Polres Bogor Siagakan 500 Personel Cegah Pelajar Ikut Demo ke Jakarta, Pengawasan Diperketat di Perbatasan

Polres Bogor Siagakan 500 Personel Cegah Pelajar Ikut Demo ke Jakarta, Pengawasan Diperketat di Perbatasan

BOGOR – Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Jawa Barat, menyiagakan 500 personel gabungan untuk mengantisipasi pergerakan pelajar yang berencana mengikuti aksi penyampaian pendapat di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pengamanan dilakukan di sejumlah titik strategis, termasuk wilayah perbatasan, stasiun kereta api, serta lokasi yang dinilai berpotensi menjadi jalur keberangkatan massa menuju Ibu Kota.

Kepala Bagian Operasi Polres Bogor, Kompol Wily Yulistiyo, mengatakan pengerahan personel tersebut merupakan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hingga Selasa pagi, kepolisian mengaku belum menerima informasi mengenai kelompok dari Bogor yang dipastikan akan berangkat ke Jakarta. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pelajar yang terpengaruh ajakan mengikuti demonstrasi.

Wily menjelaskan bahwa personel ditempatkan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian meliputi Cileungsi, Cibinong, Parungpanjang, Tenjo, dan Parung. Polsek jajaran yang memiliki wilayah perbatasan juga dilibatkan dalam pengamanan agar pemantauan dapat dilakukan secara terkoordinasi.

Selain wilayah perbatasan, polisi turut menyiagakan petugas di sejumlah stasiun kereta api. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau kemungkinan keberangkatan pelajar menggunakan transportasi umum menuju lokasi demonstrasi di Jakarta. Pengawasan di titik-titik tersebut diharapkan membantu petugas memberikan imbauan lebih awal apabila menemukan pelajar yang hendak mengikuti aksi tanpa pertimbangan keselamatan yang memadai.

Menurut Wily, perhatian khusus diberikan kepada pelajar yang masih berusia di bawah umur. Kepolisian mengimbau mereka agar tidak ikut dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum dan tetap menjalankan aktivitas sesuai tanggung jawab sebagai peserta didik. Ia menilai keterlibatan pelajar dalam kerumunan demonstrasi dapat menimbulkan risiko keselamatan, terutama apabila situasi di lapangan berkembang menjadi tidak terkendali.

Apabila petugas menemukan pelajar yang hendak berangkat mengikuti demonstrasi, pendekatan persuasif akan diutamakan. Petugas akan memberikan penjelasan dan meminta mereka kembali ke rumah. Namun, apabila ditemukan dugaan tindak pidana atau barang yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan, polisi akan melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

Ibu di Ponorogo Meninggal Dunia Saat Bonceng Anak, Sempat Menepi di Depan Puskesmas Slahung

Wily mencontohkan barang-barang berbahaya seperti senjata tajam dan bom molotov sebagai benda yang dapat menjadi perhatian petugas dalam pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa pelajar yang tidak ditemukan melakukan pelanggaran pidana akan diarahkan untuk pulang. Dengan pendekatan tersebut, kepolisian berupaya membedakan langkah pencegahan dan pembinaan dari penindakan hukum terhadap dugaan tindak pidana.

Pengamanan kali ini juga mencakup rencana aksi penyampaian aspirasi di wilayah Kabupaten Bogor. Polres Bogor menyiapkan dua skenario, yakni pengamanan demonstrasi lokal dan antisipasi pergerakan massa menuju Jakarta. Terdapat sekitar tiga rencana aksi di Kabupaten Bogor yang menjadi perhatian, termasuk di kawasan pusat pemerintahan daerah, Kantor Dinas Kesehatan, dan kantor Basarnas.

Meski demikian, pelaksanaan sejumlah aksi lokal tersebut masih bersifat dinamis. Ada kemungkinan kelompok yang berencana melakukan demonstrasi memilih membatalkan kegiatan apabila memperoleh kesempatan untuk berdialog atau melakukan audiensi dengan pihak terkait. Oleh karena itu, kepolisian menyiapkan pengamanan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan informasi terbaru di lapangan.

Sebanyak 500 personel yang disiagakan berasal dari gabungan Polres Bogor, polsek jajaran, dan Brigade Mobil (Brimob). Personel tersebut akan mendukung pengamanan di lokasi demonstrasi serta melakukan pemantauan di sejumlah titik yang berpotensi dilalui massa. Pembagian tugas dilakukan agar pengamanan kegiatan masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.

Wily juga mengingatkan pengalaman pengamanan demonstrasi pada Agustus 2025. Saat itu, polisi menemukan sekitar 190 orang yang hendak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi Polres Bogor untuk memperkuat langkah antisipasi, terutama terhadap kemungkinan mobilisasi pelajar melalui ajakan di media sosial maupun komunikasi antarkelompok.

Baca Juga:

8 Orang dan 4 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalsel, Ada Kasus Bakar Sawah

Di luar langkah kepolisian, pengawasan terhadap aktivitas pelajar juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan sekolah. Orang tua diharapkan mengetahui aktivitas anak, termasuk rencana bepergian ke luar daerah, sementara pihak sekolah dapat memberikan pemahaman mengenai keselamatan dan tanggung jawab dalam mengikuti kegiatan di ruang publik. Komunikasi yang baik di antara pelajar, keluarga, dan sekolah dapat membantu mencegah keterlibatan dalam kegiatan yang berisiko.

Pengerahan personel oleh Polres Bogor berlangsung bertepatan dengan aksi penyampaian aspirasi yang digelar di Jakarta dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai kelompok masyarakat berencana menyampaikan pandangan dan tuntutan di sejumlah lokasi. Dalam situasi tersebut, aparat keamanan di wilayah penyangga Ibu Kota melakukan langkah antisipasi untuk menjaga ketertiban serta mengurangi risiko pergerakan massa yang tidak terkoordinasi.

Polres Bogor menegaskan bahwa langkah pengamanan bukan semata-mata untuk mencegah keberangkatan pelajar, melainkan juga untuk menjaga keselamatan mereka dan memastikan situasi keamanan di Kabupaten Bogor tetap terkendali. Polisi akan menyesuaikan langkah di lapangan berdasarkan kondisi aktual, dengan mengutamakan imbauan kepada pelajar yang tidak melakukan pelanggaran serta penanganan sesuai hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

Jurnalis : Wulandari