Sejumlah Ruangan di Kantor BNPB Disegel KPK Usai OTT, Pemeriksaan Masih Berlangsung

Sejumlah Ruangan di Kantor BNPB Disegel KPK Usai OTT, Pemeriksaan Masih Berlangsung

Sejumlah ruangan di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Penyegelan ini dilakukan dalam rangka mendukung proses penanganan perkara yang tengah ditangani KPK di lingkungan lembaga tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, membenarkan adanya sejumlah ruangan yang disegel. Ia menyampaikan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas KPK dalam memperlancar proses penanganan perkara. Meski demikian, pihak BNPB belum dapat memberikan keterangan secara terperinci mengenai lokasi maupun fungsi ruangan yang disegel.

Berton menjelaskan bahwa BNPB menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, langkah penyegelan tersebut merupakan bagian dari proses yang sedang dilakukan KPK. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi lengkap mengenai ruangan yang menjadi bagian dari tindakan tersebut.

KPK Amankan Sejumlah Pihak dalam OTT di BNPB

Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB turut menyita perhatian publik. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 14 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu pihak yang disebut termasuk dalam kelompok tersebut adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihak-pihak yang diamankan terdiri atas sejumlah pejabat di lingkungan BNPB, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak swasta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Mereka kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Baca Juga:

Tingkat Pengangguran Jakarta Turun Menjadi 5,79%, Pramono Anung Targetkan Angka 3,5%

Namun, pada saat keterangan tersebut disampaikan, rincian mengenai identitas seluruh pihak yang diamankan dan konstruksi perkara belum dijelaskan secara lengkap kepada publik. KPK menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan pembahasan internal selesai dilakukan.

Sementara itu, Berton mengaku belum memperoleh informasi mengenai nama-nama pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Karena itu, BNPB belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai keterlibatan individu tertentu maupun substansi perkara yang sedang diperiksa oleh KPK.

BNPB Tegaskan Tidak Akan Mengintervensi Proses Hukum

BNPB menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK. Lembaga tersebut menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap penyelidikan maupun penyidikan yang sedang berlangsung. Sikap ini disampaikan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, BNPB menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan berupa data dan akses informasi yang dibutuhkan penyidik, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu proses pemeriksaan berjalan secara lancar dan memberikan kejelasan terhadap perkara yang sedang ditangani.

Pimpinan BNPB juga telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal serta mengamankan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan pemeriksaan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan internal sekaligus mendukung proses hukum yang berjalan tanpa mengganggu kewenangan aparat penegak hukum.

Baca Juga:

Bongkar Dugaan Penyelewengan Pupuk Subsidi: Dijual Ritel Dua Kali Lipat dari Harga Resmi

Pelayanan Penanggulangan Bencana Tetap Menjadi Prioritas

Di tengah proses hukum yang berlangsung, BNPB menegaskan bahwa pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan harus tetap berjalan. Seluruh jajaran diharapkan tetap menjalankan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan kebencanaan.

BNPB merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam koordinasi penanggulangan bencana di Indonesia. Oleh karena itu, keberlangsungan fungsi organisasi menjadi perhatian agar penanganan keadaan darurat, koordinasi antarlembaga, serta dukungan kepada masyarakat terdampak bencana tidak terhambat oleh perkembangan perkara hukum tersebut.

Dalam situasi ini, penguatan pengawasan internal dan penerapan tata kelola yang transparan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap proses administrasi dan pengelolaan anggaran perlu dijalankan sesuai aturan, disertai dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Publik Diminta Menunggu Keterangan Resmi KPK

Perkembangan OTT di lingkungan BNPB masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari KPK. Informasi mengenai dugaan perkara, pihak-pihak yang ditetapkan memiliki status hukum tertentu, serta barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati, sementara penentuan tanggung jawab pidana seseorang merupakan kewenangan lembaga peradilan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

Pencari Kerja di Jakarta Bakal Mendapat Kartu Khusus untuk Naik Transportasi Umum Gratis

Penyegelan sejumlah ruangan di kantor BNPB menjadi salah satu bagian dari perkembangan penanganan perkara tersebut. Ke depan, penjelasan resmi dari KPK diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai duduk perkara, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur.

Jurnalis : Ghazy Fikri Izdihar