639,23 Hektare Lahan Masih Terbakar, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah Jadi Prioritas Pemadaman

639,23 Hektare Lahan Masih Terbakar, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah Jadi Prioritas Pemadaman

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di enam provinsi di Indonesia dengan total luas area yang masih dalam penanganan mencapai 639,23 hektare. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan, kebakaran terluas berada di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang meliputi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.

Informasi tersebut disampaikan Suharyanto saat melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 13 Oktober 2026. Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Pemerintah terus mengerahkan personel serta peralatan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.

Dari keseluruhan area yang masih ditangani, kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting mencapai 513,89 hektare. Luas tersebut menjadi bagian terbesar dari total lahan terbakar yang dilaporkan BNPB. Penemuan titik kebakaran baru di kawasan konservasi itu membuat upaya pemadaman di Kalimantan Tengah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan unsur terkait di daerah.

Suharyanto menjelaskan, area yang terbakar di Tanjung Puting merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Meski demikian, kebakaran di kawasan taman nasional tetap menjadi persoalan serius karena wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi yang harus dilindungi. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan, luas area terdampak, serta tantangan dalam menjangkau titik api.

Untuk mempercepat pemadaman, operasi darat terus diperkuat melalui penambahan personel dan peralatan. Panglima Komando Daerah Militer di Kalimantan Tengah juga memimpin langsung penanganan di lapangan. Pengerahan tersebut diharapkan membantu petugas menjangkau lokasi kebakaran, terutama di area yang sulit diakses menggunakan kendaraan maupun sarana pendukung lainnya.

Operasi pemadaman melalui udara juga telah diupayakan, tetapi menghadapi kendala berupa kabut asap tebal yang mengurangi jarak pandang. Kondisi tersebut membuat armada udara belum dapat beroperasi secara optimal. Menurut Suharyanto, upaya penerbangan dari Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya dan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin belum dapat menembus kondisi jarak pandang yang terbatas.

Baca Juga:

Pemprov Lampung Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Kendaraan Roda Enam ke Atas Wajib Tunjukkan STNK dan QR Code

Hambatan tersebut berdampak pada pelaksanaan pemadaman menggunakan helikopter melalui metode water bombing, yakni menjatuhkan air dari udara ke titik kebakaran. Operasi modifikasi cuaca yang diharapkan dapat mendukung penanganan karhutla juga menjadi bagian dari upaya yang terus dioptimalkan. Namun, seluruh kegiatan penerbangan tetap harus mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan operasional.

Selain menghambat pemadaman, rendahnya jarak pandang akibat asap juga memengaruhi aktivitas penerbangan lainnya. Suharyanto menyampaikan bahwa di Kalimantan Tengah, operasi udara dan penerbangan pesawat komersial sementara tidak dapat berjalan akibat kondisi tersebut. Situasi ini memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan di kawasan hutan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting. Dalam rapat penanganan karhutla pada Senin, 12 Oktober 2026, Presiden menegaskan pentingnya menjaga kawasan taman nasional tersebut. Perlindungan kawasan konservasi menjadi perhatian karena wilayah itu memiliki nilai ekologis dan menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk orangutan.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menekankan perlunya penguatan personel polisi hutan untuk menjaga kawasan hutan Indonesia. Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas petugas diharapkan dapat mendukung pengawasan, pencegahan kebakaran, serta perlindungan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang, selain pemadaman ketika kebakaran telah terjadi.

Kondisi medan di Tanjung Puting menjadi salah satu tantangan utama bagi petugas. Lokasi kebakaran dilaporkan tersebar di sejumlah titik, termasuk wilayah rawa yang sulit dijangkau kendaraan. Karena itu, kebutuhan peralatan pemadaman yang sesuai dengan karakteristik lapangan menjadi perhatian dalam koordinasi penanganan antara pemerintah pusat, TNI, BNPB, dan unsur terkait lainnya.

Baca Juga:

Polda Banten Kirim 45 Personel Brimob ke Papua Tengah untuk Amankan Kawasan Freeport

Dalam perkembangan penanganan tersebut, pemerintah juga membahas kebutuhan pompa air berukuran kecil serta sarana untuk memperoleh sumber air di lokasi kebakaran. Peralatan tersebut diperlukan agar petugas dapat melakukan pemadaman secara lebih efektif di wilayah yang tidak mudah dijangkau. Dukungan terhadap kebutuhan lapangan diharapkan membantu mempercepat pengendalian api tanpa mengabaikan keselamatan personel.

Secara nasional, penanganan karhutla di enam provinsi membutuhkan koordinasi lintas instansi dan dukungan sumber daya yang memadai. Setiap wilayah memiliki karakteristik lahan, kondisi akses, serta tantangan cuaca yang berbeda. Oleh karena itu, strategi pemadaman disesuaikan dengan situasi di lapangan, termasuk mengutamakan operasi darat ketika kondisi asap belum memungkinkan pelaksanaan penerbangan.

Besarnya luas lahan yang masih terbakar juga menunjukkan pentingnya pemantauan titik api secara berkelanjutan. Selain memadamkan kebakaran yang sudah terdeteksi, petugas perlu mengantisipasi munculnya titik api baru agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Pengawasan di sekitar kawasan konservasi menjadi penting untuk mengurangi risiko kerusakan habitat dan dampak lanjutan terhadap lingkungan.

BNPB menyatakan penanganan karhutla akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan personel, peralatan, serta koordinasi antarlembaga. Berdasarkan laporan per 13 Oktober 2026, luas lahan yang masih ditangani di enam provinsi mencapai 639,23 hektare, dengan 513,89 hektare berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada efektivitas pemadaman di lapangan dan kondisi yang memungkinkan operasi darat maupun udara dilaksanakan secara aman.

Jurnalis : Wulandari

Baca Juga:

Turis Lompat dari Jembatan Banpo ke Sungai Han, Seoul Perketat Pengawasan dan Keamanan