Transjakarta Kaji Pengelolaan Transportasi Laut Kepulauan Seribu, Targetkan Layanan yang Lebih Terintegrasi

Transjakarta Kaji Pengelolaan Transportasi Laut Kepulauan Seribu, Targetkan Layanan yang Lebih Terintegrasi

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta tengah mempersiapkan kajian untuk mengambil peran dalam pengelolaan transportasi laut menuju dan antarwilayah Kepulauan Seribu. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi, termasuk menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan dengan jaringan transportasi yang tersedia di daratan Jakarta.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon mengatakan proses persiapan dilakukan secara bertahap. Perusahaan terlebih dahulu mengumpulkan berbagai informasi dan aspirasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu. Langkah tersebut diperlukan agar rencana pengelolaan yang disusun nantinya dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kondisi transportasi yang sudah berjalan.

Tahap awal kajian ditargetkan selesai pada akhir September 2026. Pada tahap ini, Transjakarta akan membahas sejumlah hal mendasar, mulai dari strategi pengelolaan, bentuk entitas yang akan digunakan, hingga aspek legalitas yang diperlukan untuk menjalankan layanan transportasi laut tersebut.

Setelah tahap pertama rampung, pembahasan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yang dijadwalkan berlangsung sekitar Oktober hingga pertengahan November 2026. Pada fase tersebut, sejumlah aspek teknis dan pembiayaan akan dikaji lebih mendalam, termasuk penentuan tarif, skema Public Service Obligation (PSO), kebutuhan pendanaan, serta berbagai komponen lain yang berkaitan dengan keberlangsungan layanan.

Menurut Welfizon, persoalan pembiayaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhitungkan. Apabila layanan transportasi ditujukan untuk memberikan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat, maka dukungan PSO masih dibutuhkan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi biaya operasional transportasi laut yang tidak sepenuhnya dapat ditutup hanya dari pendapatan tiket.

Berdasarkan kondisi pengelolaan saat ini, pendapatan yang berasal dari tiket disebut baru mampu menutup sekitar 15 persen dari keseluruhan biaya yang dialokasikan melalui APBD. Dengan kata lain, penerimaan tiket masih memiliki porsi yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan biaya operasional layanan transportasi laut.

Baca Juga:

Demi Kondisi Pemain, Persib Disarankan Naik Pesawat Non Ekonomi saat Tandang di ACL 2

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan skema pengelolaan baru. Pemerintah dan Transjakarta perlu memastikan bahwa perubahan pengelola nantinya tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga tetap mampu mempertahankan keterjangkauan tarif bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

Rencana pengalihan pengelolaan transportasi laut sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai Transjakarta memiliki pengalaman dalam mengelola layanan transportasi publik dalam skala besar dan memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup baik. Atas dasar itu, Transjakarta dipandang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan transportasi laut secara lebih terintegrasi.

Namun, proses pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung. Sejumlah aturan perlu disesuaikan agar pengelolaan transportasi laut dapat memiliki landasan hukum dan mekanisme operasional yang jelas. Pemerintah sebelumnya menyebut perubahan regulasi, termasuk aturan daerah dan ketentuan mengenai tarif, masih perlu dipersiapkan sebelum pengelolaan sepenuhnya dialihkan.

Selain menyusun kajian administratif dan finansial, Transjakarta juga perlu melihat kondisi sarana dan prasarana transportasi yang sudah tersedia. Peninjauan terhadap dermaga, fasilitas pelabuhan, serta armada kapal menjadi bagian penting untuk mengetahui kebutuhan pengembangan layanan dan peningkatan standar keselamatan.

Pengelolaan yang lebih terintegrasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kepulauan Seribu, terutama dalam hal keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan kemudahan akses. Integrasi antara transportasi laut dan transportasi darat juga diharapkan dapat membuat perjalanan masyarakat dari kepulauan menuju pusat aktivitas di Jakarta menjadi lebih teratur.

Baca Juga:

Lahan Gambut di Banjar Terbakar, Petugas Gabungan Berjibaku Kendalikan Api

Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, transportasi laut memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu sarana utama untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Mobilitas warga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan dan pendidikan, tetapi juga akses terhadap layanan kesehatan, perdagangan, pemerintahan, serta aktivitas sosial lainnya.

Karena itu, pengembangan layanan transportasi laut perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan. Jadwal perjalanan, kapasitas kapal, kondisi dermaga, faktor keselamatan, hingga kebutuhan masyarakat di masing-masing pulau menjadi sejumlah aspek yang harus diperhitungkan secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berharap pengelolaan yang lebih profesional dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan sistem transportasi yang terintegrasi, mobilitas masyarakat di Kepulauan Seribu diharapkan semakin mudah dan pada akhirnya dapat ikut mendukung kegiatan ekonomi serta pariwisata di wilayah tersebut.

Meski demikian, seluruh rencana tersebut masih berada dalam tahap kajian. Pemerintah dan Transjakarta perlu menyelesaikan berbagai aspek teknis, hukum, kelembagaan, serta pembiayaan sebelum layanan dapat sepenuhnya dikelola dengan skema baru. Pemerintah DKI sebelumnya menyatakan proses alih kelola masih dalam tahap pengkajian intensif dan diharapkan dapat menghasilkan skema serta peta jalan yang paling sesuai bagi masyarakat.

Dengan kajian yang dilakukan secara bertahap, diharapkan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu nantinya tidak sekadar memindahkan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Lebih dari itu, perubahan tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem transportasi yang lebih aman, terjangkau, profesional, dan terhubung dengan jaringan transportasi Jakarta secara keseluruhan.

Baca Juga:

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, BGN Soroti Kelalaian dalam Proses Distribusi Makanan

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar