Jakarta – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyebut praktik pungutan tidak resmi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) telah berlangsung sejak sebelum 2018. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya mengikuti persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi layanan keimigrasian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Silmy mengatakan informasi mengenai praktik pungutan tersebut terungkap dari keterangan Yohannes Sri Windarto, anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018-2025, yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.
“Jadi di situ salah satu yang saya catat adalah sudah berlangsung dari sebelum 2018 bahkan,” kata Silmy kepada wartawan setelah sidang.
Menurut Silmy, dirinya justru telah berupaya menghentikan praktik pungutan tidak resmi tersebut ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Ia mengaku menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk digitalisasi pelayanan melalui Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina).
“Nah, saya menghentikan dan saya ada buktinya bahwa bukan hanya Molina, bahkan ada surat edaran ya, di tahun 2024 ya. Jadi tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, ya, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” ujarnya.
Saksi Ungkap Praktik Uang Loket dan Uang Klik
Dalam persidangan tersebut, Yohannes Sri Windarto mengungkapkan adanya pengumpulan uang dari pemohon layanan keimigrasian yang disebut sebagai uang loket atau uang klik. Praktik itu, menurut keterangannya, telah berlangsung sejak 2018 hingga 2025.
Keterangan saksi tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Persidangan juga menguji bagaimana mekanisme pengumpulan uang berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana aliran dana tersebut didistribusikan.
Silmy menyatakan baru mengetahui informasi mengenai praktik yang disebut telah berlangsung sebelum 2018 tersebut melalui persidangan. Ia membantah pernah memerintahkan petugas untuk meminta uang di luar ketentuan kepada pemohon izin tinggal.
Silmy Klaim Digitalisasi untuk Mencegah Pungutan
Silmy menjelaskan penerapan Molina bertujuan mengurangi pertemuan langsung antara petugas imigrasi dan pemohon layanan. Melalui sistem daring, pemohon dapat mengunggah dokumen dan menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia juga merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 tertanggal 7 Oktober 2024. Surat tersebut menginstruksikan agar layanan melalui Molina dilaksanakan secara daring tanpa tatap muka.
Kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, menilai keterangan saksi memperlihatkan bahwa praktik pengumpulan uang tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas. Menurutnya, keterangan itu tidak menunjukkan adanya perintah dari Silmy untuk melakukan pungutan.
Dodi juga menyebut digitalisasi layanan keimigrasian membuat pemohon dapat mengurus dokumen secara langsung melalui aplikasi tanpa harus menggunakan biro jasa. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengurangi peluang terjadinya transaksi tidak resmi dalam pelayanan.
Silmy Didakwa dalam Perkara Pemerasan Rp168,9 Miliar
Di sisi lain, Silmy Karim saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa adanya praktik pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian dengan nilai keseluruhan mencapai Rp168,97 miliar.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut Silmy diduga memperoleh bagian sebesar Rp1,2 miliar. Perbuatan tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan cara mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian apabila pemohon tidak memberikan pembayaran di luar ketentuan.
Dokumen yang disebut dalam dakwaan meliputi Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan administrasi alih status izin tinggal.
Selain dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi dengan nilai sekitar Rp33,94 miliar. Jaksa menyebut nilai tersebut terdiri atas uang tunai sekitar Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai sekitar Rp31,38 miliar.
Seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Silmy telah membantah terlibat maupun memerintahkan praktik pungutan tidak resmi dan menyatakan kebijakan yang diterapkannya justru ditujukan untuk menghentikan praktik tersebut.
Persidangan selanjutnya akan menguji keterangan para saksi, dokumen, aliran dana, serta alat bukti lain untuk menentukan pertanggungjawaban masing-masing pihak dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi layanan izin tinggal WNA.
Jurnalis : Wulandari
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !