Prabowo Ungkap Potensi Kebocoran APBN 30 Persen, Sebut Rp480 Triliun Belanja Negara Terbuang Setiap Tahun

Prabowo Ungkap Potensi Kebocoran APBN 30 Persen, Sebut Rp480 Triliun Belanja Negara Terbuang Setiap Tahun

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan kebocoran anggaran negara yang dinilai masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai Nasional Demokrat (NasDem) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam, Prabowo menyampaikan bahwa berdasarkan angka dan pandangan sejumlah ahli ekonomi, kebocoran kekayaan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 30 persen.

Presiden mengaitkan besarnya kebocoran tersebut dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Prabowo, persoalan kebocoran yang terjadi perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan laporan yang diterimanya dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa. Berdasarkan laporan itu, sekitar sepertiga dari total APBN dialokasikan untuk belanja barang dan jasa pemerintah. Nilai anggaran pada pos tersebut diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun.

Namun, dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, sekitar 40 persen dinilai berpotensi tidak termanfaatkan secara efisien atau hangus akibat persoalan dalam proses pengadaan dan pengelolaan anggaran. Jika dihitung dari total Rp1.200 triliun, nilai yang berpotensi terbuang mencapai Rp480 triliun atau setara hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat.

Prabowo menilai angka tersebut menunjukkan besarnya ruang perbaikan dalam tata kelola belanja pemerintah. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan anggaran, melainkan juga menyangkut sistem manajemen, perencanaan, dan mekanisme pengadaan barang serta jasa yang perlu dibenahi.

Salah satu persoalan yang disoroti Presiden adalah pola pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah maupun instansi. Kondisi tersebut dinilai dapat menyebabkan munculnya perbedaan harga untuk barang sejenis karena setiap daerah melakukan pembelian secara mandiri tanpa konsolidasi kebutuhan secara menyeluruh.

Baca Juga:

Mengenal Sejarah Simbol Ponten Guru, Tanda Penilaian yang Berasal dari Tradisi Belanda Abad ke-19

Prabowo memberikan contoh sejumlah kebutuhan pemerintah yang pengadaannya dapat dilakukan secara bersama-sama, seperti bus, kendaraan pemadam kebakaran, komputer, hingga obat-obatan untuk rumah sakit. Menurutnya, kebutuhan tersebut terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten, tetapi proses pembeliannya selama ini dapat dilakukan masing-masing instansi sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan harga.

Presiden menilai pengadaan yang terfragmentasi membuat pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan kekuatan pembelian dalam jumlah besar. Padahal, apabila kebutuhan barang dan jasa dihimpun melalui mekanisme pengadaan yang lebih terintegrasi, pemerintah berpeluang memperoleh harga yang lebih kompetitif sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara.

Karena itu, Prabowo mendorong konsolidasi belanja pemerintah melalui sistem pengadaan yang lebih terpusat dan terkoordinasi. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan barang dan jasa dari berbagai daerah dapat direncanakan secara lebih terpadu sehingga proses pembelian tidak terus berjalan sendiri-sendiri.

Dalam pandangannya, langkah efisiensi tersebut membutuhkan pembenahan manajemen dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilaksanakan secara terencana, transparan, dan sesuai kebutuhan agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.

Prabowo mengakui bahwa informasi mengenai potensi pemborosan anggaran dalam jumlah besar dapat menimbulkan keprihatinan. Meski demikian, ia memandang temuan tersebut sebagai peluang untuk melakukan perbaikan. Menurutnya, persoalan manajemen masih dapat dibenahi melalui perubahan sistem dan kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi belanja negara.

Baca Juga:

Menjelajahi Jalan Braga Bandung hingga Menjelang Subuh, Suasana Sunyi Hadirkan Pengalaman Berbeda

Upaya penghematan anggaran juga dinilai memiliki arti penting bagi keberlanjutan berbagai program pembangunan nasional. Apabila belanja pemerintah dapat dikelola lebih efektif, sumber daya negara berpeluang dialihkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan.

Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung pentingnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk penghapusan kemiskinan dan kelaparan. Menurutnya, pengelolaan sumber daya negara yang lebih baik menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pencapaian berbagai target pembangunan tersebut.

Meski demikian, angka Rp480 triliun yang disampaikan Presiden merupakan estimasi potensi anggaran yang dinilai tidak efisien berdasarkan laporan LKPP, bukan pernyataan bahwa seluruh dana tersebut telah terbukti hilang akibat tindak pidana korupsi. Penjelasan ini penting agar persoalan pemborosan, ketidakefisienan pengadaan, dan kebocoran anggaran dapat dipahami sesuai konteksnya.

Pernyataan Presiden tersebut kembali menempatkan reformasi tata kelola keuangan negara sebagai salah satu perhatian pemerintah. Konsolidasi pengadaan, perbaikan sistem manajemen, serta pengawasan penggunaan anggaran menjadi aspek yang perlu diperkuat agar belanja pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan hasil yang terukur.

Melalui pembenahan tersebut, pemerintah diharapkan mampu menekan potensi pemborosan sekaligus memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sesuai prioritas pembangunan. Prabowo menegaskan bahwa perubahan tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi upaya perbaikan harus dimulai agar potensi anggaran negara yang sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

Pemimpin Sekte Good News International Kenya Divonis 200 Tahun Penjara atas Kasus Kematian 191 Pengikut

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha