembangan ini membuat polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik. Di satu sisi, Denny Indrayana menyampaikan pandangan bahwa pengunduran diri merupakan sikap yang semestinya diambil. Di sisi lain, Gibran menyatakan akan menghormati aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan langkah hukum sebagaimana masukan yang diterimanya dari Presiden.

Hingga perkembangan tersebut diberitakan, pernyataan Denny merupakan pandangan dan penilaian hukumnya terhadap langkah yang akan ditempuh Gibran. Sementara itu, proses serta mekanisme konstitusional terkait kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden maupun langkah hukum terhadap putusan pengadilan tetap menjadi persoalan yang perlu dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha