A
JEMBER – Kabupaten Jember mencatat perubahan posisi dalam daftar daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan potret indikator pembangunan 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, kabupaten tersebut tidak lagi menempati urutan kedua, melainkan turun ke posisi ketiga berdasarkan jumlah penduduk miskin secara absolut. Perkembangan ini disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait pada Rabu (21/10/2026).
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu menyambut perubahan tersebut sebagai perkembangan dalam upaya pemerintah daerah mengurangi kemiskinan. Menurut dia, Jember selama bertahun-tahun berada di posisi kedua dalam jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Pergeseran peringkat kali ini, kata dia, sejalan dengan penurunan angka kemiskinan yang tercatat dalam data pembangunan daerah.
Gus Fawait mengatakan bahwa perubahan tersebut tidak terlepas dari upaya berbagai pihak dalam mendorong perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan aktivitas investasi dan optimalisasi belanja pemerintah turut menjadi faktor yang mendukung pergerakan ekonomi Jember sepanjang 2025 hingga 2026. Penggunaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut ikut mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Selain mengandalkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Jember juga menjalankan sejumlah program yang diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Program tersebut antara lain layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), layanan Homecare, serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Berbagai intervensi tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas akses pelayanan publik.
Dalam bidang pendidikan, Gus Fawait menyebut program beasiswa bagi sekitar 11 ribu mahasiswa sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan pendidikan tinggi. Bantuan pendidikan diharapkan dapat membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan studi sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan dalam menyelesaikan pendidikan.
Sementara itu, program kesehatan gratis melalui UHC dan layanan Homecare diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Melalui layanan tersebut, pemerintah daerah berupaya memperluas akses warga terhadap fasilitas kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan dukungan tambahan.
Pemerintah Kabupaten Jember juga menjalankan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pasar murah, program Bunga Desaku yang menyediakan paket sembako, serta penyaluran bantuan pangan daerah. Menurut Gus Fawait, langkah-langkah tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Meski demikian, perubahan peringkat kemiskinan tidak serta-merta berarti persoalan kemiskinan di Jember telah terselesaikan. Jumlah penduduk miskin secara absolut berbeda dengan persentase penduduk miskin, sehingga kedua indikator tersebut perlu diperhatikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.
Dalam laporan sebelumnya pada April 2026, angka kemiskinan Jember untuk 2025 tercatat sebesar 8,67 persen atau sekitar 216.760 jiwa. Angka tersebut berada di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang saat itu dilaporkan sebesar 9,50 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan persentase dan jumlah penduduk merupakan dua ukuran yang perlu dibaca secara bersamaan ketika mengevaluasi perkembangan kesejahteraan daerah.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan jumlah penduduk miskin dapat ditekan hingga di bawah 200.000 jiwa. Gus Fawait menegaskan bahwa perubahan posisi dalam daftar daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi baru menjadi langkah awal. Pemerintah daerah menyatakan akan melanjutkan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi, peningkatan investasi, pelayanan dasar, serta program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, perkembangan indikator kemiskinan Jember pada 2026 menjadi salah satu catatan dalam evaluasi pembangunan daerah. Keberlanjutan penurunan angka kemiskinan selanjutnya perlu dilihat melalui data resmi pada periode berikutnya, termasuk perkembangan jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan, dan dampak program pemerintah terhadap kondisi kehidupan masyarakat.
Jurnalis : Damara Rizky Elisyah
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !