Bamsoet Dorong Pemerataan Pembangunan Papua, Stabilitas Nasional Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Rakyat

Bamsoet Dorong Pemerataan Pembangunan Papua, Stabilitas Nasional Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional dengan mengedepankan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu dilaksanakan secara terarah dan terkoordinasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, termasuk di wilayah Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet setelah mengikuti Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres RI di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas, mulai dari stabilitas nasional, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, hingga penguatan keamanan siber dan ketahanan pangan serta energi.

Bamsoet mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menilai komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang tepat sasaran, pengawasan yang terukur, serta koordinasi yang kuat antarlembaga pemerintah.

Khusus untuk Papua, Bamsoet menilai pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian utama. Menurutnya, masyarakat harus merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang memadai, kesempatan ekonomi yang lebih luas, serta kondisi kehidupan yang aman dan damai.

Otonomi khusus perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua

Bamsoet menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan untuk mempercepat pembangunan Papua, antara lain melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan serta memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Baca Juga:

Bantu Percepatan Penurunan Stunting Babinsa Koramil 02/Batuceper Bagikan Susu Balita

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, alokasi dana otonomi khusus ditingkatkan menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Peningkatan alokasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan afirmasi untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang efektif dan pengawasan yang berorientasi pada hasil. Penggunaan dana otonomi khusus perlu diarahkan agar mampu memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas akses layanan kesehatan, membuka kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Tantangan geografis dan keterbatasan akses di sejumlah wilayah Papua juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Infrastruktur dasar, termasuk akses transportasi dan fasilitas pelayanan publik, dibutuhkan agar masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati layanan yang lebih merata. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Angka kemiskinan Papua Pegunungan menjadi perhatian

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan pada September 2025 mencapai 27,21 persen. Angka tersebut menggambarkan tantangan kesejahteraan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah tersebut dan menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas program pembangunan.

Baca Juga:

3 Resep Lauk Tahu Rumahan yang Hemat dan Lezat untuk Menu Makan Tanggal Tua

Menurut Bamsoet, upaya mengatasi persoalan tersebut perlu dilakukan melalui berbagai langkah yang saling mendukung. Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pemerintah perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat adat serta memperluas pembangunan infrastruktur yang dapat menjangkau kawasan terpencil.

Pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi aspek penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat Papua. Pengembangan sektor pertanian, peningkatan keterampilan generasi muda, serta pembukaan akses pasar bagi produk lokal dapat membantu memperluas sumber penghasilan masyarakat. Program pembangunan diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Bamsoet menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perlu diukur dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dana otonomi khusus, menurutnya, harus semakin efektif dalam mendukung perbaikan sekolah, perluasan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Dialog dengan tokoh lokal dinilai penting untuk menjaga stabilitas

Selain pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Bamsoet mendorong perluasan dialog antara pemerintah dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta berbagai kelompok masyarakat Papua. Pelibatan masyarakat lokal dinilai penting agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan memperoleh dukungan dari masyarakat yang terdampak.

Baca Juga:

Unggah Foto Ijazah Jokowi di X, Dian Sandi Akui Belum Pernah Lihat Dokumen Aslinya

Dialog dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi persoalan, dan membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam konteks Papua, pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan, perlindungan masyarakat sipil, serta penegakan hukum yang profesional.

Bamsoet juga menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat perlu diperkuat. Mekanisme koordinasi yang efektif diharapkan dapat membantu mencegah kekerasan, melindungi warga yang terdampak konflik, serta mempercepat pemulihan layanan publik di wilayah yang mengalami gangguan.

Ia berpandangan bahwa stabilitas politik dan keamanan tidak dapat dilepaskan dari rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Ketika warga memperoleh pelayanan yang layak, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil, kepercayaan terhadap institusi negara diharapkan dapat tumbuh.

Reformasi hukum dan pemberantasan korupsi perlu diperkuat

Dalam pembahasan mengenai stabilitas nasional, Bamsoet turut menyoroti pentingnya reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menilai pelaksanaan kebijakan harus disertai pengawasan yang jelas sehingga program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat sesuai tujuan.

Baca Juga:

Sejarah Hari Santri dan Pembentukan Dirjen Pesantren

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan, termasuk dana otonomi khusus, menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan. Transparansi, evaluasi berkala, dan pengukuran hasil program diperlukan agar hambatan pelaksanaan dapat diketahui dan diperbaiki.

Menurut Bamsoet, masyarakat perlu merasakan perubahan nyata melalui pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, dan penanganan persoalan publik yang lebih baik. Dengan demikian, upaya menjaga stabilitas nasional tidak hanya bertumpu pada aspek keamanan, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak masyarakat.

Ancaman siber dan ketahanan energi turut menjadi sorotan

Selain persoalan Papua, Bamsoet mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman siber serta gangguan terhadap infrastruktur strategis. Ia mendorong peningkatan standar keamanan sistem elektronik vital, pelaksanaan audit berkala, dan penguatan koordinasi antarlembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan nasional.

Koordinasi tersebut, menurutnya, perlu melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memengaruhi pelayanan publik maupun kegiatan ekonomi.

Baca Juga:

Bea Cukai Sumbawa Sita 2,27 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 3,4 Miliar, Potensi Kehilangan Penerimaan Negara Capai Rp 2,21 Miliar

Bamsoet juga menyinggung data BSSN yang mencatat sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas internet sepanjang 2025. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas tidak biasa di ruang digital yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan sistem keamanan siber. Meski demikian, anomali lalu lintas internet tidak dengan sendirinya berarti seluruh aktivitas tersebut merupakan serangan yang berhasil menembus sistem.

Di bidang energi dan pangan, pemerintah didorong memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), menjaga ketersediaan cadangan pangan, serta memantau pasokan hingga tingkat daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung stabilitas harga dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Pembangunan dan keadilan menjadi bagian dari stabilitas berkelanjutan

Pernyataan Bamsoet dalam rapat Wantimpres menyoroti keterkaitan antara keamanan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Papua, agenda pembangunan perlu mencakup peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pelibatan masyarakat, dan perlindungan warga. Berbagai upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor serta evaluasi yang berkelanjutan.

Pemerataan pembangunan juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Ketersediaan sekolah, fasilitas kesehatan, infrastruktur dasar, serta peluang kerja menjadi unsur penting untuk memperluas kesempatan masyarakat meningkatkan taraf hidup. Pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal diharapkan dapat mendukung hasil pembangunan yang lebih merata.

Melalui penguatan kebijakan yang terarah, dialog dengan masyarakat, penegakan hukum yang profesional, serta pengawasan penggunaan anggaran, pemerintah diharapkan dapat memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Bamsoet menekankan bahwa stabilitas nasional perlu diiringi manfaat pembangunan yang nyata, sehingga keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama.

Jurnalis : Wulandari