DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset
DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset JAKARTA – Komisi III DPR RI mengungkapkan sejumlah pertimbangan di balik keputusan tidak memasukkan ketentuan \illicit enrichment\ atau peningkatan kekayaan secara tidak sah ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Keputusan tersebut diambil setelah DPR mempertimbangkan berbagai aspirasi […]


