Ahmad Sahroni Dorong Polri Segera Proses Pemberhentian Listyo Sigit, Dinilai Penting untuk Kelancaran Penegakan Hukum

Ahmad Sahroni Dorong Polri Segera Proses Pemberhentian Listyo Sigit, Dinilai Penting untuk Kelancaran Penegakan Hukum

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendorong agar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga segera diproses untuk pemberhentian dari institusi Polri menyusul keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution. Desakan tersebut disampaikan Sahroni dalam kaitannya dengan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sahroni menilai, status Listyo Sigit yang masih tercatat sebagai perwira tinggi aktif perlu menjadi perhatian dalam proses penanganan perkara tersebut. Menurutnya, posisi dan kedudukan seorang pejabat tinggi di lingkungan kepolisian berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak ada langkah yang memastikan proses pemeriksaan dan penegakan hukum berjalan secara independen.

Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni pada Kamis (12/11/2026). Ia sebelumnya memberikan apresiasi terhadap langkah Polri yang telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Ahrie Sonta setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Sahroni berpandangan bahwa keputusan pemberhentian terhadap Ahrie Sonta dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan maupun persidangan dalam perkara yang sedang ditangani. Ia menilai tindakan tersebut perlu menjadi bagian dari upaya menjaga agar proses hukum dapat berlangsung tanpa hambatan akibat kedudukan atau jabatan pihak yang terlibat.

Terkait kemungkinan pemberhentian Listyo Sigit, Sahroni menyebut langkah tersebut dapat dipertimbangkan apabila bukti-bukti yang mendukung telah dinilai kuat. Ia juga menyoroti kedudukan Listyo sebagai perwira tinggi aktif yang menurutnya perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses hukum.

Meski demikian, Sahroni turut menyampaikan bahwa apabila dalam proses persidangan nantinya tidak ditemukan pelanggaran etik berat, pemulihan nama baik dan kedudukan dapat menjadi opsi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan penilaian terhadap pihak yang bersangkutan tetap perlu memperhatikan hasil pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

Bunga PNM Mekaar Turun Menjadi 8 Persen, Kebijakan Permanen Mulai Diberlakukan November 2026

Sebelumnya, Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Irjen Ahrie Sonta. Dalam putusan sidang tersebut, Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Keputusan tersebut merupakan sanksi dalam ranah etik kepolisian.

Dalam perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penyidik Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam perkembangan berikutnya, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan bahwa para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia. Dugaan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Berdasarkan keterangan penyidik, aktivitas yang sedang diusut tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah, penyidik turut mendalami dugaan penghapusan rekam jejak digital atau log aktivitas pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas yang menjadi bagian dari penyelidikan perkara. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Baca Juga:

Usai Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka Dikabarkan Bakal Kembali ke Solo

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan sistem penyadapan serta keterlibatan sejumlah pejabat kepolisian berpangkat tinggi. Penanganannya membutuhkan proses pemeriksaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, baik melalui mekanisme pidana maupun pemeriksaan etik internal kepolisian.

Dengan adanya putusan etik terhadap Ahrie Sonta dan desakan dari Ahmad Sahroni, perhatian publik kini juga tertuju pada kelanjutan penanganan perkara terhadap Listyo Sigit dan para tersangka lainnya. Sahroni berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif tanpa dipengaruhi jabatan maupun kedudukan pihak-pihak yang sedang diperiksa.

Hingga perkembangan yang diberitakan pada Kamis (12/11/2026), desakan Sahroni tersebut menjadi bagian dari respons politik terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan. Sementara itu, penentuan tanggung jawab pidana maupun sanksi etik terhadap masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, pembuktian, dan keputusan melalui mekanisme hukum yang berwenang.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha