Komisi IV DPR Soroti Pekerjaan Besar BPGMN, Pemulihan Gambut Didorong untuk Cegah Karhutla Berulang

Komisi IV DPR Soroti Pekerjaan Besar BPGMN, Pemulihan Gambut Didorong untuk Cegah Karhutla Berulang

Komisi IV DPR RI menyoroti besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam memulihkan ekosistem gambut yang rusak dan mengering. Pemulihan tersebut menjadi perhatian karena lahan gambut yang kehilangan kelembapan lebih rentan terbakar, terutama ketika musim kemarau berlangsung dan kondisi cuaca semakin kering.

Pembentukan BPGMN diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat pengelolaan gambut sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lembaga ini diharapkan tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga mampu menjalankan program pemulihan lingkungan secara berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyampaikan bahwa keberadaan BPGMN diharapkan dapat meningkatkan upaya restorasi gambut yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh lembaga terdahulu. Menurutnya, pengalaman pengelolaan gambut pada masa lalu perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat program dan memastikan hasil yang lebih optimal.

Alex mengatakan Komisi IV DPR akan mendalami target dan rencana kerja BPGMN setelah masa reses berakhir. Pembahasan tersebut diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai tugas dan fungsi lembaga, sasaran pemulihan yang hendak dicapai, serta strategi yang akan diterapkan dalam mengatasi persoalan karhutla.

Melalui rapat kerja mendatang, DPR akan meminta laporan mengenai program prioritas dan langkah konkret yang disiapkan BPGMN. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa pembentukan lembaga baru diikuti dengan kebijakan yang terukur, pelaksanaan program yang jelas, serta evaluasi terhadap hasil kerja di lapangan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, juga menyambut pembentukan kembali lembaga yang menangani pengelolaan gambut. Ia berharap BPGMN dapat segera bekerja dengan memprioritaskan penanganan kebakaran di lahan gambut sekaligus mempercepat pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.

Baca Juga:

Viral di Media Sosial, Pedagang Mi Ayam di Bekasi Diduga Ambil Kucing Milik Warga, Polisi Lakukan Penyelidikan

Daniel menilai pemadaman kebakaran di lahan gambut membutuhkan pendekatan khusus. Penanganan tidak cukup hanya mengandalkan metode pemadaman dari udara seperti water bombing, tetapi juga perlu memastikan air menjangkau bagian lahan yang terbakar. Langkah tersebut diperlukan agar api dan bara yang tersimpan di dalam lapisan gambut dapat dipadamkan secara menyeluruh.

Karakteristik gambut memang membuat penanganan kebakaran menjadi lebih rumit. Material organik yang menumpuk di dalam tanah dapat menyimpan bara meskipun api di permukaan telah terlihat padam. Apabila kondisi lahan tetap kering, bara yang tersisa berpotensi memicu kebakaran kembali dan menyebabkan asap muncul dalam waktu yang lebih lama.

Oleh sebab itu, upaya pemadaman perlu disertai pemeriksaan kondisi lahan secara menyeluruh. Petugas perlu memastikan titik kebakaran telah terkendali, sedangkan pengelolaan air perlu diperkuat agar kawasan yang telah terbakar tidak kembali berada dalam kondisi kering. Pendekatan ini menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran berulang.

Daniel Johan mengungkapkan bahwa pekerjaan besar yang harus segera ditangani adalah pemulihan ekosistem gambut yang telah mengalami kerusakan. Ia menyebut sekitar 70 persen sekat kanal yang rusak perlu segera dipulihkan. Selain itu, ia menyoroti sekitar 60 persen lahan gambut yang disebutnya telah mengering hingga berada di bawah batas aman kelembapan.

Angka-angka tersebut menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti melalui pendataan dan pemetaan lapangan. Pemerintah perlu memastikan lokasi yang mengalami kerusakan, tingkat kekeringan, serta kondisi infrastruktur tata air agar program pemulihan dapat diarahkan pada kawasan yang membutuhkan penanganan segera.

Baca Juga:

Balita 1 Tahun di Samarinda Meninggal karena Sesak Napas, Keluarga Duga Terpapar Asap Karhutla

Sekat kanal memiliki peranan penting dalam menjaga ketersediaan air di kawasan gambut. Infrastruktur tersebut membantu mengendalikan aliran air agar kelembapan lahan tetap terjaga. Jika sekat kanal mengalami kerusakan, air dapat mengalir keluar dan menyebabkan gambut kehilangan kelembapannya, sehingga risiko kebakaran meningkat ketika cuaca kering berlangsung.

Perbaikan sekat kanal karena itu tidak sekadar berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memulihkan fungsi hidrologis gambut. Program tersebut perlu disertai pemantauan berkala untuk memastikan air tetap tersedia dan pengelolaan tata air berjalan sesuai kebutuhan ekosistem.

Tantangan penanganan karhutla diperkirakan semakin besar apabila kondisi cuaca kering berlanjut. Potensi fenomena El Nino hingga awal 2027 turut menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Dalam situasi tersebut, lahan gambut yang telah kehilangan kelembapan berpotensi menjadi lebih mudah terbakar.

Menghadapi risiko tersebut, langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum kebakaran meluas. Pemantauan titik rawan, kesiapan personel dan peralatan, perbaikan sarana tata air, serta sistem pelaporan dini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Penanganan sejak awal diharapkan dapat mengurangi kemungkinan munculnya kebakaran besar yang berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Daniel juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan gambut. Menurutnya, pengelolaan lingkungan perlu memperhatikan hubungan antara kepentingan ekonomi warga dan kelestarian ekosistem. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut perlu dilibatkan agar upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Baca Juga:

Masdar Hilmy Kembali Jadi Rektor UINSA Surabaya Periode 2026-2030, Gantikan Akhmad Muzakki

Keterlibatan warga dapat diwujudkan melalui kegiatan pemantauan lingkungan, pelaporan titik api, perawatan sarana tata air, serta penerapan praktik pengelolaan lahan yang lebih aman. Selain itu, dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik gambut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap ekosistem sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Dari sisi kelembagaan, BPGMN diharapkan mampu menjalankan tugas secara terkoordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain yang memiliki kewenangan terkait. Kejelasan pembagian tugas diperlukan agar program pemulihan gambut dan mangrove tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pengelolaan lingkungan yang terintegrasi.

Daniel Johan menyatakan bahwa dirinya belum dapat memberikan penilaian lebih jauh mengenai kewenangan dan struktur organisasi BPGMN karena belum mempelajari keputusan presiden yang menjadi dasar pembentukannya. Ia berharap pengaturan kelembagaan tersebut dapat menjawab kebutuhan mendesak dalam penanganan kebakaran dan pemulihan ekosistem.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mayjen Sriyanto juga dilantik sebagai wakil kepala badan. Pembentukan lembaga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove serta mencegah karhutla berulang.

Kepala BPGMN diharapkan dapat menerjemahkan mandat tersebut ke dalam program kerja yang memiliki target jelas. Dalam jangka pendek, perhatian diarahkan pada penanganan kebakaran dan pemadaman bara hingga tuntas. Sementara itu, dalam jangka panjang, pemulihan ekosistem, pengelolaan air, serta pencegahan kerusakan gambut perlu menjadi prioritas untuk mengurangi risiko kebakaran pada musim kemarau berikutnya.

Baca Juga:

Tawuran Dua Kelompok di Makassar Libatkan Emak-emak, Batu hingga Petasan Digunakan Saat Bentrokan

Keberhasilan program tersebut juga membutuhkan dukungan anggaran, tenaga ahli, peralatan, dan sistem pengawasan yang memadai. Tanpa perencanaan dan pendanaan yang sesuai, perbaikan infrastruktur maupun pemulihan kawasan berisiko tidak berjalan secara menyeluruh. Karena itu, target program perlu disertai perencanaan pelaksanaan serta evaluasi yang dapat mengukur perkembangan di lapangan.

Komisi IV DPR berharap BPGMN mampu menunjukkan hasil nyata melalui penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api saat kebakaran berlangsung, tetapi juga dari keberhasilan menjaga kelembapan gambut, memulihkan kawasan rusak, serta menurunkan risiko kebakaran berulang.

Pemulihan gambut merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan kerja sama pemerintah, lembaga terkait, ahli lingkungan, dan masyarakat. Dengan perbaikan sekat kanal, pengelolaan tata air, pemantauan kawasan rawan, serta pendekatan ekonomi yang melibatkan warga, ekosistem gambut diharapkan dapat kembali berfungsi dengan baik.

Besarnya pekerjaan yang dihadapi BPGMN menjadi pengingat bahwa pencegahan karhutla harus dilakukan jauh sebelum api muncul. Penanganan yang konsisten, dukungan sumber daya yang memadai, serta pengawasan terhadap hasil program akan menjadi faktor penting dalam menjaga kawasan gambut dan mengurangi dampak asap bagi masyarakat.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah

Baca Juga:

Kabut Asap di Parepare Paksa Sekolah Daring, Bahan Baku Dapur MBG Dibagikan Gratis