Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat upaya pengendalian banjir melalui pembangunan infrastruktur penampungan air. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah pembangunan tiga embung dan waduk yang ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2027. Proyek tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi risiko genangan, terutama di sejumlah kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang membutuhkan penguatan sistem pengelolaan air.
Tiga infrastruktur yang masuk dalam program JakTirta Project tersebut meliputi Embung Kebagusan, Embung Cilandak Pondok Labu, dan Waduk Sunter Hulu Tiu. Pembangunan fasilitas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas penampungan air sekaligus memperbaiki pengelolaan aliran air ketika curah hujan tinggi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapannya agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan dampak terhadap pengurangan banjir di Ibu Kota. Saat meninjau pembangunan Embung Kebagusan di Jakarta Selatan pada Selasa (13/10/2026), ia menjelaskan bahwa banjir mungkin masih terjadi, tetapi dampaknya diharapkan dapat berkurang secara signifikan melalui berbagai langkah penanganan yang dilakukan secara terpadu.
Embung Kebagusan yang berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjadi salah satu fasilitas yang dipersiapkan untuk membantu mengendalikan aliran air. Infrastruktur tersebut memiliki luas sekitar dua hektare dan dirancang untuk menampung air yang mengalir melalui sistem Saluran Penghubung (Phb) Joe.
Keberadaan embung ini diharapkan dapat membantu mengurangi debit air yang mengalir menuju saluran dan kawasan di sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan daerah aliran sungai Mampang dan Krukut. Dengan adanya tempat penampungan tambahan, sebagian aliran air dapat ditampung sehingga tekanan terhadap sistem drainase dapat dikurangi ketika terjadi peningkatan volume air.
Berdasarkan perhitungan teoretis yang disampaikan Pramono, penanganan pada sistem daerah aliran sungai Mampang dan Krukut diharapkan mampu menahan air hingga sekitar delapan persen. Angka tersebut merupakan perkiraan potensi pengurangan yang perlu dipahami dalam konteks sistem pengendalian banjir secara keseluruhan, bukan jaminan bahwa banjir di Jakarta akan hilang sepenuhnya.
Pembangunan embung menjadi salah satu pendekatan untuk menangani persoalan banjir yang tidak hanya bergantung pada saluran drainase. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, volume air yang mengalir dari kawasan permukiman dan wilayah hulu dapat meningkat dalam waktu singkat. Penambahan kapasitas tampungan di lokasi strategis diharapkan membantu mengelola aliran tersebut secara lebih terkendali.
Selain Embung Kebagusan, Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan Embung Cilandak Pondok Labu dan Waduk Sunter Hulu Tiu. Ketiga fasilitas tersebut menjadi bagian dari rencana penguatan infrastruktur sumber daya air melalui JakTirta Project yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Jakarta dalam menghadapi risiko banjir.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyebutkan bahwa ketiga proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2027. Target ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penyelesaian infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pengendalian banjir.
Pembangunan embung dan waduk memiliki fungsi penting dalam pengelolaan air perkotaan. Selain menjadi tempat penampungan sementara, fasilitas tersebut dapat mendukung pengaturan aliran air agar tidak seluruhnya langsung membebani saluran drainase dan sungai pada waktu bersamaan.
Meski demikian, efektivitas setiap fasilitas sangat bergantung pada kapasitas tampungan, kondisi saluran penghubung, pola curah hujan, serta keterpaduan dengan sistem pengendalian banjir lainnya. Karena itu, pembangunan embung dan waduk perlu disertai pemeliharaan serta pengelolaan operasional yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Tidak hanya ditujukan untuk mendukung pengendalian banjir, air yang tertampung di Embung Kebagusan juga berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kemungkinan pemanfaatan tersebut melalui kerja sama antara Dinas Sumber Daya Air dan PAM Jaya.
Pramono menyampaikan bahwa kawasan di sekitar embung memiliki sejumlah permukiman dan apartemen yang dapat menjadi bagian dari kajian pemanfaatan air. Namun, air yang ditampung tidak dapat langsung digunakan untuk kebutuhan konsumsi tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai dengan standar kesehatan dan ketentuan yang berlaku.
Ika Agustin Ningrum menjelaskan bahwa pemanfaatan air tersebut perlu mengikuti mekanisme perizinan berdasarkan peraturan daerah mengenai sistem pengelolaan air minum. Jika kerja sama dengan PAM Jaya direalisasikan, air yang diambil dari embung harus melalui instalasi pengolahan air terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada masyarakat.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur penampungan air berpotensi memiliki manfaat tambahan di luar fungsi pengendalian banjir. Namun, penerapannya tetap memerlukan kajian teknis, kepastian kualitas air, kesiapan fasilitas pengolahan, serta pengawasan agar pemanfaatannya aman bagi masyarakat.
Pembangunan tiga embung dan waduk merupakan salah satu bagian dari strategi penanganan banjir Jakarta. Pemprov DKI juga menyiapkan langkah lain, termasuk penguatan sistem pompa, pembangunan sistem polder, peningkatan kapasitas sungai dan kali, serta pembangunan dan penguatan tanggul untuk menghadapi ancaman banjir dan rob.
Pendekatan tersebut diperlukan karena banjir di wilayah perkotaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Curah hujan tinggi, kapasitas saluran yang terbatas, aliran air dari wilayah hulu, serta kondisi sungai dan drainase dapat saling berkaitan dan meningkatkan risiko genangan di sejumlah kawasan.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur penampungan air perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas saluran, pemeliharaan pompa, normalisasi sungai sesuai kebutuhan, serta pengelolaan kawasan yang memperhatikan daya serap air. Koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor penting agar setiap proyek dapat berfungsi sebagai bagian dari satu sistem pengendalian banjir.
Pemprov DKI berharap pembangunan melalui JakTirta Project dapat memperkuat kesiapan Jakarta dalam menghadapi musim hujan dan mengurangi dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat. Keberhasilan program ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh selesainya pembangunan fisik, tetapi juga oleh kesiapan operasional dan pemeliharaan setiap fasilitas.
Target pengoperasian Embung Kebagusan, Embung Cilandak Pondok Labu, dan Waduk Sunter Hulu Tiu pada Februari 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan infrastruktur pengendalian banjir di Ibu Kota. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan seluruh fasilitas selesai sesuai rencana dan berfungsi berdasarkan peruntukannya.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa pembangunan embung dan waduk bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir. Pengurangan risiko banjir membutuhkan kombinasi pembangunan infrastruktur, perawatan sistem drainase, pengelolaan sampah agar tidak menyumbat saluran, serta kesiapsiagaan masyarakat ketika hujan lebat terjadi.
Dengan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan pengelolaan yang berkelanjutan, Jakarta diharapkan memiliki kapasitas lebih baik dalam menampung dan mengendalikan aliran air. Meski risiko banjir tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, berbagai langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi potensi genangan serta dampaknya terhadap permukiman, transportasi, dan kegiatan ekonomi warga.
Jurnalis : Ghazy Fikri Izdihar
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !