Emiten Sawit Jaya Agra Wattie Kena Sanksi Administratif Terkait Karhutla, Operasional Diklaim Tetap Normal

Emiten Sawit Jaya Agra Wattie Kena Sanksi Administratif Terkait Karhutla, Operasional Diklaim Tetap Normal

JAKARTA – PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA), perusahaan terbuka yang bergerak di sektor perkebunan, mengungkapkan telah menerima sanksi administratif terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Meski menghadapi sanksi tersebut, perseroan menyatakan kegiatan operasional tetap berjalan normal dan tidak mengganggu kelangsungan usaha perusahaan.

Informasi mengenai sanksi tersebut disampaikan manajemen JAWA melalui keterbukaan informasi kepada publik pada Kamis, 15 Oktober 2026. Sekretaris Perusahaan JAWA, Harli Wijayadi, menjelaskan bahwa sanksi administratif yang diterima perseroan tidak berdampak terhadap keberlangsungan bisnis maupun kegiatan operasional perusahaan.

Manajemen menyebut target produksi, kinerja keuangan, dan nilai aset perusahaan masih berjalan sesuai rencana serta proyeksi yang telah disampaikan dalam laporan tahunan. Perseroan juga menegaskan target produksi sepanjang 2026 tetap mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun kegiatan perkebunan sawit yang berkaitan dengan persoalan tersebut berada di Desa Raden dan Desa Ranggang Dalam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Operasional perkebunan di wilayah itu dijalankan oleh anak usaha JAWA, yakni PT Kintap Jaya Wattindo, melalui Kebun Pelaihari I dan Kebun Pelaihari II.

Kedua kebun tersebut menyumbang sekitar 3,9 persen dari total produksi tandan buah segar (TBS) PT Kintap Jaya Wattindo. TBS merupakan buah kelapa sawit yang dipanen untuk kemudian diolah menjadi produk turunan, termasuk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Hasil panen dari Kebun Pelaihari I dan Kebun Pelaihari II selanjutnya diproses di pabrik milik PT Kintap Jaya Wattindo. Dengan demikian, aktivitas produksi dari kedua kebun tersebut menjadi salah satu bagian dari rantai usaha perkebunan dan pengolahan sawit yang dijalankan anak usaha JAWA.

Baca Juga:

Warga Curiga QRIS Warung Diduga untuk Top Up Judol, Simak 7 Tips Aman Sebelum Transaksi

Meski sanksi administratif telah dikenakan, perusahaan menyatakan dampaknya terhadap operasional secara keseluruhan tidak signifikan. Namun, rincian mengenai bentuk sanksi, besaran kewajiban yang harus dipenuhi, serta luas area yang terdampak tidak dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan perseroan tersebut.

Manajemen JAWA menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi risiko karhutla. Upaya tersebut mencakup pemantauan kondisi lapangan secara berkala, peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, serta koordinasi dengan satuan tugas pengendalian karhutla.

Selain melakukan pengawasan, perusahaan menyebut telah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ketersediaan fasilitas tersebut diperlukan untuk membantu mendeteksi potensi kebakaran dan mendukung respons ketika muncul titik api di sekitar wilayah operasional.

Karhutla menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan perusahaan perkebunan, khususnya ketika kondisi cuaca kering meningkatkan kemungkinan muncul dan meluasnya kebakaran. Api yang tidak segera dikendalikan dapat mengancam tanaman, infrastruktur, lingkungan sekitar, serta keselamatan pekerja dan masyarakat yang tinggal di dekat kawasan perkebunan.

Karena itu, pengawasan lapangan dan kesiapan sarana pemadaman menjadi bagian penting dalam pengelolaan risiko perusahaan. Koordinasi dengan satuan tugas dan instansi terkait juga dibutuhkan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan terarah apabila terjadi keadaan darurat.

Baca Juga:

Darmawangsyah Muin Resmi Jadi Plt Bupati Gowa Gantikan Husniah Talenrang, Ini Penjelasan Mendagri

Dari perspektif pasar modal, informasi mengenai sanksi administratif dan dampaknya terhadap operasional merupakan hal yang relevan bagi investor. Investor dapat menilai bagaimana persoalan lingkungan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku berpotensi memengaruhi kegiatan usaha, biaya operasional, serta prospek perusahaan ke depan.

Meski demikian, pernyataan bahwa operasional tetap berjalan normal merupakan penjelasan dari pihak manajemen perusahaan. Penilaian menyeluruh terhadap dampak sanksi tetap perlu mempertimbangkan informasi resmi mengenai jenis sanksi, kewajiban tindak lanjut, serta perkembangan penanganan karhutla di wilayah terkait.

JAWA menegaskan akan terus melakukan pemantauan, meningkatkan kewaspadaan, dan mengoptimalkan sarana penanggulangan kebakaran untuk meminimalkan risiko terhadap kegiatan usaha. Perseroan juga menyatakan target produksi tahun 2026 masih berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, sanksi administratif terkait karhutla menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti oleh perusahaan, sementara kegiatan operasionalnya diklaim tetap normal. Perkembangan penanganan kebakaran, pelaksanaan kewajiban administratif, dan keterbukaan informasi berikutnya akan menjadi faktor penting untuk memantau dampaknya terhadap kegiatan usaha Jaya Agra Wattie.

Jurnalis : Wulandari

Baca Juga:

Tragedi di Lamongan, Kakek Nekat Aniaya Tetangga Sendiri di Teras Rumah, 2 Korban Luka Serius