Anggota DPR Dorong Pemulihan Hutan Bekas Karhutla dengan Pohon Kayu Keras, Bukan Sawit

Anggota DPR Dorong Pemulihan Hutan Bekas Karhutla dengan Pohon Kayu Keras, Bukan Sawit

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mendorong pemerintah segera memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Daniel, pemulihan kawasan terdampak kebakaran harus diarahkan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan, salah satunya melalui penanaman pohon produktif dan kayu keras.

Daniel menilai kawasan hutan yang terbakar tidak semestinya langsung dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ia menyoroti karakter perkebunan sawit yang cenderung monokultur sehingga dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan untuk memulihkan keragaman vegetasi dan fungsi ekologis kawasan hutan.

Ia mengatakan pemulihan pascakarhutla perlu dilakukan dengan menanam kembali pohon produktif dengan tetap mempertahankan keberadaan pohon kayu keras. Langkah tersebut dinilai penting agar lahan yang rusak akibat kebakaran dapat kembali memiliki fungsi lingkungan dan tidak hanya dimanfaatkan berdasarkan kepentingan ekonomi.

Selain rehabilitasi vegetasi, Daniel juga menekankan pentingnya pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Menurut dia, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah meluas, tetapi harus dimulai melalui langkah-langkah pencegahan sejak dini.

Daniel juga menyoroti peran Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam pemulihan kawasan gambut yang mengalami kerusakan akibat karhutla. Lembaga tersebut dinilai memiliki tanggung jawab untuk ikut memastikan kawasan gambut dapat dipulihkan sekaligus dijaga agar tidak kembali mengalami kebakaran.

Dalam pemulihan kawasan gambut, Daniel mendorong penanaman kembali vegetasi dengan melibatkan masyarakat sekitar. Keterlibatan warga dinilai penting karena masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dan gambut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga serta mengawasi kawasan tersebut.

Baca Juga:

19 Orang Diamankan dalam Tawuran Maut di Jakbar, Pelaku Penyiram Air Keras Masih Diburu

Pendekatan sosial dan ekonomi juga dinilai perlu diperhatikan. Daniel berpandangan masyarakat harus merasa memiliki dan memperoleh manfaat dari keberadaan kawasan yang dipulihkan. Dengan demikian, upaya menjaga hutan tidak hanya bertumpu pada penindakan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga membangun peran masyarakat dalam mencegah kerusakan.

Daniel menegaskan bahwa pencegahan karhutla perlu menjadi prioritas pemerintah. Ia menilai biaya dan sumber daya yang dikeluarkan untuk mencegah kebakaran akan lebih efisien dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Desakan pemulihan tersebut muncul di tengah karhutla yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan kebakaran tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga mencakup pemulihan kawasan setelah kebakaran, perlindungan ekosistem gambut, serta pencegahan agar lahan yang telah terbakar tidak kembali rusak atau dialihfungsikan tanpa memperhatikan ketentuan lingkungan.

Menurut Daniel, masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pemulihan hutan dan lahan pascakarhutla. Pemerintah diharapkan tidak berhenti pada penanganan keadaan darurat, tetapi memastikan rehabilitasi berjalan serta diikuti langkah pencegahan yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian hutan.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah

Baca Juga:

Menkomdigi Soroti Posisi Strategis Pasar Digital Indonesia bagi Investor Global di Singapura