Zulhas Ingatkan Ancaman bagi Nelayan Indonesia, Kesejahteraan Rendah Dinilai Berisiko Membuat Laut Dikuasai Asing

Zulhas Ingatkan Ancaman bagi Nelayan Indonesia, Kesejahteraan Rendah Dinilai Berisiko Membuat Laut Dikuasai Asing

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan Indonesia yang dinilai masih memprihatinkan. Menurutnya, lemahnya kondisi ekonomi nelayan dalam negeri tidak hanya berdampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan Indonesia dalam menjaga dan mengoptimalkan kekayaan sumber daya lautnya.

Zulhas menegaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi perikanan yang sangat besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh keberadaan nelayan yang sejahtera, memiliki sarana penangkapan memadai, serta mampu bersaing dengan pelaku usaha perikanan dari negara lain. Tanpa penguatan sektor nelayan domestik, kekayaan laut Indonesia dinilai berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat berada di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Ia menilai bahwa ketimpangan kemampuan antara nelayan Indonesia dan nelayan dari sejumlah negara lain harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, nelayan yang memiliki dukungan modal, kapal memadai, dan teknologi lebih baik cenderung mempunyai kemampuan lebih besar untuk menjalankan kegiatan usaha perikanan.

Menurut Zulhas, negara seperti China, Vietnam, Thailand, dan Jepang memiliki pelaku usaha perikanan yang dinilai lebih kuat dari sisi kemampuan ekonomi dan sarana penangkapan. Sebaliknya, sebagian nelayan Indonesia masih menghadapi keterbatasan peralatan dan kapasitas usaha. Kondisi tersebut membuat penguatan ekonomi nelayan menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam upaya melindungi kepentingan nasional di sektor kelautan.

Nilai Tukar Nelayan Masih Menjadi Sorotan

Salah satu indikator yang menjadi perhatian Zulhas adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Berdasarkan angka yang disampaikannya, NTN pada 2025 tercatat sebesar 103,9. Angka tersebut dinilai menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan masih menghadapi tantangan, terutama ketika dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga, biaya operasional melaut, serta ketidakpastian pendapatan yang bergantung pada hasil tangkapan.

Nilai Tukar Nelayan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dan indeks harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga. Angka di atas 100 secara umum menunjukkan adanya peningkatan daya tukar berdasarkan perbandingan indeks tersebut, tetapi tidak secara otomatis berarti seluruh nelayan telah hidup sejahtera. Kondisi ekonomi setiap keluarga nelayan tetap dapat berbeda, bergantung pada penghasilan, biaya operasional, dan kebutuhan masing-masing.

Baca Juga:

Dandim 0506/Tgr Hadiri Pelantikan Ketua DPRD Kota Tangerang

Zulhas membandingkan kondisi tersebut dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang disebut mencapai 131 pada periode yang sama. Ia memandang perbedaan tersebut sebagai salah satu alasan perlunya perhatian lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, masyarakat yang bekerja di sektor kelautan seharusnya memperoleh dukungan yang memadai mengingat besarnya peran mereka dalam menyediakan pangan dan menjaga pemanfaatan sumber daya perikanan.

Ia juga menyoroti kenyataan bahwa sebagian keluarga nelayan masih memerlukan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk pangan dan pendidikan anak. Situasi tersebut menjadi perhatian karena pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko yang tidak kecil, mulai dari ketidakpastian hasil tangkapan hingga perubahan kondisi cuaca dan biaya operasional yang dapat memengaruhi pendapatan.

Zulhas menilai peningkatan kesejahteraan nelayan tidak cukup dilakukan melalui bantuan sementara. Diperlukan langkah yang lebih mendasar untuk memperkuat kemampuan ekonomi mereka, termasuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki akses terhadap sarana penangkapan, serta menciptakan sistem pemasaran yang memberikan keuntungan lebih adil kepada nelayan.

Risiko Pencurian Ikan dan Kerugian Ekonomi

Selain menyoroti persoalan kesejahteraan, Zulhas mengangkat isu pencurian ikan yang disebut menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Ia merujuk pada pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai dugaan kerugian akibat pencurian sumber daya ikan yang diperkirakan mencapai hampir Rp200 triliun setiap tahun.

Angka tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya laut. Namun, besaran kerugian tersebut merupakan angka yang disampaikan dalam pernyataan pejabat dan perlu dipahami sesuai konteks serta dasar perhitungannya. Pencurian ikan, pengawasan wilayah perairan, dan pengelolaan sumber daya perikanan merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan serius dan koordinasi antarlembaga.

Baca Juga:

Mengenal Kulminasi Matahari, Benarkah Fenomena Ini Membuat Surabaya Semakin Panas?

Menurut Zulhas, lemahnya kemampuan ekonomi nelayan domestik dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar rendahnya pendapatan masyarakat pesisir. Ketika nelayan sulit mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas armadanya, Indonesia menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan potensi perikanan serta memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dalam negeri.

Ia juga mengaitkan pengelolaan kekayaan laut dengan penerimaan negara dan kemampuan pembiayaan berbagai kebutuhan nasional. Sumber daya alam yang dikelola secara baik diharapkan dapat memberikan nilai tambah melalui kegiatan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat pendapatan masyarakat dan negara. Karena itu, penguatan nelayan dan perlindungan sumber daya laut dipandang saling berkaitan.

Presiden Prabowo Minta Kesejahteraan Nelayan Ditingkatkan

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengambil langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu sasaran yang disebutkan adalah mendorong Nilai Tukar Nelayan dari posisi sekitar 103 menjadi minimal 120 pada tahun berikutnya.

Target tersebut menunjukkan adanya dorongan agar peningkatan kondisi ekonomi nelayan dilakukan secara terukur. Untuk mencapainya, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap pendapatan dan produktivitas masyarakat pesisir. Keberhasilan program juga perlu dinilai melalui perubahan kondisi kehidupan nelayan, bukan hanya berdasarkan jumlah bantuan atau kegiatan yang telah diselenggarakan.

Salah satu program yang disinggung adalah pembangunan Kampung Nelayan. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir melalui perbaikan fasilitas, peningkatan akses terhadap sarana penunjang, serta penguatan ekosistem usaha perikanan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, kegiatan penangkapan, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran ikan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.

Baca Juga:

Enzo Maresca di Ambang Rekor Premier League Usai Man City Gasak Liverpool 3-0

Meski demikian, pembangunan fasilitas perlu disertai pengelolaan yang berkelanjutan. Ketersediaan tempat pendaratan ikan, fasilitas penyimpanan, akses distribusi, dan jaringan pemasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan nelayan dalam perencanaan juga penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Rencana Penambahan Kapal untuk Nelayan Lokal

Penguatan armada perikanan juga menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pembangunan ribuan kapal nelayan mulai tahun depan. Kapal-kapal tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan perikanan nasional dan memperbesar kapasitas nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi laut.

Prabowo menilai bahwa keberadaan kapal asing yang mengambil sumber daya ikan di perairan Indonesia merupakan persoalan yang memerlukan perhatian serius. Karena itu, pemerintah menyatakan akan memperkuat kapasitas nelayan domestik, termasuk melalui penyediaan sarana penangkapan yang lebih memadai.

Penambahan kapal diharapkan dapat membuka peluang bagi nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan memperluas kegiatan usaha. Namun, penyediaan armada perlu disertai pelatihan, akses pembiayaan, ketersediaan bahan bakar, fasilitas perawatan, serta jaminan keselamatan kerja. Tanpa dukungan tersebut, kapal baru berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal atau justru menambah beban biaya operasional.

Selain itu, penguatan armada nasional perlu berjalan seiring dengan pengawasan wilayah perairan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan pengelolaan sumber daya ikan berdasarkan keberlanjutan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas penangkapan tidak hanya mengejar hasil produksi, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian ekosistem laut untuk jangka panjang.

Baca Juga:

Mengenal Kulminasi Matahari, Benarkah Fenomena Ini Membuat Surabaya Semakin Panas?

Penguatan Nelayan Dinilai Penting bagi Ketahanan Pangan

Nelayan mempunyai peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan nasional karena hasil tangkapan laut menjadi salah satu sumber protein bagi masyarakat. Ketika kondisi ekonomi nelayan membaik, manfaatnya berpotensi meluas ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, transportasi, hingga kegiatan usaha skala kecil di wilayah pesisir.

Sebaliknya, apabila nelayan terus menghadapi kesulitan ekonomi, dampaknya dapat dirasakan oleh keluarga mereka dan pelaku usaha yang bergantung pada hasil perikanan. Ketidakpastian pendapatan juga berpotensi memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan nelayan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi pesisir. Pemerintah diharapkan mampu memperkuat akses modal, memperbaiki rantai distribusi hasil tangkapan, meningkatkan fasilitas penyimpanan agar ikan tidak cepat rusak, serta memperluas akses pasar agar nelayan mendapatkan harga yang lebih layak.

Persoalan harga jual menjadi salah satu hal yang penting karena hasil tangkapan ikan memiliki masa simpan terbatas. Ketika fasilitas penyimpanan dan distribusi belum memadai, nelayan dapat menghadapi tekanan untuk segera menjual hasil tangkapan meskipun harga sedang rendah. Perbaikan fasilitas pascapanen dan akses pemasaran dapat membantu mengurangi kerugian sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan.

Di sisi lain, penguatan sektor perikanan harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya laut. Pengawasan terhadap praktik penangkapan yang melanggar ketentuan, pengelolaan wilayah tangkap, serta penggunaan alat penangkapan yang sesuai aturan diperlukan agar peningkatan produktivitas tidak mengancam keberlanjutan populasi ikan.

Baca Juga:

Achmad Hidayat Gabung PSI, PDIP Tanggapi dengan Ungkapan “Patah Satu Tumbuh Seribu”

Menjaga Laut dengan Memperkuat Masyarakat Pesisir

Pernyataan Zulhas menjadi pengingat bahwa kekayaan laut Indonesia tidak cukup hanya diukur dari luas wilayah perairan dan besarnya potensi sumber daya ikan. Kemampuan masyarakat pesisir untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan tersebut juga menjadi ukuran penting keberhasilan pengelolaan sektor kelautan.

Upaya memperkuat nelayan membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha perikanan, hingga organisasi masyarakat. Kebijakan yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan, memperkuat daya saing produk perikanan nasional, serta mendukung pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya laut.

Target peningkatan Nilai Tukar Nelayan hingga 120 dan rencana pembangunan ribuan kapal menjadi langkah yang disampaikan pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Pelaksanaan program-program itu akan membutuhkan pengawasan dan evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan, khususnya kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan modal dan fasilitas.

Dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, penguatan armada perikanan, dan pengawasan laut yang konsisten, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan kekayaan kelautannya untuk kepentingan nasional. Tantangan ke depan bukan hanya memastikan sumber daya ikan tetap berada dalam pengelolaan yang sah, tetapi juga menjamin bahwa nelayan lokal memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang dan hidup lebih sejahtera.

Jurnalis : Wulandari