JAKARTA – Belum tuntas perdebatan mengenai pengadaan motor untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), publik kembali dibuat terkejut dengan munculnya informasi mengenai rencana pengadaan 20.600 unit truk untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Isu ini mencuat di media sosial melalui unggahan akun Instagram @nasehat_pendaki pada Kamis, 9 April 2026, dan langsung menjadi sorotan hangat di kalangan warganet.
Latar Belakang Polemik Motor SPPG
Sebelumnya, pengadaan motor listrik dan motor trail berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional SPPG telah memicu berbagai tanggapan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025, dengan target awal sekitar 24.400 unit dan realisasi mencapai 21.801 unit.Selasa 14 April 2026
Dadan menjelaskan bahwa motor-motor tersebut ditujukan untuk memudahkan mobilitas kepala SPPG, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Harga per unit motor listrik disebutkan sekitar Rp42 juta, yang menurutnya masih di bawah harga pasar sekitar Rp52 juta. Namun, kebijakan ini tetap menuai kritik dari masyarakat yang mempertanyakan urgensi dan efisiensi pengadaan tersebut, terutama saat masih ada pertanyaan mengenai kualitas dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.
Munculnya Isu Pengadaan Truk Kopdes Merah Putih
Di tengah belum meredanya polemik tersebut, kini muncul informasi mengenai kontrak pengadaan 20.600 unit truk enam ban untuk Kopdes Merah Putih. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi dari PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS), melalui anak usahanya PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (Dipo), perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk penyediaan armada tersebut.
Nilai kontrak pengadaan disebutkan mencapai Rp10,83 triliun, angka yang dianggap sangat besar dan memicu berbagai spekulasi di kalangan publik. Direktur Utama PMJS, IE Putra, menjelaskan bahwa Dipo bertindak sebagai dealer resmi yang ditunjuk oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors berdasarkan kontrak induk, dan akan melaksanakan penyediaan unit kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
Reaksi Publik dan Harapan Transparansi
Munculnya isu pengadaan truk skala besar ini kembali menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara.
Banyak pihak berharap agar pemerintah dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme pengadaan tersebut, agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebijakan yang diambil.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tanggapan terhadap isu ini. Namun, perbincangan mengenai pengadaan truk Kopdes Merah Putih terus berkembang di media sosial, dan menjadi sorotan utama dalam pembahasan mengenai pengelolaan keuangan negara dan program-program pemerintah.
Reporter by: Sutarno
Sumber foto Indo Today
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !