DPR Soroti 377 Dugaan Pelanggaran TKA, Minta Hasil Investigasi Dibuka

DPR Soroti 377 Dugaan Pelanggaran TKA, Minta Hasil Investigasi Dibuka

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka hasil investigasi terhadap 377 dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK sederajat. Ia menegaskan bahwa proses penanganan kasus tersebut perlu dilakukan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Habib menyampaikan bahwa Komisi X DPR akan mengawal penanganan temuan tersebut hingga tuntas. Menurutnya, langkah pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyoroti adanya 14 kasus yang masuk kategori pelanggaran berat. Habib meminta Kemendikdasmen menyampaikan perkembangan pemeriksaan kepada masyarakat serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran.

Data Kemendikdasmen mencatat total 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA gelombang pertama dan kedua. Rinciannya, sebanyak 308 temuan berasal dari gelombang pertama, sedangkan 69 lainnya tercatat pada gelombang kedua.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa temuan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari peserta didik hingga petugas pelaksana ujian di sekolah. Unsur yang dimaksud antara lain pengawas, proktor, dan teknisi.

Baca Juga:

BYD Diduga Siapkan SUV Plug-in Hybrid Ti7 untuk Pasar Indonesia, Meluncur di Gaikindo Auto Week 2026

Sejumlah dugaan pelanggaran berkaitan dengan pengambilan foto maupun siaran langsung kondisi ruang ujian melalui media sosial. Meski sebagian unggahan tidak menampilkan substansi soal, tindakan tersebut tetap dinilai tidak sesuai dengan tata tertib pelaksanaan TKA.

Selain itu, dugaan tindakan memotret dan menyebarkan soal ujian menjadi perhatian khusus dalam proses pemeriksaan. Kemendikdasmen menegaskan bahwa setiap laporan perlu ditelusuri untuk memastikan kronologi, bukti, serta pihak yang terlibat sebelum menentukan tindak lanjut.

Sebanyak 14 temuan yang dikategorikan berat saat ini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyebut tim pemeriksa telah diterjunkan ke sejumlah lokasi untuk mengklarifikasi indikasi pelanggaran. Proses tersebut dilakukan secara hati-hati, terutama karena sebagian pihak yang diperiksa merupakan peserta didik.

Kemendikdasmen juga menyatakan bahwa sanksi tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan unggahan atau bukti yang beredar di media sosial. Pemeriksaan dan klarifikasi tetap diperlukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan fakta serta tingkat pelanggaran yang ditemukan.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, Kemendikdasmen telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Ombudsman. BKPDM juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026 untuk mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi tata tertib TKA.

Baca Juga:

Penumpang KRL Green Line Membludak hingga 160 Persen, KAI Siapkan Penambahan Kapasitas

Habib menilai integritas TKA perlu dijaga karena tes tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik. Ia mengingatkan bahwa penanganan dugaan pelanggaran yang tidak tuntas dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas evaluasi pendidikan.

Hingga 9 November 2026, proses pemeriksaan terhadap sejumlah temuan masih berlangsung. Kemendikdasmen belum menyampaikan hasil akhir investigasi atas seluruh 377 dugaan pelanggaran tersebut. Karena itu, status setiap temuan tetap perlu dibedakan antara dugaan yang sedang diperiksa dan pelanggaran yang telah terbukti.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha