DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset

 

DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset

JAKARTA – Komisi III DPR RI mengungkapkan sejumlah pertimbangan di balik keputusan tidak memasukkan ketentuan \illicit enrichment\ atau peningkatan kekayaan secara tidak sah ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Keputusan tersebut diambil setelah DPR mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, pandangan para ahli, serta kajian mengenai penerapan aturan serupa di sejumlah negara.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa ketentuan \illicit enrichment\ menjadi salah satu materi yang memunculkan perdebatan selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurutnya, terdapat kelompok masyarakat dan kalangan ahli yang mendukung pengaturan tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menyampaikan penolakan.

Habiburokhman menyampaikan penjelasan itu kepada awak media setelah Rapat Paripurna DPR RI yang menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses penyerapan aspirasi dan pertimbangan terhadap berbagai pandangan yang berkembang selama pembahasan.

Selain mempertimbangkan masukan dari masyarakat, Komisi III DPR juga melakukan kajian perbandingan terhadap praktik hukum di sejumlah negara. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh negara yang tidak menerapkan ketentuan \illicit enrichment\ sebagaimana konsep yang dibahas dalam RUU Perampasan Aset.

Ia juga menyinggung pengalaman Jerman yang pernah menghadapi persoalan konstitusional terkait penerapan ketentuan tersebut. Menurut penjelasannya, Mahkamah Konstitusi Jerman menggagalkan pengaturan \illicit enrichment\ karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). DPR, kata dia, turut mendengarkan pandangan dari sejumlah ahli yang mengemukakan persoalan serupa.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga,” ujar Habiburokhman saat menjelaskan pertimbangan tersebut.

Ia menambahkan, dalam pembahasan itu terdapat setidaknya 15 elemen atau pihak yang memberikan pandangan khusus mengenai persoalan \illicit enrichment\. Sejumlah pandangan tersebut menyoroti potensi pertentangan antara penerapan konsep peningkatan kekayaan tidak wajar dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pertimbangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar DPR untuk tidak memasukkan ketentuan itu ke dalam undang-undang.

Alasan berikutnya berkaitan dengan aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset dirancang sebagai instrumen hukum formil yang mengatur tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset. Dengan demikian, undang-undang tersebut tidak dimaksudkan untuk memuat norma-norma pidana materiil yang menjadi dasar penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman hukumannya.

Sementara itu, \illicit enrichment\ dipandang berkaitan dengan hukum pidana materiil karena menyangkut pengaturan norma mengenai peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar. Perbedaan karakter antara hukum formil dan materiil tersebut dinilai menjadi persoalan apabila kedua jenis pengaturan dimasukkan ke dalam satu undang-undang yang memiliki fokus utama pada mekanisme perampasan aset.

“Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelas Habiburokhman.

Atas dasar pertimbangan mengenai HAM, aspirasi publik, perbandingan penerapan hukum di negara lain, serta perbedaan karakter pengaturan hukum formil dan materiil, DPR akhirnya memutuskan tidak memasukkan ketentuan \illicit enrichment\ dalam UU Perampasan Aset. Habiburokhman menegaskan bahwa dua pertimbangan utama tersebut menjadi alasan keputusan pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi tersebut.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR, anggota Dewan, serta perwakilan pemerintah. Sebelum meminta persetujuan anggota Dewan, Puan memberikan kesempatan kepada Habiburokhman selaku Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan forum terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset. Seluruh anggota Dewan yang hadir menyatakan persetujuan sehingga rancangan undang-undang tersebut resmi disetujui DPR untuk menjadi undang-undang.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam mekanisme penelusuran dan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, ketentuan mengenai \illicit enrichment\ tidak menjadi bagian dari pengaturan dalam undang-undang tersebut. Keputusan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembahasan pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset tetap mempertimbangkan aspek kepastian hukum, perlindungan HAM, serta kesesuaian dengan sistem perundang-undangan.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha

author avatar
Wafiq Qodriyatussoleha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya

Mengungkap Fakta Terkini

Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !