Dari 1982 hingga 2026, Ini 4 Tahun Kabut Asap Terparah di Asia Tenggara akibat Karhutla

Dari 1982 hingga 2026, Empat Periode Kabut Asap Terparah di Asia Tenggara akibat Karhutla

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu persoalan lingkungan yang berulang kali melanda kawasan Asia Tenggara. Bencana ini tidak hanya berdampak pada Indonesia sebagai salah satu wilayah yang kerap mengalami kebakaran besar, tetapi juga menyebar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dalam kondisi tertentu, asap bahkan dapat mencapai wilayah lain di kawasan tersebut, mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi, serta kualitas udara lintas negara.

Sejak awal 1980-an, sejumlah peristiwa kebakaran berskala besar telah tercatat dalam sejarah kawasan Asia Tenggara. Kombinasi musim kemarau panjang, fenomena iklim El Niño, kondisi lahan gambut yang mengering, serta aktivitas manusia dalam pembukaan lahan menjadi faktor yang dapat memperbesar risiko kebakaran. Ketika api sulit dikendalikan, asap yang dihasilkan dapat bertahan selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dan terbawa angin melintasi batas negara.

Dalam catatan sejarah kabut asap regional, empat periode yang menonjol adalah kebakaran 1982–1983, krisis 1997–1998, kabut asap 2013, dan kebakaran besar pada 2015. Keempat periode tersebut memperlihatkan bagaimana karhutla dapat berkembang menjadi persoalan lintas negara yang membutuhkan kerja sama regional, penanganan lingkungan yang serius, serta upaya pencegahan secara berkelanjutan.

1. Kebakaran 1982–1983, Awal Periode Besar Karhutla di Kalimantan

Kebakaran hutan pada 1982–1983 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah karhutla di Asia Tenggara. Pulau Kalimantan, khususnya wilayah Kalimantan Timur, mengalami kebakaran hutan dalam skala sangat luas. Sejumlah kajian memperkirakan sekitar 3,2 juta hingga 3,6 juta hektare kawasan hutan di Kalimantan Timur terdampak kebakaran pada periode tersebut.

Peristiwa ini berkaitan dengan kondisi cuaca kering yang dipengaruhi oleh El Niño. Fenomena tersebut dapat mengurangi curah hujan dan memperpanjang musim kemarau sehingga vegetasi menjadi lebih mudah terbakar. Ketika kebakaran terjadi di kawasan hutan yang luas, proses pemadaman menjadi semakin sulit, terutama di wilayah yang jauh dari akses transportasi dan memiliki keterbatasan sarana penanggulangan kebakaran.

Dampak kebakaran tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan, tetapi juga kerusakan habitat satwa liar dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Hutan tropis Kalimantan merupakan rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil. Kerusakan kawasan tersebut dapat memengaruhi rantai makanan, ketersediaan sumber pakan, serta kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri.

Baca Juga:

5 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Kesehatan Mata, Jangan Anggap Sepele

Peristiwa 1982–1983 juga menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan berskala besar dapat berkembang ketika kondisi iklim ekstrem bertemu dengan kawasan yang rentan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam memahami pola kebakaran hutan di Indonesia dan wilayah sekitarnya pada dekade-dekade berikutnya.

2. Krisis Kabut Asap 1997–1998, Dampak Meluas hingga Negara Tetangga

Periode 1997–1998 dikenal sebagai salah satu krisis kebakaran hutan dan lahan paling parah dalam sejarah modern Asia Tenggara. Pada masa tersebut, Indonesia menghadapi kebakaran dalam skala besar ketika fenomena El Niño menyebabkan kondisi kering berkepanjangan di berbagai wilayah. Sumatra dan Kalimantan menjadi kawasan yang mengalami dampak signifikan, termasuk pada lahan gambut yang mudah terbakar ketika kehilangan kelembapan.

Sejumlah laporan memperkirakan sekitar 9,7 juta hektare lahan di Indonesia terbakar dalam krisis tersebut, meskipun angka pastinya dapat berbeda bergantung pada metode penghitungan dan cakupan wilayah yang digunakan. Kebakaran menghasilkan asap pekat yang menyebar ke berbagai daerah, bahkan melintasi batas negara dan menimbulkan gangguan kualitas udara di Malaysia, Singapura, serta sejumlah wilayah lain di Asia Tenggara.

Kabut asap yang bertahan lama mengganggu kehidupan masyarakat. Aktivitas transportasi udara dan darat mengalami hambatan akibat jarak pandang yang menurun. Kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, pariwisata, dan aktivitas usaha, turut terdampak. Pada saat yang sama, masyarakat menghadapi risiko kesehatan akibat paparan partikel halus dan polutan dari asap kebakaran.

Krisis tersebut juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Kerusakan hutan, hilangnya sumber daya alam, gangguan aktivitas usaha, serta biaya penanganan bencana menjadi bagian dari dampak yang harus ditanggung. Selain itu, kebakaran pada lahan gambut dapat melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer sehingga memperburuk persoalan perubahan iklim.

Baca Juga:

Kasus TBC di Jaksel Tembus 8.662, Semua RW Diminta Siaga

Krisis 1997–1998 memperlihatkan bahwa kabut asap bukan semata-mata masalah lingkungan dalam negeri. Ketika polusi udara melintasi batas negara, penanganannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah, lembaga lingkungan, dan negara-negara yang terdampak. Pengalaman tersebut kemudian memperkuat dorongan bagi ASEAN untuk membangun kerja sama regional dalam pengendalian pencemaran asap lintas batas.

3. Kabut Asap 2013, Polusi Udara Mencapai Tingkat Berbahaya

Pada Juni 2013, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Sumatra, memicu krisis kabut asap yang berdampak luas hingga Singapura dan Malaysia. Asap dari kebakaran tersebut terbawa angin ke wilayah negara tetangga sehingga kualitas udara memburuk dalam waktu relatif singkat.

Salah satu indikator yang menggambarkan tingkat keparahan peristiwa tersebut adalah indeks standar polutan atau Pollutant Standards Index (PSI) di Singapura. Pada 21 Juni 2013, indeks PSI tiga jam tercatat mencapai 401, menjadi rekor tertinggi pada saat itu. Nilai tersebut menunjukkan kondisi pencemaran udara yang sangat serius dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat.

Di Malaysia, beberapa wilayah juga mengalami penurunan kualitas udara yang signifikan. Aktivitas masyarakat terganggu, sementara pemerintah setempat harus meningkatkan pemantauan kualitas udara dan menyampaikan imbauan kepada warga untuk mengurangi paparan asap. Peristiwa tersebut kembali menegaskan bahwa dampak kebakaran di satu wilayah dapat dirasakan secara langsung oleh negara lain.

Kabut asap 2013 juga memperlihatkan pentingnya sistem pemantauan titik panas, penegakan aturan pembukaan lahan, serta koordinasi penanganan kebakaran. Ketika kebakaran terjadi di kawasan yang luas, upaya pemadaman di lapangan perlu didukung oleh informasi cuaca, pemantauan satelit, dan kerja sama antarlembaga agar sumber api dapat ditangani lebih cepat.

Baca Juga:

Api Karhutla di Kapuas Kalteng Mendekati Pemakaman, Warga Khawatir Kebakaran Meluas

Meski berlangsung dalam periode yang relatif lebih singkat dibandingkan krisis 1997–1998 dan 2015, kejadian 2013 menjadi salah satu contoh paling nyata mengenai risiko kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Peristiwa ini juga memperkuat perhatian publik terhadap dampak pembakaran lahan terhadap kesehatan dan lingkungan.

4. Kebakaran 2015, Salah Satu Krisis Lingkungan Termahal

Tahun 2015 kembali menjadi periode kelam dalam sejarah karhutla Indonesia dan kabut asap Asia Tenggara. Kondisi cuaca kering yang dipengaruhi El Niño memperbesar risiko kebakaran, terutama di kawasan Sumatra dan Kalimantan. Sejumlah kebakaran terjadi di lahan gambut yang telah mengering sehingga api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai perkiraan, sekitar 2,6 juta hektare lahan terbakar di Indonesia selama krisis tersebut. Asap menyebar ke berbagai wilayah di dalam negeri dan melintasi batas negara, termasuk menuju Singapura dan Malaysia. Sejumlah daerah mengalami penurunan kualitas udara yang parah, sementara sekolah dan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah harus dihentikan atau dibatasi untuk mengurangi risiko paparan asap.

Dampak kesehatan menjadi perhatian utama selama krisis tersebut. Paparan asap kebakaran mengandung partikel halus yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan, khususnya bagi anak-anak, orang lanjut usia, serta orang yang memiliki masalah pernapasan. Gangguan aktivitas sehari-hari juga terjadi akibat jarak pandang yang menurun dan kondisi udara yang tidak sehat.

Dari sisi ekonomi, Bank Dunia memperkirakan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan Indonesia pada 2015 mencapai sekitar 16,1 miliar dollar AS. Kerugian tersebut mencakup dampak terhadap sektor pertanian, kehutanan, transportasi, kegiatan ekonomi, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai tersebut menunjukkan bahwa karhutla dapat menimbulkan beban ekonomi yang sangat besar, jauh melampaui biaya pemadaman semata.

Baca Juga:

Bukan Sekadar Gaya, Ini Alasan Memakai Alas Kaki di Dalam Rumah Bisa Membantu Kenyamanan

Setelah krisis tersebut, pemerintah memperkuat berbagai langkah pencegahan dan penanganan kebakaran, termasuk pemantauan kawasan rawan, pemulihan lahan gambut, peningkatan kesiapsiagaan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pembakaran lahan. Upaya restorasi gambut juga mendapat perhatian lebih besar karena lahan yang tetap basah memiliki risiko kebakaran yang lebih rendah dibandingkan gambut yang dikeringkan.

Meski berbagai kebijakan telah diperkuat, pengalaman 2015 menunjukkan bahwa pencegahan harus dilakukan secara konsisten. Pengawasan tidak cukup hanya ditingkatkan ketika kebakaran telah meluas, tetapi perlu dijalankan sebelum musim kemarau melalui pemantauan, pengelolaan lahan, kesiapan personel, serta keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha.

2026, Ancaman Kabut Asap Kembali Menjadi Perhatian

Memasuki 2026, risiko kabut asap kembali menjadi perhatian di Asia Tenggara. Sejumlah laporan mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan menunjukkan bahwa cuaca kering dan meningkatnya luas area terbakar dapat memperburuk kualitas udara di berbagai wilayah. Situasi ini mengingatkan kembali pada pola krisis sebelumnya, ketika kebakaran yang tidak segera dikendalikan berkembang menjadi persoalan kesehatan dan lingkungan lintas batas.

Laporan mengenai prospek kabut asap regional pada 2026 juga menyoroti pentingnya mewaspadai kombinasi El Niño dan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Kedua fenomena iklim tersebut dapat memengaruhi pola curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan di sebagian wilayah. Namun, tingkat keparahan kebakaran tetap bergantung pada sejumlah faktor lain, termasuk kondisi lahan, pengelolaan kawasan, aktivitas manusia, dan efektivitas upaya pencegahan.

Pada Oktober 2026, laporan yang mengutip pemantauan satelit menunjukkan peningkatan luas karhutla di Indonesia. Kondisi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, serta penyebaran polusi udara ke negara-negara tetangga. Angka luas lahan terbakar dapat berbeda antara satu laporan dan laporan lainnya karena perbedaan sumber data, metode pengamatan, dan waktu pencatatan.

Baca Juga:

Karhutla Gunung Sumbing Belum Padam, Titik Api Kembali Terdeteksi hingga Magelang

Perkembangan pada 2026 memperlihatkan bahwa ancaman kabut asap belum sepenuhnya dapat diatasi. Meski kemampuan pemantauan dan penanganan kebakaran terus berkembang, tantangan berupa cuaca ekstrem, lahan gambut yang rentan, serta aktivitas pembukaan lahan masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Karhutla Membutuhkan Kerja Sama Regional dan Pencegahan Berkelanjutan

Pengalaman dari 1982 hingga 2026 menunjukkan bahwa kabut asap di Asia Tenggara merupakan persoalan yang berulang dan memiliki dampak luas. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga memengaruhi kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, pendidikan, transportasi, dan hubungan antarnegara.

Salah satu langkah penting dalam menangani persoalan tersebut adalah memperkuat pencegahan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di kawasan rawan, memastikan kesiapan personel pemadam, memperbaiki sistem peringatan dini, serta menindak pelanggaran pembakaran lahan sesuai ketentuan hukum.

Pemulihan ekosistem gambut juga menjadi bagian penting dari upaya jangka panjang. Lahan gambut yang terjaga kelembapannya cenderung lebih sulit terbakar dibandingkan kawasan yang telah dikeringkan. Oleh karena itu, pemulihan tata air, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, dan penerapan praktik pertanian tanpa pembakaran perlu terus diperkuat.

Di tingkat regional, negara-negara ASEAN perlu mempertahankan koordinasi dalam pertukaran informasi, pemantauan titik panas, dan penanganan pencemaran asap lintas batas. Kerja sama tersebut penting karena dampak kabut asap tidak berhenti pada batas administratif suatu negara, melainkan dapat memengaruhi jutaan orang di kawasan yang lebih luas.

Masyarakat juga memiliki peran dalam mencegah kebakaran, antara lain dengan tidak membakar lahan sembarangan dan melaporkan kejadian kebakaran kepada pihak berwenang. Kesadaran terhadap risiko lingkungan, disertai penegakan hukum yang konsisten, dapat membantu mengurangi kemungkinan terulangnya krisis serupa.

Pada akhirnya, sejarah panjang kabut asap Asia Tenggara menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan upaya yang berkesinambungan, bukan sekadar respons darurat ketika bencana terjadi. Perlindungan hutan, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim, dan kerja sama antarnegara menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran serta menjaga kualitas udara bagi generasi mendatang.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi