UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Dua Badan Baru Akan Dibentuk

 

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Dua Badan Baru Akan Dibentuk

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan regulasi tersebut sekaligus membuka jalan bagi pembentukan dua badan baru yang akan bertugas mengelola aset hasil perampasan serta mengawasi pelaksanaan proses perampasan aset.

Keputusan pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Persetujuan diberikan setelah laporan hasil pembahasan RUU disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan seluruh tahapan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dilaksanakan.

Undang-undang ini menjadi salah satu regulasi yang telah lama dinantikan dalam upaya memperkuat mekanisme hukum untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Proses pembahasannya berlangsung cukup panjang, bahkan telah bergulir selama sekitar 18 tahun sebelum akhirnya memperoleh persetujuan DPR dalam rapat paripurna.

Dalam pembahasan tingkat pertama, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut pada Rabu (18/11/2026). Hasil pembahasan kemudian disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna guna memperoleh persetujuan akhir sebagai undang-undang.

Habiburokhman menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM masuk kategori tetap, 135 DIM merupakan perubahan redaksional, 40 DIM mengalami perubahan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

Selain pembahasan materi secara internal, Komisi III DPR RI juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat, ahli, organisasi, serta pihak-pihak terkait dalam penyusunan regulasi.

Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan. Lembaga ini nantinya bertugas menangani aset yang telah dirampas melalui proses hukum, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, hingga penjualan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa badan pengelola tersebut dirancang sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengangkatan pimpinan badan akan dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Soedeson, pembentukan badan dalam bentuk lembaga tersendiri dipandang lebih efektif dibandingkan konsep dewan yang sebelumnya diusulkan pemerintah. Bentuk badan dinilai memberikan struktur kewenangan yang lebih jelas sehingga pimpinan dapat mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan aset secara lebih terarah.

Selain badan pengelola, regulasi tersebut juga mengatur pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga pengawasan ini ditujukan untuk mengawal pelaksanaan perampasan aset serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum maupun pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut.

Habiburokhman menyampaikan bahwa keberadaan badan pengawas independen menjadi bagian dari upaya menjawab kekhawatiran publik terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan diperlukan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu, melainkan dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip hukum.

Dalam ketentuan yang dibahas, badan pengawas juga memiliki peran dalam menyusun serta menegakkan kode etik terhadap pihak yang menjalankan tugas pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset. Mekanisme pelaporan berkala kepada Presiden dan DPR turut menjadi bagian dari pengawasan kelembagaan.

Struktur badan pengawas sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang dibahas juga memuat komposisi lima anggota dengan masa jabatan lima tahun. Anggota badan tersebut dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sesuai ketentuan dalam naskah undang-undang.

RUU Perampasan Aset juga mencakup sejumlah tindak pidana yang menjadi cakupan pengaturan. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Pengaturan terhadap penipuan berbasis teknologi informasi menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan, terutama terhadap kasus yang menimbulkan banyak korban, seperti investasi bodong, perdagangan saham ilegal atau bodong, serta berbagai bentuk penipuan yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa pemberlakuan mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya. Penjatuhan sanksi pidana tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ancaman pidana mati untuk tindak pidana tertentu apabila memang diatur dalam hukum.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah selanjutnya perlu menindaklanjuti pembentukan lembaga pengelola dan pengawas serta menyiapkan mekanisme pelaksanaan sesuai ketentuan regulasi. Keberadaan kedua badan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset hasil tindak pidana, sekaligus memastikan proses pengelolaan dan pengawasan berjalan dengan akuntabilitas yang jelas.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha

author avatar
Wafiq Qodriyatussoleha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya

Mengungkap Fakta Terkini

Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !