Survei DEN Ungkap Siswa Penerima MBG Lebih Rajin Masuk Sekolah, Kualitas Menu dan Pemerataan Masih Jadi Sorotan

Survei DEN Ungkap Siswa Penerima MBG Lebih Rajin Masuk Sekolah, Kualitas Menu dan Pemerataan Masih Jadi Sorotan

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan indikasi dampak positif terhadap kehadiran siswa di sekolah. Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), siswa yang menerima program tersebut tercatat lebih jarang absen dibandingkan dengan siswa yang belum mendapatkan MBG. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas makanan hingga pemerataan distribusi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mochamad Firman Hidayat, menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan untuk melihat hubungan antara pelaksanaan MBG dan sejumlah indikator pendidikan. Aspek yang diperhatikan meliputi tingkat kehadiran siswa, semangat belajar, serta rasa lapar yang dialami anak selama menjalani kegiatan belajar di sekolah.

Modul khusus dalam Susenas tersebut mulai diterapkan pada September 2025 dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia. DEN bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga lain untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pengalaman siswa yang menerima maupun belum menerima program makan bergizi.

Firman menyampaikan bahwa hasil kajian memperlihatkan adanya perbedaan pola kehadiran antara kedua kelompok siswa tersebut. Siswa penerima MBG cenderung lebih jarang tidak masuk sekolah, sedangkan siswa yang belum memperoleh program tersebut tercatat lebih sering absen. Temuan ini menjadi salah satu indikasi bahwa penyediaan makanan di sekolah berpotensi mendukung keteraturan kehadiran peserta didik.

Kajian tersebut juga menemukan adanya keterkaitan antara intensitas penerimaan program dan tingkat ketidakhadiran siswa. Menurut pemaparan Firman, penurunan absensi terlihat semakin besar seiring dengan meningkatnya intensitas penerimaan MBG di sekolah. Namun, temuan ini perlu dipahami sebagai hasil kajian yang menunjukkan hubungan antara sejumlah faktor, bukan sebagai bukti bahwa MBG merupakan satu-satunya penyebab meningkatnya kehadiran siswa.

Selain kehadiran, kualitas makanan yang disajikan juga menjadi perhatian dalam kajian DEN. Hasil survei menunjukkan bahwa mutu menu berkaitan dengan semangat belajar siswa. Sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu sangat baik menyatakan bahwa semangat belajar mereka meningkat. Sebaliknya, siswa yang menilai kualitas makanan kurang baik menunjukkan kecenderungan lebih rendah dalam merasakan peningkatan semangat belajar.

Baca Juga:

Cerita Sekolah Lansia di Bantul, Harunya Simbah Saat Bisa Menuliskan Namanya Sendiri

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan kepada peserta didik. Mutu menu, kandungan gizi, kebersihan, serta kesesuaian makanan dengan kebutuhan anak juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Makanan yang memenuhi standar gizi dan disajikan dalam kondisi layak diharapkan dapat membantu siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih nyaman.

Program MBG sendiri dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dalam lingkungan sekolah, pemenuhan kebutuhan makan dapat membantu mengurangi gangguan belajar yang berkaitan dengan rasa lapar. Meski demikian, peningkatan prestasi akademik dan hasil belajar tetap dipengaruhi berbagai faktor lain, seperti kualitas pengajaran, lingkungan keluarga, fasilitas pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi siswa.

Di balik temuan positif tersebut, pemerataan distribusi MBG masih menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan. DEN mencatat bahwa penerima program berdasarkan data Susenas periode September masih cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih besar terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses secara memadai.

Firman menilai bahwa penyaluran program perlu diarahkan secara lebih tepat, terutama untuk masyarakat miskin, wilayah perdesaan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Wilayah-wilayah tersebut dapat menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan bahan pangan, pembangunan fasilitas pengolahan makanan, distribusi, dan pengawasan pelaksanaan program.

Pemerataan menjadi penting agar manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh siswa di kawasan perkotaan yang relatif mudah dijangkau. Anak-anak di daerah dengan keterbatasan akses pangan dan layanan dasar juga perlu memperoleh perhatian. Penentuan prioritas penerima manfaat berdasarkan kebutuhan masyarakat dapat membantu pemerintah mengarahkan sumber daya kepada kelompok yang paling memerlukan dukungan gizi.

Baca Juga:

Lantik Pejabat Baru, Sekjen Kemendagri Tekankan Evaluasi Kinerja dan Target yang Terukur

Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi, khususnya terkait tata kelola dan pengawasan keamanan pangan. Guru Besar bidang sosiologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ratih Lestarini, S.H., M.H., menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyediaan makanan dalam program tersebut. Perhatian ini muncul di tengah laporan berbagai kasus dugaan keracunan yang melibatkan penerima MBG.

Dalam paparan yang diberitakan, Ratih mengutip data Kementerian Kesehatan yang mencatat 446 kasus keracunan terkait program MBG di 220 kabupaten/kota hingga pertengahan 2026, dengan total 37.693 korban yang mengalami gangguan pencernaan massal. Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak peluncuran MBG pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026. Kedua angka tersebut berasal dari sumber dan periode pendataan yang berbeda sehingga tidak dapat langsung dianggap sebagai satu kumpulan data yang sama.

Ratih menilai perluasan jumlah penerima manfaat harus disertai penguatan kualitas layanan dan pengawasan. Menurutnya, evaluasi tidak seharusnya hanya berfokus pada pencapaian target cakupan, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman, memenuhi kebutuhan gizi, dan dikelola dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan tersebut mencakup proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian ke sekolah. Setiap tahapan memerlukan standar yang jelas dan pengendalian mutu yang konsisten. Apabila ditemukan dugaan masalah keamanan pangan, pemeriksaan harus dilakukan secara tepat untuk mengidentifikasi penyebab dan mencegah kejadian serupa, tanpa menyimpulkan penyebab sebelum hasil pemeriksaan tersedia.

Dalam upaya memperluas jangkauan program, Badan Gizi Nasional (BGN) juga terus mengembangkan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Pada 14 Oktober 2026, sebanyak 980 SPPG di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali diaktifkan secara serentak di 16 provinsi.

Baca Juga:

Pramono Anung Sebut Inflasi Jakarta 2,71 Persen Masih Terkendali, Stabilitas Harga Jadi Perhatian

Dari jumlah tersebut, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatera, sedangkan 289 lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali. Pengaktifan fasilitas tersebut merupakan salah satu langkah untuk memperluas kapasitas pelayanan. Namun, ketersediaan dapur saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan program karena tetap diperlukan dukungan logistik, tenaga pelaksana, pengawasan mutu, dan sistem distribusi yang sesuai dengan kondisi setiap daerah.

Hasil kajian DEN memberikan gambaran bahwa MBG berpotensi mendukung kehadiran dan semangat belajar siswa, terutama ketika makanan yang disediakan dinilai berkualitas baik. Pada saat yang sama, pemerataan akses, keamanan pangan, dan akuntabilitas pelaksanaan tetap menjadi aspek penting yang perlu dibenahi.

Ke depan, evaluasi program perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan manfaat yang dirasakan siswa sekaligus berbagai kendala di lapangan. Dengan perbaikan kualitas layanan, pengawasan yang konsisten, serta penyaluran yang lebih tepat sasaran, program MBG diharapkan dapat memenuhi tujuan pemenuhan gizi anak tanpa mengabaikan keselamatan dan kebutuhan peserta didik di seluruh Indonesia.

Jurnalis : Wulandari