Pramono Ungkap Tantangan Mengatasi Polusi Udara Jakarta, Soroti Emisi dari Kawasan Aglomerasi

Pramono Ungkap Tantangan Mengatasi Polusi Udara Jakarta, Soroti Emisi dari Kawasan Aglomerasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa upaya mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurutnya, permasalahan kualitas udara tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengurangi emisi yang berasal dari dalam wilayah Jakarta, karena sumber pencemaran juga berasal dari kawasan aglomerasi dan daerah penyangga.

Pramono menyoroti aktivitas industri di sekitar Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar berbasis batu bara. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena emisi dari wilayah sekitar Jakarta dapat memberikan dampak terhadap kualitas udara di kawasan perkotaan.

Ia mencontohkan kawasan Suralaya di Kota Cilegon, Banten, yang menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga uap. Menurut Pramono, persoalan polusi udara membutuhkan penanganan yang lebih luas karena batas administratif tidak selalu sama dengan cakupan sumber emisi. Karena itu, kebijakan yang hanya diterapkan di wilayah DKI Jakarta dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Pramono menilai koordinasi antardaerah menjadi salah satu kunci dalam menangani persoalan tersebut. Jakarta memiliki hubungan yang sangat erat dengan wilayah penyangga dalam berbagai aspek, termasuk transportasi, aktivitas industri, mobilitas masyarakat, dan lingkungan. Dengan kondisi tersebut, upaya menjaga kualitas udara membutuhkan kebijakan yang dapat berjalan secara bersama-sama di kawasan aglomerasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menekan emisi dari sektor transportasi. Salah satunya melalui pengembangan transportasi publik dan penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Jakarta saat ini telah memiliki sekitar 500 bus listrik, dengan target jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 10.000 unit pada 2030.

Selain memperbanyak kendaraan listrik, Pemprov DKI juga membuka peluang pengembangan kendaraan berbasis hidrogen dan teknologi hibrida. Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil sekaligus menekan emisi dari sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu perhatian dalam persoalan kualitas udara perkotaan.

Baca Juga:

Rp2,93 Miliar Lenyap! Pengusaha Diduga Terjebak Sandiwara Investasi Minyak Mentah

Pramono juga mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum. Menurutnya, peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi publik menjadi bagian penting dari strategi mengurangi emisi kendaraan di Jakarta. Semakin banyak masyarakat menggunakan transportasi umum, semakin besar pula peluang untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan raya.

Namun, berbagai kebijakan tersebut dinilai belum akan memberikan hasil maksimal apabila sumber emisi di kawasan sekitar Jakarta tidak ikut ditangani. Karena itu, pengendalian industri yang masih menggunakan bahan bakar batu bara menjadi salah satu persoalan yang menurut Pramono perlu dibahas melalui koordinasi lintas wilayah.

Persoalan polusi udara Jakarta pada akhirnya membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah pusat serta pemerintah daerah di kawasan aglomerasi memiliki peran dalam mengendalikan sumber pencemaran. Kerja sama tersebut diperlukan agar kebijakan lingkungan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan dampak yang lebih nyata.

Pramono berharap langkah pengendalian emisi dapat dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan. Menurutnya, perbaikan kualitas udara merupakan kepentingan bersama karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di Jakarta maupun kawasan sekitarnya.

Dengan memperkuat transportasi publik, memperluas penggunaan kendaraan ramah lingkungan, serta meningkatkan koordinasi dengan wilayah penyangga, pemerintah diharapkan dapat melakukan penanganan polusi secara lebih efektif. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Baca Juga:

Karhutla di Kalimantan, Kemenkes Peringatkan Masyarakat Hindari Kebiasaan Merokok

Jurnalis : Ghazy Fikri Izdihar