KPK Sita Rumah Anggota DPRD Kota Bengkulu Terkait Dugaan Suap Proyek

KPK Sita Rumah Anggota DPRD Kota Bengkulu Terkait Dugaan Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu. Kali ini, penyidik menyita satu unit rumah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni.

Rumah tersebut berada di wilayah Jakarta Selatan dan disebut sebagai salah satu aset yang tengah ditelusuri penyidik dalam rangka pengembangan perkara. Penyitaan dilakukan pada Senin, 31 Agustus 2026, setelah KPK menemukan dugaan keterkaitan aset tersebut dengan rangkaian perkara yang sedang ditangani.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyitaan aset merupakan bagian dari proses penyidikan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak semata-mata bertujuan mengamankan barang, tetapi juga untuk membantu penyidik mengungkap asal-usul serta hubungan aset dengan dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Aset yang disita berupa sebuah rumah mewah dengan bangunan dua lantai. Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, kediaman tersebut memiliki pagar yang cukup tinggi dan berada di kawasan Jakarta Selatan. Rumah tersebut kemudian diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih berlangsung.

KPK Telusuri Asal-usul Aset

Dalam pengembangan perkara ini, KPK masih mendalami hubungan antara aset milik Vinna Ledy Anggraheni dengan dugaan pemberian aset dari pihak swasta. Penyidik akan menelusuri bagaimana aset tersebut diperoleh, siapa pihak yang memberikan maupun menerima, serta apakah terdapat hubungan dengan rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disidik.

KPK menegaskan bahwa setiap aset yang ditemukan dalam proses penyidikan akan diperiksa secara menyeluruh. Penyidik tidak hanya melihat keberadaan fisik aset, tetapi juga mempelajari dokumen kepemilikan, proses perolehan, sumber dana, serta keterkaitannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Baca Juga:

Syarat Penetapan Bencana Nasional Berubah, BNPB Siapkan Pedoman dan Aturan Baru

Seluruh hasil penyitaan nantinya akan dianalisis bersama alat bukti lain yang telah diperoleh selama proses penyidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hubungan antara aset dan perkara dapat dibuktikan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.

Perkara yang tengah dikembangkan KPK berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu. Salah satu pihak yang disebut dalam perkara tersebut adalah Bupati Rejang Lebong M Fikro Thobari.

Pengembangan terhadap aset menjadi bagian penting dalam penyidikan perkara korupsi karena aliran harta atau kepemilikan aset dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar pihak serta dugaan keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Karena itu, KPK terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara.

KPK menyatakan proses penyidikan akan terus dikembangkan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap temuan baru akan ditindaklanjuti untuk memperjelas konstruksi perkara, termasuk menelusuri keberadaan dan aliran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Penyitaan rumah tersebut menjadi salah satu langkah terbaru KPK dalam mengembangkan penyidikan. Masyarakat masih menunggu perkembangan selanjutnya, termasuk hasil penelusuran mengenai asal-usul aset dan sejauh mana keterkaitannya dengan perkara dugaan suap yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga:

Stasiun Karet Ditutup 4 Bulan, Akses hingga Terowongan Kendal Dibenahi

Dengan proses penyidikan yang masih berjalan, seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan keterkaitan seseorang maupun suatu aset dengan tindak pidana nantinya harus didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar