Puan Maharani Optimistis UU Perampasan Aset Bermanfaat bagi Bangsa

 

Puan Maharani Optimistis UU Perampasan Aset Bermanfaat bagi Bangsa

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ia berharap regulasi yang telah melalui proses pembahasan panjang di parlemen tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, sekaligus menjadi instrumen penting dalam upaya penegakan hukum.

RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR serta perwakilan pemerintah.

Puan menyampaikan bahwa pengesahan regulasi tersebut bukan dilakukan karena adanya tekanan maupun desakan dari pihak tertentu. Menurutnya, proses legislasi telah berjalan melalui berbagai tahapan pembahasan, penelaahan, serta penyerapan aspirasi masyarakat sebelum akhirnya disetujui dalam rapat paripurna.

Ia menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan salah satu rancangan legislasi yang telah lama berada dalam agenda pembahasan DPR. Prosesnya membutuhkan waktu untuk memastikan materi yang disusun dapat menjawab kebutuhan hukum sekaligus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Dalam proses pembahasan, DPR telah melaksanakan puluhan hingga puluhan kegiatan partisipasi publik, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Puan menyebut terdapat 87 kegiatan partisipasi bermakna yang dilakukan untuk memperoleh masukan dari berbagai kalangan terkait substansi rancangan undang-undang tersebut.

Selain melalui forum diskusi dan rapat bersama pihak terkait, DPR juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Puan menyampaikan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi dilakukan di 15 provinsi serta 46 daerah pemilihan (dapil) guna mendapatkan pandangan masyarakat dari berbagai wilayah.

Masukan yang diperoleh melalui rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan materi RUU Perampasan Aset. DPR juga melakukan penelitian, penelaahan dan evaluasi terhadap ketentuan yang disusun, termasuk untuk memastikan regulasi tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Puan menegaskan, penyelesaian RUU Perampasan Aset dilakukan melalui mekanisme legislasi yang telah dijalankan sesuai tahapan. Ia menilai berbagai proses pembahasan dan penyerapan masukan menjadi bagian penting sebelum regulasi tersebut memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna DPR.

Dalam rapat paripurna, setelah laporan pembahasan disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, Puan kemudian meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Persetujuan forum disampaikan secara bersama-sama, yang kemudian diikuti dengan pengesahan melalui ketukan palu pimpinan rapat.

Pengesahan tersebut juga berlangsung lebih cepat dibandingkan target penyelesaian yang sebelumnya dijadwalkan pada 15 Desember 2026. DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan serta pengambilan keputusan sebelum batas waktu yang direncanakan, setelah rangkaian pembahasan intensif dilakukan.

Meski demikian, implementasi undang-undang tersebut nantinya akan menjadi bagian penting dalam memastikan mekanisme perampasan aset dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terkait.

Puan berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat dan negara. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa berbagai hal yang menjadi perhatian selama proses pembahasan telah diantisipasi melalui penyusunan materi regulasi tersebut.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, DPR telah menyelesaikan salah satu agenda legislasi yang menjadi perhatian publik selama bertahun-tahun. Pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum serta pengelolaan aset hasil tindak pidana secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha

author avatar
Wafiq Qodriyatussoleha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya

Mengungkap Fakta Terkini

Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !