DPR Soroti Korban Keracunan MBG yang Mengalami Gangguan Ingatan, Minta Penanganan Serius

DPR Soroti Korban Keracunan MBG yang Mengalami Gangguan Ingatan, Minta Penanganan Serius

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap korban yang mengalami gangguan kesehatan setelah diduga mengalami keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kondisi korban yang mengalami gangguan ingatan membutuhkan penanganan medis secara menyeluruh dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan kesehatan biasa.

Salah satu korban yang menjadi perhatian adalah Febiona Purba, 16 tahun. Ia dilaporkan mengalami gangguan ingatan setelah mengalami dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dampak kesehatan yang dialami korban dinilai membutuhkan pemeriksaan serta pemulihan yang lebih serius.

Saan Mustopa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama instansi terkait segera mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Ia menilai penanganan tidak cukup hanya dilakukan pada saat korban mengalami gejala awal, tetapi harus dilanjutkan hingga kondisi kesehatan korban benar-benar mendapatkan pemulihan yang baik.

Menurut Saan, kasus dengan dampak kesehatan yang berkelanjutan memerlukan respons cepat dari pemerintah. Ia meminta seluruh pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi korban serta memastikan tidak ada kebutuhan medis yang terabaikan selama proses pemulihan.

Perhatian DPR juga mencakup persoalan pembiayaan pengobatan. Saan menilai pemerintah perlu memastikan korban dan keluarganya tidak terbebani biaya pemulihan, khususnya apabila berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Dukungan pembiayaan dinilai menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menangani dampak kesehatan yang muncul akibat pelaksanaan program.

Baca Juga:

DPR Akan Bahas Aspirasi Kades AMJ dengan Pemerintah soal Masa Jabatan Kades

Selain memastikan korban memperoleh perawatan, DPR juga mendorong adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab terjadinya dugaan keracunan serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses penyediaan dan distribusi makanan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Karena menyangkut makanan yang dikonsumsi dalam jumlah besar, aspek keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting yang harus mendapatkan perhatian sejak proses pengadaan bahan makanan hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, setiap dugaan masalah kesehatan yang muncul setelah konsumsi makanan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang tepat. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai kejadian tersebut disampaikan secara transparan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian mengenai langkah penanganan yang dilakukan.

DPR berharap kasus yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan program MBG. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan kualitas bahan makanan, kebersihan proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga mekanisme penanganan apabila ditemukan dugaan masalah kesehatan pada penerima manfaat.

Saan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian target distribusi, tetapi juga memastikan setiap makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Polri Ungkap Sejumlah Titik Rawan Korupsi dalam Program MBG, Mulai Pengadaan hingga Pengelolaan SPPG

Penanganan terhadap korban juga diharapkan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tenaga kesehatan dan instansi yang memiliki kewenangan. Dengan langkah tersebut, kondisi korban dapat terus dipantau dan kebutuhan pemulihan dapat disesuaikan dengan hasil pemeriksaan medis.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pangan dan gizi tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas serta keamanan makanan yang diberikan. Pengawasan yang ketat dan evaluasi secara berkala diperlukan agar program MBG dapat berjalan secara aman, efektif, dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awalnya.

Pemerintah diharapkan segera memberikan perhatian terhadap korban yang mengalami dampak kesehatan serius sekaligus melakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaan program. DPR pun mendorong agar kejadian serupa tidak kembali terjadi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar