DPRD Tangsel Jamin KBM di TKIP-SDIP Pamulang Tetap Berjalan di Tengah Konflik Yayasan

DPRD Tangsel Jamin KBM di TKIP-SDIP Pamulang Tetap Berjalan di Tengah Konflik Yayasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di TKIP-SDIP Pamulang tetap berlangsung meskipun terjadi konflik internal di lingkungan yayasan yang menaungi sekolah tersebut. DPRD menilai keberlangsungan pendidikan para siswa harus menjadi perhatian utama di tengah persoalan yang sedang terjadi.

Konflik yang terjadi di lingkungan yayasan dikhawatirkan dapat berdampak terhadap aktivitas sekolah apabila tidak segera diselesaikan. Namun, DPRD Tangsel menegaskan bahwa persoalan internal yayasan seharusnya tidak sampai mengganggu hak para siswa untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti proses pembelajaran sebagaimana mestinya.

DPRD juga mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut untuk mengutamakan kepentingan peserta didik. Perbedaan pandangan maupun persoalan pengelolaan yayasan diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur komunikasi dan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa menjadikan siswa sebagai pihak yang dirugikan.

Kegiatan belajar mengajar merupakan bagian penting dari hak pendidikan anak yang harus tetap terlindungi. Karena itu, sekolah diharapkan dapat terus menjalankan aktivitas akademik secara normal, termasuk kegiatan pembelajaran, pelayanan kepada siswa, serta pelaksanaan agenda pendidikan lainnya.

DPRD Tangsel turut memberikan perhatian terhadap kondisi tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di tengah persoalan tersebut. Guru dan tenaga sekolah diharapkan tetap dapat menjalankan tugas secara profesional sehingga proses pembelajaran tidak terganggu oleh konflik yang terjadi di tingkat pengelolaan yayasan.

Di sisi lain, DPRD mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk terus melakukan pemantauan terhadap situasi di sekolah. Pengawasan diperlukan agar proses pendidikan tetap berjalan dengan baik sekaligus memastikan para siswa mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif.

Baca Juga:

Pendakian Gunung Semeru Ditutup akibat Kebakaran, Pendaki Bisa Ajukan Refund

Persoalan yang terjadi di lingkungan yayasan juga diharapkan dapat segera menemukan penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum. Setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan kepentingannya, tetapi penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan siswa, guru, maupun keberlangsungan kegiatan sekolah.

DPRD menilai keberadaan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan sekadar persoalan administrasi dan pengelolaan organisasi. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan dan pembentukan karakter anak, sehingga stabilitas lingkungan sekolah harus dijaga oleh seluruh pihak.

Dengan tetap berjalannya kegiatan belajar mengajar, para siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus terbebani oleh persoalan yang terjadi di luar kegiatan akademik. DPRD juga berharap komunikasi antara pihak yayasan, sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus dibangun untuk mencari solusi terbaik.

Penyelesaian konflik yayasan pada akhirnya diharapkan dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara proses penyelesaian tersebut berjalan, kepentingan pendidikan siswa harus tetap menjadi prioritas utama agar tidak terjadi gangguan terhadap masa depan peserta didik.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi

Baca Juga:

Jelang Demo 27 Agustus, Botok Pati Diterima DPR dan Masuk Ruang Paripurna