NasDem DKI Dorong Penertiban Parkir Liar di Jakarta Dilakukan Berkelanjutan

 

NasDem DKI Dorong Penertiban Parkir Liar di Jakarta Dilakukan Berkelanjutan

JAKARTA – Langkah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam menindak praktik parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, mendapat apresiasi dari Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta. Namun, upaya penertiban tersebut diminta tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, melainkan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan agar persoalan parkir liar yang selama ini meresahkan masyarakat dapat diselesaikan hingga ke akar permasalahannya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter, menilai operasi penindakan yang dilakukan Dishub DKI merupakan langkah positif dalam menciptakan ketertiban lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Menurutnya, keberadaan parkir liar tidak hanya mengganggu aktivitas pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan perparkiran di ibu kota.

Jupiter menyampaikan apresiasi tersebut melalui keterangan tertulis pada Kamis (19/11/2026). Ia menilai penertiban di kawasan Blok M perlu menjadi bagian dari langkah pembenahan yang lebih menyeluruh, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat di Jakarta Selatan yang memiliki mobilitas kendaraan dan pengunjung cukup tinggi.

Menurut Jupiter, persoalan parkir liar tidak cukup diselesaikan hanya dengan mendatangi lokasi dan menindak juru parkir yang kedapatan melakukan pelanggaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dishub perlu mengevaluasi sistem pengelolaan perparkiran secara menyeluruh, termasuk memastikan seluruh operator memiliki legalitas dan izin pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.

Selain persoalan perizinan, pengawasan terhadap juru parkir juga harus diperkuat. Setiap aktivitas pemungutan biaya parkir perlu memiliki kejelasan mengenai tarif, mekanisme pembayaran, serta kewajiban penyetoran retribusi kepada pemerintah daerah. Transparansi tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada praktik pengelolaan parkir yang merugikan masyarakat maupun menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Jupiter secara khusus meminta Dishub DKI tidak hanya mengandalkan teguran atau operasi penertiban dalam jangka pendek. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten melalui pengawasan rutin dan berkelanjutan. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang masih menjalankan praktik parkir ilegal.

Ia juga mendorong dilakukannya audit dan evaluasi terhadap seluruh juru parkir yang beraktivitas di kawasan Blok M. Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup identitas dan legalitas juru parkir, izin operasional, hingga kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran retribusi dari uang yang dipungut kepada pengguna jasa parkir.

Di samping penegakan hukum, Jupiter mengusulkan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari modernisasi sistem perparkiran di Jakarta. Beberapa langkah yang dinilai perlu dipertimbangkan antara lain penerapan pembayaran nontunai, pemasangan kamera pengawas atau CCTV berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta penggunaan sistem pencatatan transaksi yang terintegrasi.

Menurutnya, penerapan teknologi tersebut dapat membantu pemerintah memantau aktivitas kendaraan dan transaksi parkir secara lebih transparan. Dengan sistem pencatatan yang terintegrasi, setiap pembayaran diharapkan dapat terdata dengan baik sehingga meminimalkan peluang penyimpangan maupun kebocoran penerimaan daerah dari sektor perparkiran.

Jupiter menilai digitalisasi juga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai biaya yang harus dibayarkan ketika menggunakan fasilitas parkir. Sistem pembayaran yang lebih tertib dan transparan diharapkan mampu mengurangi praktik pungutan tidak sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan fasilitas parkir yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Untuk memastikan pelaksanaan penertiban berjalan efektif, ia turut mendorong penguatan koordinasi antara Dishub DKI Jakarta dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya. Sinergi lintas lembaga diperlukan agar penanganan parkir liar tidak berjalan secara terpisah dan setiap instansi dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Koordinasi tersebut juga dinilai penting dalam memastikan pengawasan tidak berhenti setelah operasi penertiban selesai. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengetahui apakah lokasi yang sebelumnya ditertibkan benar-benar sudah terbebas dari praktik parkir liar atau justru kembali dikuasai oleh juru parkir ilegal setelah petugas meninggalkan kawasan tersebut.

Kawasan Blok M menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam penataan perparkiran. Sebagai kawasan strategis yang menjadi tujuan aktivitas masyarakat, pusat perdagangan, dan mobilitas pengunjung, pengelolaan parkir yang tertib akan berpengaruh terhadap kenyamanan serta kelancaran kegiatan masyarakat di sekitarnya.

Jupiter menegaskan bahwa pembenahan parkir liar harus menyentuh persoalan mendasar, bukan hanya berorientasi pada penindakan terhadap orang-orang yang ditemukan di lapangan. Pemerintah perlu memperbaiki sistem dan tata kelola yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung, termasuk pengawasan terhadap operator, mekanisme perizinan, dan transparansi penerimaan parkir.

Ia berharap operasi penindakan yang dilakukan Dishub DKI Jakarta dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola perparkiran di seluruh wilayah ibu kota. Penertiban yang dilakukan secara konsisten, didukung pengawasan lintas instansi dan pemanfaatan teknologi, diharapkan mampu menciptakan sistem parkir yang tertib, transparan, serta akuntabel.

Melalui langkah pembenahan tersebut, penanganan parkir liar di Jakarta diharapkan tidak berhenti pada operasi sesaat di kawasan Blok M. Selain memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat, perbaikan sistem perparkiran juga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha

author avatar
Wafiq Qodriyatussoleha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya

Mengungkap Fakta Terkini

Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !