Kejagung Buka Penyidikan Baru Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, Saksi dari Perusahaan Swasta Diperiksa

Kejagung Buka Penyidikan Baru Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, Saksi dari Perusahaan Swasta Diperiksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memperluas pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Pada Selasa (10/11/2026), Kejagung mengonfirmasi telah membuka penyidikan baru untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Langkah ini menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pengelolaan program MBG periode 2025 hingga 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penyidikan baru ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Ia menyampaikan bahwa tim penyidik telah memulai langkah hukum untuk mengusut perkara tersebut lebih lanjut.

“Ada penyidikan baru,” kata Anang saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan penanganan dugaan korupsi tata kelola MBG.

Meski demikian, Anang belum dapat menjelaskan secara terperinci mengenai objek pengadaan maupun kegiatan yang menjadi fokus dalam penyidikan terbaru tersebut. Ia mengatakan masih perlu melakukan pengecekan kepada tim penyidik untuk memastikan bagian pengadaan yang sedang didalami. Nomor surat perintah penyidikan (sprindik) dalam perkara baru itu juga belum disampaikan secara terperinci kepada publik.

“Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi. Tapi yang jelas ada,” tuturnya.

Baca Juga:

iPhone Duo Kini Mendukung Apple Pencil, Pengalaman Smartphone Lipat Apple Semakin Mirip iPad

Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, penyidik Kejagung sebelumnya telah memeriksa seorang saksi yang berasal dari pihak perusahaan swasta. Pemeriksaan berlangsung pada Rabu (28/10/2026) dan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG pada BGN untuk periode 2025 sampai 2026.

Saksi yang diperiksa diketahui berinisial YN dari PT ECS IJ. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Gedung Bundar Kejagung. Keterangan saksi diperlukan untuk membantu penyidik mendalami rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemeriksaan terhadap pihak swasta menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengumpulan keterangan dan pendalaman bukti. Namun, hingga saat ini Kejagung belum mengungkap secara terbuka hubungan perusahaan tersebut dengan objek pengadaan yang sedang diselidiki. Identitas lengkap saksi maupun dugaan keterlibatannya juga belum dijelaskan lebih jauh oleh pihak kejaksaan.

Sebelumnya, pengusutan dugaan korupsi dalam tata kelola MBG telah dibagi ke dalam dua klaster perkara. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola kelembagaan di Badan Gizi Nasional. Perkara tersebut ditangani oleh Jampidsus dan telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk sejumlah mantan pejabat BGN dan pihak swasta.

Enam tersangka dalam klaster pertama tersebut antara lain Dadan Hindayana, yang pernah menjabat sebagai Kepala BGN periode Agustus 2024 hingga Juni 2026. Kemudian Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, serta Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga.

Baca Juga:

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono: AI Bantu Deteksi Penyakit, Keamanan dan Keselamatan Pasien Tetap Prioritas

Selain ketiga mantan pejabat tersebut, penyidik juga menetapkan Lalu Muhammad Iwan Mahardan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN sebagai tersangka. Dua pihak swasta lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Glory Harimas Sihombing dan Asep Yusuf Somantri.

Untuk klaster pertama, proses penanganan perkara telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum atau tahap II di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahapan tersebut menandai bahwa perkara telah berlanjut dari proses penyidikan menuju penanganan penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan motor listrik operasional Badan Gizi Nasional. Penanganan perkara tersebut dilakukan melalui mekanisme koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) karena perkara ini melibatkan seorang perwira TNI aktif yang disebut berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam klaster pengadaan motor listrik tersebut, Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas satu perwira militer, yakni Kolonel Budi Utomo, serta empat orang dari kalangan swasta, yaitu Andri Mulyono, GB, AA, dan YY. Keempat pihak swasta tersebut diketahui memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan dalam perkara tersebut.

Dibukanya penyidikan baru menunjukkan bahwa Kejagung masih melakukan pendalaman terhadap dugaan persoalan dalam tata kelola program MBG. Meski demikian, belum ada penjelasan resmi mengenai apakah penyidikan terbaru tersebut berkaitan langsung dengan dua klaster perkara sebelumnya atau justru menyasar objek pengadaan lain yang belum pernah diungkap.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Tambahan Kuota Pertalite untuk Desember 2026, Besaran Alokasi Masih Dihitung

Publik kini masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Kejagung mengenai konstruksi perkara, objek pengadaan yang menjadi fokus penyidikan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum. Penyidik juga diharapkan dapat mengungkap perkembangan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti yang telah dikumpulkan.

Kejagung menegaskan bahwa proses penyidikan tetap berjalan. Seluruh dugaan tindak pidana yang sedang ditangani perlu dibuktikan melalui proses hukum dengan mengedepankan ketentuan perundang-undangan dan asas praduga tidak bersalah. Hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang terkait tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha