Said Didu Tanggapi Somasi Partai Golkar, Tegaskan Tidak Pernah Menuduh Bahlil Terlibat Kasus Penyadapan Prabowo

Said Didu Tanggapi Somasi Partai Golkar, Tegaskan Tidak Pernah Menuduh Bahlil Terlibat Kasus Penyadapan Prabowo

JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan tanggapan terkait somasi terbuka yang dilayangkan Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar terhadap dirinya dan Sri Radjasa Chandra. Said Didu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara langsung menyebut ataupun menuduh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terlibat dalam dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu kepada wartawan pada Rabu (11/11/2026). Ia mengaku mempertanyakan dasar pelayangan somasi oleh Partai Golkar karena merasa tidak pernah menyampaikan tuduhan sebagaimana yang dipersoalkan oleh pihak partai berlambang pohon beringin tersebut.

Said Didu menjelaskan bahwa dalam podcast yang menjadi persoalan, dirinya tidak menyebut nama Bahlil sebagai pihak yang terlibat dalam kasus penyadapan. Ia juga menegaskan bahwa saat membahas persoalan tersebut, dirinya menyampaikan belum memiliki informasi mengenai pertemuan atau rapat yang dikaitkan dengan dugaan kasus tersebut.

Menurut Said Didu, terdapat perbedaan antara pembahasan mengenai isu yang berkembang dengan tuduhan langsung terhadap seseorang. Karena itu, ia menilai somasi yang dilayangkan Partai Golkar tidak sesuai dengan substansi pernyataan yang disampaikannya dalam podcast tersebut.

Ia juga berpendapat bahwa konten podcast yang dipersoalkan merupakan bagian dari produk pers. Oleh sebab itu, apabila terdapat pihak yang merasa keberatan terhadap substansi pembicaraan, Said Didu menilai penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui mekanisme yang berkaitan dengan pers, termasuk Dewan Pers, bukan langsung melalui jalur hukum.

“Saya bingung tentang adanya somasi Partai Golkar. Saya sama sekali tidak menyebut apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan atau rapat tersebut,” ujar Said Didu saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Baca Juga:

iPhone Duo Kini Mendukung Apple Pencil, Pengalaman Smartphone Lipat Apple Semakin Mirip iPad

Lebih lanjut, Said Didu menyebut somasi tersebut salah alamat dan tidak tepat secara substansi. Ia pun menyatakan tidak dapat menanggapi tuntutan yang disampaikan Partai Golkar karena menilai keberatan yang diajukan tidak sesuai dengan isi pernyataannya.

Sebelumnya, Bakumham DPP Partai Golkar secara resmi menyampaikan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra pada Selasa (10/11/2026). Langkah tersebut berkaitan dengan narasi yang dinilai mengarah pada dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menjelaskan bahwa somasi tersebut disampaikan atas arahan dan kuasa langsung dari Bahlil Lahadalia. Menurutnya, pihak tim hukum telah melakukan pembahasan internal sebelum memutuskan menyampaikan sikap resmi terhadap konten yang dipersoalkan.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, membacakan Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 yang tertanggal 9 November 2026. Ia menyebut narasi yang menjadi keberatan partainya berasal dari sebuah video di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV dengan judul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?”

Dalam penjelasannya, Derek menyampaikan bahwa pihak Golkar mempersoalkan pembicaraan mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai besar dalam kasus penyadapan Presiden serta adanya rapat dengan sejumlah jenderal beberapa jam sebelum aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

Baca Juga:

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono: AI Bantu Deteksi Penyakit, Keamanan dan Keselamatan Pasien Tetap Prioritas

Tim hukum Golkar menilai narasi tersebut tidak didukung fakta maupun bukti yang memadai. Mereka juga berpendapat bahwa penyebaran informasi tersebut dapat berdampak terhadap nama baik Bahlil Lahadalia, menimbulkan keresahan di kalangan kader partai, serta memengaruhi situasi politik nasional.

Atas dasar keberatan tersebut, Bakumham DPP Partai Golkar menyebut sejumlah ketentuan hukum yang dinilai berpotensi berkaitan dengan persoalan tersebut. Di antaranya Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam somasi terbuka itu, Partai Golkar memberikan waktu paling lambat 3 x 24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil beserta kader dan pengurus Partai Golkar, serta menghapus atau menurunkan konten video terkait dari media sosial.

Partai Golkar juga meminta pihak-pihak lain yang telah menyebarluaskan konten tersebut agar menghentikan penyebarannya. Permintaan itu disampaikan sebagai bagian dari langkah yang ditempuh partai untuk menanggapi informasi yang dinilai merugikan pihaknya.

Perbedaan pandangan antara Said Didu dan Partai Golkar kini berkaitan dengan substansi pernyataan dalam podcast serta penafsiran terhadap narasi yang disampaikan. Di satu sisi, Said Didu membantah telah menuduh Bahlil dan mempertanyakan jalur penyelesaian melalui somasi. Di sisi lain, tim hukum Golkar menilai konten tersebut telah mengarah pada tuduhan yang merugikan ketua umum partai.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Tambahan Kuota Pertalite untuk Desember 2026, Besaran Alokasi Masih Dihitung

Hingga keterangan Said Didu disampaikan pada Rabu (11/11/2026), kedua pihak masih memiliki pandangan berbeda mengenai persoalan tersebut. Somasi yang dilayangkan Partai Golkar merupakan langkah keberatan dari pihak partai dan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada sikap masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian yang ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha