Sony Sonjaya Disebut Kantongi Lebih dari 20 Nama yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi MBG, Siap Jadi Justice Collaborator

Sony Sonjaya Disebut Kantongi Lebih dari 20 Nama yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi MBG, Siap Jadi Justice Collaborator

Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, melalui tim kuasa hukumnya menyatakan siap mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Langkah tersebut diambil dengan tujuan membantu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara yang saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Sony Sonjaya menyebutkan bahwa kliennya telah menyampaikan informasi mengenai lebih dari 20 nama yang diduga mengetahui ataupun terlibat dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan program MBG. Bahkan, menurut keterangan tersebut, daftar nama yang telah disampaikan masih merupakan sebagian kecil dari informasi yang dimiliki dan akan kembali diungkap pada pemeriksaan lanjutan apabila diminta oleh penyidik.

Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa permohonan menjadi justice collaborator bukan merupakan upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum agar seluruh fakta yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam program strategis nasional tersebut dapat diungkap secara menyeluruh. Dengan memberikan keterangan secara terbuka, diharapkan penyidik dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai mekanisme serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.

Dalam keterangannya, kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan titik layanan atau satuan pelayanan program, tetapi juga menyangkut berbagai proses pengadaan barang dan jasa. Beberapa sektor yang disebut akan menjadi bagian dari penjelasan Sony meliputi pengadaan kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, tablet, perlengkapan pendukung, hingga berbagai kebutuhan lainnya yang diduga tidak sesuai dengan mekanisme yang semestinya.

Sementara itu, aparat penegak hukum masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Penetapan seseorang sebagai tersangka maupun pihak yang bertanggung jawab secara pidana akan didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, informasi mengenai nama-nama yang disebutkan oleh Sony masih harus diverifikasi melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sebelum dapat menjadi dasar pengambilan tindakan hukum.

Baca Juga:

Prabowo Prihatin Ibu Hamil Meninggal karena Jarak Rumah Sakit Terlalu Jauh, Pemerintah Siapkan Perbaikan 400 Rumah Sakit

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Karena melibatkan anggaran yang besar dan cakupan pelaksanaan yang luas, program tersebut membutuhkan sistem pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Pengamat hukum menilai bahwa mekanisme justice collaborator sering kali menjadi instrumen penting dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak. Keterangan dari pelaku yang bekerja sama dapat membantu penyidik menelusuri aliran dana, pola pengambilan keputusan, serta jaringan yang diduga terlibat. Namun demikian, setiap keterangan tetap harus didukung oleh alat bukti lain sehingga memiliki kekuatan hukum dalam proses peradilan.

Hingga saat ini, penyidikan perkara masih terus berlangsung dan aparat penegak hukum belum mengumumkan secara resmi identitas seluruh pihak yang disebut dalam keterangan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan mengikuti perkembangan kasus melalui informasi resmi dari lembaga penegak hukum. Dengan proses penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel, diharapkan seluruh fakta dapat terungkap sehingga memberikan kepastian hukum serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jurnalis : Hanadia