Fraksi PSI DPRD DKI Soroti Temuan BPK, Mulai dari Permasalahan PBB hingga Bantuan Pangan yang Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Fraksi PSI DPRD DKI Soroti Temuan BPK, Mulai dari Permasalahan PBB hingga Bantuan Pangan yang Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Temuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga penyaluran bantuan pangan yang dinilai masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam pembahasannya, Fraksi PSI menilai bahwa sejumlah catatan yang diberikan BPK harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hasil temuan BPK dianggap penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Jakarta.

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fraksi PSI menilai masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dibenahi agar penerimaan daerah dari sektor pajak dapat lebih optimal. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan pajak, Fraksi PSI juga menyoroti program bantuan pangan yang menurut temuan BPK masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran. Program bantuan sosial pada dasarnya dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Namun apabila data penerima tidak diperbarui secara berkala atau proses verifikasi tidak berjalan optimal, potensi terjadinya ketidaktepatan sasaran dapat meningkat.

Menurut PSI, validitas data penerima bantuan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program sosial benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan pembaruan data, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.

Fraksi PSI juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Rekomendasi tersebut bukan hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga menjadi pedoman perbaikan sistem agar pengelolaan anggaran daerah semakin efektif dan akuntabel. Dengan menindaklanjuti temuan secara serius, pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan yang sama pada masa mendatang.

Baca Juga:

Purbaya Terima Pengembalian Aset Negara Senilai Rp 1,03 Triliun, Perkuat Upaya Pemulihan Kerugian Negara

Di sisi lain, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap anggaran yang berasal dari pajak dan pendapatan daerah harus digunakan secara tepat guna serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Karena itu, pengawasan dari DPRD, BPK, maupun masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa temuan-temuan seperti yang disampaikan BPK seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi pemerintahan daerah. Perbaikan tata kelola pajak, peningkatan kualitas data penerima bantuan sosial, serta penguatan pengawasan internal dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di ibu kota.

Dengan adanya perhatian dari DPRD terhadap berbagai temuan tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi rekomendasi BPK, tetapi juga memastikan bahwa setiap program dan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Jakarta.

Jurnalis : Hanadia