Bongkar Modus Penjual Seblak Pamekasan, Pura-pura Butuh Modal Usaha hingga Kuras Ratusan Juta

Terungkap Dugaan Modus Investasi Warung Seblak di Pamekasan, Ratusan Orang Disebut Merugi hingga Miliaran Rupiah

Kasus dugaan penipuan berkedok investasi usaha kuliner di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi perhatian publik setelah sejumlah orang mengaku mengalami kerugian akibat penanaman modal yang berkaitan dengan usaha warung seblak. Perkara tersebut menyeret seorang pemilik usaha berinisial EDS yang sebelumnya menawarkan kerja sama investasi dengan iming-iming keuntungan rutin setiap bulan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pemberitaan, persoalan ini bermula ketika pemilik usaha menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk menanamkan modal dalam bisnis kuliner yang dijalankannya. Skema tersebut menarik minat sejumlah orang karena dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan operasional usaha.

Kepercayaan para investor diduga terbentuk karena usaha yang ditawarkan terlihat menjanjikan. Sejumlah korban disebut bersedia menyerahkan uang, bahkan sebagian menyerahkan aset berharga, dengan harapan memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan. Namun, situasi kemudian berubah ketika pembayaran keuntungan mulai bermasalah dan pengembalian modal yang diharapkan tidak kunjung terealisasi.

Kuasa hukum sejumlah korban sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat sekitar 290 orang yang diduga terdampak dalam perkara tersebut. Sementara itu, sebanyak 13 orang dilaporkan telah menempuh jalur hukum. Berdasarkan keterangan kuasa hukum yang diberitakan media, kerugian dari kelompok pelapor diperkirakan mencapai sekitar Rp800 juta, sedangkan total kerugian yang diklaim seluruh korban diperkirakan menyentuh Rp3 miliar.

Angka tersebut masih merupakan perkiraan berdasarkan keterangan pihak korban dan pendamping hukumnya, sehingga perlu dibedakan dari hasil penghitungan resmi aparat penegak hukum. Penyidik perlu menelusuri aliran dana, jumlah pihak yang terlibat, serta hubungan antara penyerahan modal dan kegiatan usaha yang dijalankan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkara tersebut.

Janji Keuntungan Menarik Perhatian Investor

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah besaran keuntungan yang disebut-sebut ditawarkan kepada calon investor. Dalam pemberitaan sebelumnya, kuasa hukum korban menyampaikan bahwa imbal hasil yang dijanjikan berkisar antara 10 hingga 17 persen setiap bulan. Angka tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah orang tertarik menyerahkan dana mereka.

Baca Juga:

Koramil 04/Pulogadung Gencarkan Patroli Siskamling, Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif

Nilai modal yang disetorkan para korban disebut bervariasi, mulai dari belasan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Penyerahan dana juga dilaporkan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk transfer bank, pembayaran tunai, dan penyerahan emas. Kondisi ini membuat proses penelusuran aset serta pencocokan bukti transaksi menjadi bagian penting dalam penyelidikan.

Pada awal kerja sama, sebagian korban disebut masih menerima pembayaran keuntungan sebagaimana yang dijanjikan. Namun, pembayaran tersebut kemudian dilaporkan mulai tersendat. Sejumlah investor mengaku kesulitan mendapatkan kembali dana yang telah diserahkan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kelangsungan usaha dan kemampuan pihak pengelola memenuhi kewajibannya.

Dalam skema investasi, janji keuntungan yang tinggi tidak selalu mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap penempatan dana memiliki risiko, terlebih apabila keuntungan dijanjikan secara tetap tanpa disertai penjelasan terbuka mengenai sumber pendapatan, biaya operasional, dan mekanisme pembagian hasil.

Persoalan Berlanjut ke Jalur Hukum

Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan hukum setelah sejumlah pihak mengaku mengalami kerugian dan melaporkannya kepada kepolisian. Polres Pamekasan sebelumnya membenarkan adanya laporan terkait dugaan penipuan investasi modal usaha seblak. Aparat menyatakan bahwa perkara tersebut ditangani melalui proses penyelidikan, termasuk pendalaman keterangan para pihak dan pemeriksaan bukti yang tersedia.

Pada September 2026, warung seblak yang dikaitkan dengan perkara tersebut juga menjadi perhatian setelah didatangi sejumlah orang yang mengaku sebagai korban investasi. Peristiwa itu dilaporkan berujung pada pengambilan sejumlah barang dari lokasi usaha. Situasi tersebut menunjukkan besarnya kekecewaan pihak-pihak yang mengaku belum memperoleh penyelesaian atas dana yang mereka serahkan.

Baca Juga:

Babinsa Koramil 02/Btc Bersama Warga Bersihkan Tumpukan Sampah di Wilayah Benda

Meski demikian, penyelesaian persoalan tetap harus ditempuh melalui jalur hukum. Dugaan pelanggaran perlu dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, dokumen transaksi, bukti komunikasi, serta alat bukti lain yang sah. Status dan tanggung jawab hukum setiap pihak harus ditentukan melalui proses yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan tuduhan atau informasi yang beredar di masyarakat.

Perkembangan pemberitaan pada Oktober 2026 juga menyebutkan bahwa EDS telah diamankan di Bojonegoro pada 10 Oktober 2026 dalam rangka penanganan perkara tersebut. Informasi mengenai penangkapan ini menjadi bagian dari perkembangan kasus yang selanjutnya perlu diikuti melalui keterangan resmi kepolisian dan proses hukum yang berjalan.

Laporan Baru dan Dugaan Kerugian Berupa Uang serta Emas

Perkembangan lain muncul pada 15 Oktober 2026, ketika seorang perempuan melalui kuasa hukumnya dilaporkan mengajukan laporan baru terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Dalam pemberitaan media lokal, pelapor mengaku menyerahkan uang sebesar Rp123 juta serta emas dengan nilai taksiran sekitar Rp247 juta. Dengan demikian, total nilai aset yang dipersoalkan dalam laporan tersebut diperkirakan mencapai Rp370 juta.

Keterangan tersebut masih berupa klaim dari pihak pelapor dan kuasa hukumnya yang perlu diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kronologi penyerahan aset, tujuan transaksi, bukti kepemilikan, serta kesepakatan yang mendasari penyerahan uang dan emas tersebut.

Munculnya laporan tambahan memperlihatkan pentingnya pendalaman perkara secara menyeluruh. Aparat perlu mengidentifikasi apakah setiap laporan berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang sama atau memiliki transaksi dan pihak yang berbeda. Langkah ini diperlukan agar penanganan perkara dapat dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga:

DI Duga Sekdes Margomulyono terima uang sewa Alih pungsi lahan TKD

Menjadi Pengingat Penting bagi Masyarakat

Kasus dugaan investasi warung seblak di Pamekasan menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima tawaran penanaman modal dengan imbal hasil tinggi. Sebelum menyerahkan uang atau aset berharga, calon investor sebaiknya memeriksa identitas pengelola, legalitas kegiatan usaha, kondisi keuangan, serta kejelasan perjanjian kerja sama.

Perjanjian tertulis, bukti transaksi, dan penjelasan mengenai sumber keuntungan merupakan hal penting dalam kerja sama bisnis. Calon investor juga perlu memahami bagaimana risiko usaha dibagi, kapan modal dapat dikembalikan, serta langkah apa yang dapat ditempuh apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan.

Masyarakat sebaiknya tidak hanya berpatokan pada pengalaman usaha yang terlihat berhasil atau rekomendasi dari orang yang dikenal. Keputusan investasi perlu didasarkan pada pemeriksaan yang memadai dan pertimbangan rasional. Terlebih, keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat biasanya disertai risiko yang perlu dipahami secara menyeluruh.

Di sisi lain, penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang mengaku dirugikan. Proses hukum yang objektif diperlukan untuk mengungkap fakta, menelusuri aset yang berkaitan dengan perkara, serta menentukan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan bukti yang sah.

Hingga perkembangan terakhir yang diberitakan pada 15 Oktober 2026, perkara dugaan investasi bermasalah tersebut masih menjadi perhatian publik. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari tindakan sepihak, sembari menunggu proses hukum memberikan kejelasan mengenai kasus yang menimbulkan kerugian besar tersebut.

Baca Juga:

Paus Leo XIV Cetak Sejarah, Pertama Kali Pemimpin Gereja Katolik Gunakan Hak Pilih dalam Pemilu AS

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi