Dugaan Susu MBG Picu Keracunan 103 Siswa di Bogor, Dinkes Periksa Sampel dan Dapur SPPG Disetop 20 Hari

Dugaan Susu MBG Picu Keracunan 103 Siswa di Bogor, Dinkes Periksa Sampel dan Dapur SPPG Disetop 20 Hari

BOGOR – Sebanyak 103 siswa SMP Negeri 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan keracunan setelah mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (21/10/2026). Susu yang dibagikan sebagai bagian dari menu tersebut menjadi salah satu dugaan awal penyebab kejadian. Namun, pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan sumber masalah dan menentukan langkah penanganan lebih lanjut.

Para siswa yang mengalami gejala langsung mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua. Gejala yang dilaporkan meliputi pusing, mual, dan sakit perut. Petugas kesehatan melakukan observasi terhadap para pelajar untuk memastikan kondisi mereka tetap stabil serta menentukan apakah diperlukan perawatan lanjutan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, mengatakan sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi para siswa telah dikumpulkan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bogor. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui kemungkinan penyebab munculnya gejala secara bersamaan setelah para siswa menyantap menu MBG.

Menu yang dikonsumsi para siswa terdiri atas nasi, telur, sayuran berupa wortel dan jagung, serta susu ultra high temperature (UHT). Seluruh komponen makanan dan minuman yang tersedia sebagai sampel turut menjadi bagian dari pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan agar penyebab kejadian dapat ditentukan berdasarkan hasil pengujian, bukan hanya berdasarkan dugaan yang berkembang di masyarakat.

Menurut keterangan yang dihimpun dari para siswa, gejala awal mulai dirasakan dalam waktu kurang dari 30 menit setelah mereka mengonsumsi makanan. Waktu kemunculan gejala tersebut menjadi salah satu informasi yang diperhatikan petugas dalam proses penyelidikan. Meski demikian, waktu munculnya keluhan saja belum cukup untuk memastikan bahan makanan atau minuman tertentu sebagai penyebabnya.

Dugaan terhadap susu UHT muncul karena sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan setelah meminum produk tersebut. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Haidir, menyampaikan bahwa susu menjadi dugaan awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pihaknya juga memastikan bahwa penanganan kasus ini diikuti evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan menu MBG ke sekolah tersebut.

Baca Juga:

Danramil 01/Tgr Hadiri Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Tangerang Tahun 2026

Haidir menyatakan operasional dapur SPPG Bogor Cisarua Leuwimalang 01 dihentikan sementara selama 20 hari, terhitung mulai Rabu (21/10/2026). Penghentian sementara atau suspensi kategori sedang itu dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan pelaksanaan evaluasi internal. Kebijakan tersebut merupakan langkah pengawasan terhadap penyedia layanan makanan, bukan penetapan bahwa penyebab kejadian telah dipastikan berasal dari produk tertentu.

SMP Negeri 2 Cisarua diketahui memiliki 881 siswa penerima manfaat program MBG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 siswa dilaporkan mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi menu program. Pihak KPPG Bogor menyebut sebagian siswa masih menjalani observasi, sedangkan sejumlah lainnya dipersiapkan untuk kembali ke rumah setelah kondisi kesehatannya dinilai memungkinkan.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memastikan pemerintah kabupaten menanggung biaya pengobatan para siswa yang terdampak. Menurutnya, prioritas utama pemerintah daerah adalah memastikan seluruh pelajar mendapatkan penanganan medis yang cepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Petugas kesehatan juga memantau kemungkinan dehidrasi pada siswa yang mengalami keluhan, sehingga sebagian pasien mendapatkan cairan melalui infus sesuai kebutuhan medis.

Rudy menjelaskan bahwa kesimpulan mengenai apakah kejadian tersebut benar-benar merupakan keracunan makanan atau minuman baru dapat diambil setelah hasil laboratorium tersedia. Pemerintah daerah telah meminta Dinas Kesehatan mengirimkan sampel untuk diperiksa. Hasil pengujian itu nantinya akan menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah berikutnya bersama pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program MBG.

Dinas Kesehatan memperkirakan hasil pemeriksaan laboratorium dapat diketahui paling cepat dalam waktu sekitar 3 x 24 jam, bergantung pada proses pengujian. Pemeriksaan ini penting untuk menilai kemungkinan keterkaitan antara makanan atau minuman yang dikonsumsi dengan gejala yang dialami siswa. Sampai hasil tersebut tersedia, dugaan mengenai susu sebagai penyebab belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.

Baca Juga:

Karhutla Tanjung Puting Kian Mengkhawatirkan, Api Tinggal 600 Meter dari Feeding Camp Orang Utan

Pengelola SPPG Bogor Cisarua Leuwimalang 01 juga menyatakan telah menyerahkan sampel susu UHT untuk diperiksa. Pengelola menyampaikan komitmen untuk bekerja sama dalam proses pemeriksaan serta mengevaluasi pengawasan mutu dan distribusi produk sesuai hasil pengujian dan arahan pihak berwenang. Meski terdapat dugaan mengenai kondisi produk susu yang dibagikan, kepastian mengenai kualitas dan kaitannya dengan kejadian tersebut tetap harus mengacu pada hasil pemeriksaan.

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, khususnya pada tahap pemilihan bahan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian makanan serta minuman kepada siswa. Pemeriksaan mutu perlu dilakukan secara konsisten agar makanan yang dibagikan memenuhi persyaratan keamanan dan layak dikonsumsi. Prosedur penanganan keluhan juga harus berjalan cepat ketika ditemukan sejumlah penerima manfaat mengalami gejala serupa.

Selain memastikan kondisi para siswa pulih, tindak lanjut pemerintah akan bergantung pada hasil pemeriksaan sampel dan evaluasi terhadap operasional penyedia makanan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, hasil tersebut dapat menjadi dasar bagi instansi terkait untuk menentukan tindakan korektif sesuai kewenangannya. Untuk saat ini, pemerintah masih memprioritaskan pemulihan kesehatan para siswa sekaligus menelusuri penyebab kejadian agar penanganan dapat dilakukan berdasarkan bukti yang jelas.

Jurnalis : Wulandari