Operasi Zebra 2026 menjadi salah satu upaya kepolisian meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian petugas adalah penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan. Pengendara yang sengaja menutupi, memodifikasi, atau tidak memasang pelat nomor resmi dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500 ribu.
Pelat nomor merupakan identitas resmi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal kendaraan, tetapi juga membantu petugas melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penelusuran kendaraan apabila terjadi kecelakaan atau tindak pidana.
Dalam praktiknya, masih ditemukan pengendara yang berusaha menyamarkan identitas kendaraan dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya menggunakan penutup pelat nomor, memasang stiker, mengubah bentuk huruf dan angka, melipat pelat, hingga mengganti warna tulisan agar sulit terbaca oleh kamera pengawas maupun petugas di lapangan.
Modifikasi tersebut kerap dikaitkan dengan upaya menghindari penindakan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Padahal, tindakan menyamarkan identitas kendaraan justru dapat menimbulkan persoalan hukum karena pelat nomor harus dipasang sesuai spesifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Ketentuan mengenai penggunaan pelat nomor kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 68 ayat (1), kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sementara itu, Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa dipasangi TNKB yang ditetapkan oleh kepolisian. Pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
Selain persoalan pelat nomor, Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur kewajiban pengemudi untuk melengkapi kendaraan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan kepolisian. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga memiliki ancaman sanksi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
Korlantas Polri mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau menyamarkan identitas kendaraan. Penutup pelat nomor, perubahan bentuk karakter, penggunaan stiker yang menutupi angka maupun huruf, serta pemasangan pelat yang tidak sesuai ketentuan dapat mengganggu proses identifikasi kendaraan.
Keberadaan pelat nomor yang terbaca jelas juga berkaitan erat dengan penerapan sistem tilang elektronik. Kamera ETLE bekerja dengan merekam kendaraan yang melintas dan mengidentifikasi nomor registrasi untuk mencocokkannya dengan data kendaraan. Apabila pelat nomor sengaja dimanipulasi, proses verifikasi pelanggaran dapat terganggu.
Dalam pengembangan pengawasan lalu lintas, Korlantas Polri juga memperkuat pemanfaatan teknologi untuk mengidentifikasi kendaraan yang menggunakan pelat palsu, ditutup, atau bahkan tidak dipasang. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah pengenalan wajah atau face recognition untuk membantu proses identifikasi pengendara.
Data Korlantas Polri yang disampaikan pada Agustus 2026 mencatat terdapat 16.812 pelanggaran pelat nomor yang terdeteksi ETLE. Penguatan teknologi pengawasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi identifikasi kendaraan sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas kendaraan dalam proses penegakan hukum.
Penggunaan pelat nomor palsu juga berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas. Selain menyulitkan petugas melakukan identifikasi, tindakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan identitas kendaraan yang berkaitan dengan aktivitas melanggar hukum. Kondisi ini dapat merugikan masyarakat apabila kendaraan tersebut terlibat dalam kecelakaan atau tindak pidana.
Dalam pelaksanaan Operasi Zebra, masyarakat diimbau memeriksa kembali kelengkapan kendaraannya sebelum bepergian. Pengendara perlu memastikan pelat nomor depan dan belakang terpasang dengan benar, menggunakan TNKB resmi, serta tidak melakukan perubahan terhadap bentuk maupun karakter angka dan huruf.
Pengendara juga disarankan memastikan STNK dan dokumen kendaraan lainnya tersedia serta masih sesuai dengan ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan administrasi kendaraan merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pengguna jalan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Dengan demikian, penggunaan pelat nomor bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi kendaraan, melainkan juga menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan lalu lintas. Kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba mengakali kamera ETLE dengan menutup atau memodifikasi pelat nomor karena tindakan tersebut dapat berujung pada penindakan sesuai ketentuan hukum.
Jurnalis : Wulandari
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !